User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
TPIA 1,025 4.09%
PLIN 680 16.19%
MAPB 630 25%
Last update: 22 Jun 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
ITMG -550 -3.08%
RDTX -325 -4.71%
INTP -250 -1.34%
Last update: 22 Jun 2017
Volume Terbesar
MYRX 765,811,584
IIKP 237,799,504
BUMI 234,360,992
Last update: 22 Jun 2017
Transaksi Tertinggi
BMRI 445,433,070,000
ASII 406,870,680,000
BBRI 393,311,260,000
Last update: 22 Jun 2017
Efek Teraktif
HOKI 9,692 Freq
PGAS 7,631 Freq
HOKI-W 7,008 Freq
Last update: 22 Jun 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,252.00 13,386.00
SGD 9,540.68 9,640.62
JPY 11,938.74 12,062.72
MYR 3,092.65 3,126.84
CNY 1,943.19 1,962.84
THB 390.22 394.40
HKD 1,699.04 1,716.31
EUR 14,798.51 14,950.82
AUD 9,997.31 10,105.09
GBP 16,781.01 16,954.71
Last update: 23 Jun 2017 11:05 WIB
Interaktif Bisnis
Senin, 13 Mar 2017 09:02 WIB - http://mdn.biz.id/n/288217/ - Dibaca: 158 kali
Koruptor E-KTP Diungkap, UU KPK Bakal Direvisi?
Komisi Pemberantasan Korupsi Jaksa Penuntut Umum KPK berjaga di samping berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek E-KTP di gedung pengadilan Tipikor, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengungkap hasil kerjanya dalam membongkar megaskandal korupsi di Indonesia, yakni korupsi proyek E-KTP senilai Rp 2 triliun. (antara foto/m agung rajasa)
Andrew Sinaga yakin pengungkapkan case dugaan korupsi di dalam proyek E-KTP merupakan ujian terberat bagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini. Bapak Presiden Jokowi harus mau full mem-back up atau mendukung secara penuh KPK untuk menyeret semua penikmat uang negara ini. Dalam kiasus ini akan kita lihat komitmen orang nomor satu di NKRI ini.
"Khususnya dalam pemberantasan penyakit laten korupsi ini! Rakyat Indonesia, mari dukung KPK dan Presiden Jokowi untuk menumpas para pelaku korupsi ini! Siapa pun pelakunya sapu bersih, tanpa kompromi," ujar Andrew Sinaga.

Edward Silaban melihat kasus korupsi proyek E-KTP beromset triliun rupiah tersebut melibatkan banyak aktor termasuk dari parlemen.

Jadi, terlibatnya beberapa oknum wakil rakyat yang terhormat tersebut menimbulkan adanya niat untuk kongkalikong dengan berbagai pihak yang ingin melemahkan KPK agar pasal demi pasal dalam revisi UU KPK dapat memuat kelemahan KPK.

"Khususnya dalam memberantas korupsi. Namun apa pun itu kebijakan yang akan ditentukan di Senayan, rakyat tidak akan pernah diam karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka Pemberantasan korupsi harga mati," ujar Edward Silaban.

Isna Ini bertanya isi draf revisi UU KPK-nya apa dulu? Isu revisi harus dibarengi dengan isi dari revisi itu. Kalau isu revisi dibarengi dengan opini menggembosi, itu bisa jadi hoax yang dilakukan oleh media yang kredibel. Kita antikorupsi pasti, tapi jangan beropini, tapi mainnya di hukum pengadilan. Diteliti dulu apa isi draf revisi UU KPK itu.

Lalu dikeluarkanlah opini tentang isi draf revisi itu, apakah akan menguatkan atau menggembosi KPK. Kita tentu berharap media tidak menggiring suasana kebathinan masyarakat menjadi berprasangka dan stereotype terhadap eksekutif maupun legislatif. "Karena tidak semua yang di legislatif itu buruk dan kotor," ujar Isna Ini.

Kata Al Asari Al Pagurawani, kalau dinilai secara jujur sebenarnya penggembosan kepada KPK itu hanya asap kecil yang tidak membuat orang yang menghirupnya terkena flu atau batuk. Yang paling besar itu adalah pelemahan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Jadi kita berharap KPK jangan lempar batu sembunyi tangan. Tegakkan kebenaran dalam bingkai keadilan.

Dan itu harus berdasarkan Ketuhanan tanpa pandang-memandang maka KPK akan dipelihara oleh rakyat tanpa diminta. Contoh, selesaikan kasus Sumber Waras yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ambilallih atau buka kembali megakorupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah.

"Selesaikan masalah dugaan korupsi Trans-Jakarta yang diduga melibatkan Jokowi dan Ahok ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kalau ini dilakukan saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan kembali baik," ujar Al Asari Al Pagurawani.

Askar Marlindo menyarankan agar KPK tidak boleh berhenti mengusut dugaan praktek korupsi hanya pada Irman dan Sugiharto pada kasus megakorupsi E-KTP ini. KPK harus mengusut tuntas kasus ini dengan menjerat semua aktor dan jaringan yang terlibat, hingga membongkar modus yang dilakukan dalam mega korupsi e-KTP.

Dengan karakteristik kasus yang demikian besar, potensi pelemahan terhadap KPK juga akan terbuka lebar. Misalnya, sulit untuk tidak mengaitkan sosialisasi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan proses pengungkapan kasus e-KTP ini. Meski demikian, KPK harus tetap berfokus pada pengungkapan kasus e-KTP yang terstruktur dan masif.

Upaya memecah konsentrasi dan perlawanan balik berupa pelemahan terhadap KPK harus dilawan dengan segera menangkap Gamawan Fauzi dan Setya Novanto sebagai aktor intelektual dan juga mantan Presiden SBY yang telah membiarkan korupsi ini terus berjalan walau telah diperingatkan oleh KPK di dalam kasus megakorupsi.

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!