User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
GGRM 975 1.56%
UNVR 700 1.73%
UNIC 460 20.63%
Last update: 23 Jan 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
INAF -850 -25%
SUPR -500 -7.14%
BBCA -200 -1.31%
Last update: 23 Jan 2017
Volume Terbesar
ENRG 3,872,536,576
BRMS 1,937,717,248
MYRX 1,772,009,472
Last update: 23 Jan 2017
Transaksi Tertinggi
BUMI 415,044,038,800
TLKM 297,894,514,000
MYRX 275,715,942,800
Last update: 23 Jan 2017
Efek Teraktif
ENRG 15,535 Freq
BRMS 14,359 Freq
BUMI 12,053 Freq
Last update: 23 Jan 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,305.00 13,439.00
SGD 9,378.97 9,477.43
JPY 11,713.18 11,832.19
MYR 2,992.58 3,025.44
CNY 1,940.30 1,959.84
THB 376.59 380.92
HKD 1,715.00 1,732.34
EUR 14,294.89 14,440.21
AUD 10,073.22 10,177.35
GBP 16,528.80 16,697.96
Last update: 23 Jan 2017 11:05 WIB
Umum
Kamis, 12 Jan 2017 07:41 WIB - http://mdn.biz.id/n/277853/ - Dibaca: 68 kali
Yasonna Tolak Semua Parpol Usung Capres
MedanBisnis - Jakarta. Sejumlah parpol mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold diubah menjadi 0 persen. Bila usulan ini disetujui, maka masing-masing parpol bisa mengajukan pasangan capres/wapres. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak usulan itu.
"Di mana pun tentu harusnya ada batasan-batasan. Ada ruang-ruang yang, kita kan mau sistem yang lebih sehat, yang lebih terukur," kata Yasonna, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1).

Yasonna mengatakan, saat ini pemerintah masih berpegang pada draf RUU Pemilu yang sudah disusun dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam draf itu diatur bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena pileg dan pilpres pada 2019 digelar serentak, maka angka yang digunakan adalah hasil dari pileg 2014.

"Pemerintah harus pertahankan draf kami dulu," ucap Yasonna.
Yasonna menambahkan, saat ini pembahasan RUU Pemilu antara pemerintah dan DPR masih terus berjalan. Pemerintah akan mendengarkan berbagai argumentasi dan masukan yang disampaikan oleh sepuluh fraksi di DPR.

"Intinya kami sebagai pemerintah berharap pemilu ini melahirkan elit rekrutmen yang lebih baik kedepannya dan tidak menimbulkan kehebohan dan kualitas demokrasinya lebih baik," ucap Yasonna.

Penolakan juga datang dari Partai Golkar. Menurut Ketua DPP Golkar Rambe Kamarul Zaman, usulan itu tidak bisa diberlakukan.

"Itu bagaimana kalau dia 0% itu (partai baru) belum ketahuan," ujar Ramb.
Mantan ketua komisi II ini menyebut hal itu tidak bisa diberlakukan. Apalagi jika pileg dan pilpres dilakukan serentak.

"Di UUD kita kan disebutkan pencalonan presiden itu adalah sebelum pemilu dilakukan. Kalau pemilu yang dilakukan itu adalah pileg dan pilpres sama serentak, maka yang berlaku ya tidak 0%," kata dia.

Tak hanya itu, pencalonan presiden biasanya mengacu pemilu sebelumnya. Sementara landasan yang digunakan pilpres sebelumnya tidak menggunakan dasar 0%.

"Iya karena itu pencalonan dilakukan sebelum pemilu, yang mencalonkan siapa partai politik. Sebelumnya dasar apa yang digunakan kan tidak 0%. Tetap saja dia harus jumlah 20% atau gabungan parpol atau akumulasi suara," jelas Rambe.
Untuk itu, Partai Golkar mengusulkan untuk ambang batas pencalonan presiden 5%-10%. Hal itu untuk memperkuat sistem presidensial.

"Konteksnya kita perkuat sistem presidensial di sistem pemilu itu, kalau ini masalahnya perlu 5%-10% mengacu pada pemilu 2014. Itu berkaitan dengan presidential threshold posisi DPR di legislatif," ujar anggota Pansus Pemilu itu.
Tak hanya itu, Rambe berpendapat untuk mengantisipasi adanya calon tunggal.

"Kalau ada calon tunggal kita antisipasi. Itu nanti aturannya 20% dari dukungan parpol atau gabungan yang punya kursi di DPR. Jadi kalau di DPR 5%-10% itu sekarang kan memenuhi semua atau 10% sekarang, 7,5% juga bisa," sambungnya.

Dua frakis di DPR, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Gerindra setuju dengan wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, fraksinya ingin presidential threshold 0% guna memberi kesempatan bagi semua partai mencalonkan kader terbaiknya.

"Tidak boleh kita tidak memberikan kesempatan terhadap partai baru. Kalau Gerindra, partai baru kami beri kesempatan seluas-luasnya," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu ini.

Riza menambahkan, Gerindra memiliki komitmen untuk membangun pilar demokrasi. Salah satunya adalah menyiapkan kader-kader terbaik partai tak hanya untuk duduk di legislatif tapi juga di eksekutif, termasuk menyiapkan calon presiden dan wakil presiden.

"Semua partai kita dorong dan beri kesempatan. Sebetulnya kalau bagi partai besar kan inginnya tidak memberi kesempatan partai kecil, tapi Gerindra bersikap berbeda," tuturnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan, pilpres 2019 akan seru jika tak ada batasan presidential threshold. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!