User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Wacana
Rabu, 15 Mar 2017 08:19 WIB - http://mdn.biz.id/n/288524/ - Dibaca: 115 kali
Suara Hati
Walikota Ditantang Tertibkan Reklame Liar
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Tim Terpadu Penertiban, Penindakan dan Pembongkaran Papan Reklame sudah menertibkan papan reklame yang menyalah atau papan reklame liar. Tapi sayang, penertiban yang dilakukan belum semua membongkar konstruksi (tiang) melainkan menurunkan materi iklan. Alasannya, alat las pemotong yang dimiliki tim sedang rusak.
Menurut data, ada 13 ruas jalan yang tidak dibenarkan menyelenggarakan reklame antara lain di Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Simpang Multatuli dan Pulau Pinang. Bila ada papan reklame berdiri di 13 ruas jalan tersebut maka sudah dipastikan papan reklame itu liar.

Selama tiga hari tim melakukan penertiban dan sudah membongkar paksa empat papan yakni di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Imam Bonjol dan simpang Jalan Multatuli. Tim tak melanjutkan pembongkaran karena pemilik papan reklame membongkar sendiri dan sudah ada sembilan papan reklame yang dibongkar pemiliknya.

Diharapkan kepada seluruh pengusaha advertising yang mendirikan papan reklame di 13 ruas jalan bebas reklame agar membongkar sendiri papan reklamenya, sehingga tim tidak perlu melakukan pembongkaran paksa. Pemko Medan memberikan waktu satu minggu kepada pengusaha advertising untuk membongkar papan reklamenya, bila batas waktu tersebut habis, maka tim akan membongkar paksa.

Tertundanya pembongkaran papan reklame liar ini dituding berbagai pihak bahwa Walikota Medan Dzulmi Eldin tak berani membongkar. Ketua DPRD Medan Hendry Jhon Hutagalung sempat berang atau marah dengan sikap Walikota Medan yang belum menuntaskan penertibkan papan reklame liar tersebut. Sebab, sudah ada anggarannya Rp 2 miliar lebih untuk membongkar papan reklame liar itu.

Bahkan ada satu pengusaha advertising di Medan menantang keberanian sang walikota melakukan pembongkaran papan reklame yang disebut liar tersebut. Pengusaha itu menyebut bila papan reklamenya yang memiliki izin itu dibongkar, maka dia akan menuntut Walikota Medan.

Pengusaha advertising PT Star Indonesia mengakui bahwa papan reklame miliknya tak liar karena memiliki izin, tapi saat ini izinnya sudah kadaluarsa. Itulah alasannya sehingga tak takut papan reklamenya dibongkar dan ditegaskan bahwa Walikota Medan tak berani menurunkan atau membongkar papan reklamenya.

Tapi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan M Sofyan membantah keras terhentinya penertiban reklame karena ada pengaruh dari oknum pengusaha periklanan, termasuk soal ancaman gugatan kepada Pemko Medan. Tim tidak perlu takut karena tim berjalan atau bekerja untuk menegakkan peraturan daerah (perda) yang ada.

Kita tinggal menunggu apakah benar Walikota Medan Dzulmi Eldin berani membongkar tuntas papan reklame liar tersebut atau justru sengaja mengundur waktu pembongkaran. Bila seminggu lagi masih ada berdiri tiang atau papan reklame di 13 ruas jalan yang melanggar Perda itu, maka sang walikota bisa diatur pengusaha karena takut dituntut. Kalau benar kenapa takut, atau ada sesuatu?.

Walikota tak perlu takut membongkar papan reklame liar itu, tegakkan saja perda tersebut. Kalau penegakan perda ini tak jalan, maka akan menjadi preseden buruk untuk penegakan perda lainnya. Sebab, masyarakat akan meniru dan melakukan penolakan seperti yang dilakukan pengusaha advertising itu.

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!