User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Wacana
Kamis, 16 Mar 2017 08:02 WIB - http://mdn.biz.id/n/288660/ - Dibaca: 113 kali
Ratifikasi Paris Agreement Menuju Zero Waste dalam Bisnis Sawit
Parlemen Eropa pada 28 April 2015 menyepakati, batas pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) untuk konsumsi energi di sektor transportasi pada 2020 sebesar 7%.
Peraturan baru ini mewajibkan pemasok biofuel melaporkan perkiraan tingkat emisi gas rumah kaca yang disebabkan indirect land use change (ILUC) kepada negara-negara Uni Eropa dan Komisi Eropa.

Dengan adanya regulasi terkait penggunaan biofuel sebagai bahan bakar atau sumber energi transportasi di Eropa, industri biofuel di Indonesia harus mengetahui berapa besaran lepasan gas rumah kaca yang dihasikan dari perubahan fungsi atau penggunaan lahan yang mereka lakukan, sehingga importir di Eropa bisa melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari ILUC mereka.

Kebijakan Uni Eropa terkait biofuel cap ini di satu sisi menguntungkan industri kelapa sawit di Indonesia karena merupakan pasar potensial produk turunan dari minyak sawit. Namun di sisi lain membutuhkan kesiapan dari pelaku industri, terutama untuk mengikuti kriteria lingkungan yang ditetapkan negara-negara Eropa dan Komisi Eropa.

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia (44%), kemudian Malaysia (39%), Thailand, Nigeria dan Kolumbia (masing-masing 3%).

Total area perkebunan untuk produksi minyak sawit di Indonesia pada 2014 diperkirakan mencapai 10,9 juta hektare, menghasilkan sekitar 30 juta ton minyak sawit. Indonesia menargetkan peningkatkan produksi minyak sawit menjadi 40 juta ton pada 2020.

Sekitar 51,6% dari 10,9 juta hektare lahan sawit di Indonesia dimiliki perusahaan perkebunan swasta (besar) dan 41,5% dimiliki perkebunan rakyat, serta perkebunan di bawah BUMN (PTPN).

Pesatnya perkembangan industri sawit Indonesia, khususnya selama empat dekade terakhir, telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara, namun secara bersamaan meningkatkan kekhawatiran terhadap aspek berkelanjutan dan adanya potensi konflik berbasis lahan.

Sertifikasi dan standarisasi dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai langkah strategis untuk merangsang preferensi pasar minyak sawit berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kapasitas produsen dan petani kecil.

Karena itu pengelolaan perkebunan sawit harus dilakukan secara efisien agar dapat menyumbang langsung secara signifikan bagi naik-turunnya emisi di Indonesia.

Naik-turunnya emisi gas rumah kaca akan berjalan jika memperhatikan tiga hal. Pertama, pengembangan varietas kelapa sawit yang toleran terhadap anomali iklim.

Kedua, melakukan investasi pada perbaikan kualitas lahan (land improvement) baik melalui pengembangan jaringan pengairan, penyimpanan air maupun perbaikan biologi tanah untuk menigkatkan kemampuan menahan air (water catchment capacity).

Ketiga, melakukan inovasi-inovasi penanganan penyakit tanaman secara terpadu (integrated pest management).

Jelas bahwa trend ke depan kajian dan kebijakan lingkungan menjadi kunci signifikan yang akan mempengaruhi produksi dan pasar produk perkebunan sawit baik di tingkat nasional maupun internasional. Perjanjian Paris dari Konvensi Perubahan Iklim dan National Determined Contributions of Indonesia (NDC Indonesia) harus dijadikan dasar pijakan untuk para planters agar bisnis sawit tetap bisa berkelanjutan.

Paris Agreement dan Zero Waste
Perjanjian Paris (Paris Agreement) telah diratifikasi Indonesia pada 24 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (United Nation Framework on Climate Change Convention).

Dengan demikian, Indonesia bersepakat menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah dua derajat celsius dan melakukan upaya membatasinya di bawah 1,5 derajat celsius.

Selainitu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca harus meningkat setiap periode.

Upaya penurunan gas rumah kaca di Indonesia harus ambisius seiring komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, terutama dari penggunaan lahan dan hutan sebesar 17%, energi 11% dan sisanya 1% dari limbah, industri, pertanian dan lain-lain.

Pada November 2016, NDC Indonesia atau kontribusi niat (baik) nasional Indonesia telah diajukan pemerintah ke United Nation Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) menjelang perhelatan Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties) ke-22 UNFCCC di Marrakesh, Marroco.

Saat itu, Indonesia menyatakan akan berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai aksi dari berbagai sektor termasuk di dalamnya dari sektor perubahan fungsi lahan, perkebunan, industri dan energi.

Peristiwa November 2016 di Maroko sangat erat kaitannya dengan perkebunan sawit dan industri turunannya.

Secara umum rencana aksi nasional berkaitan dengan rencana aksi penurunan gas rumah kaca telah disusun Bappenas beberapa tahun sebelumnya melalui Perpres No. 61 Tahun 2011.

Namun Perpres No. 61 Tahun 2011 belum jelas dan terinci dengan baik dalam implementasinya di perkebunan yang eksisting.

Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap rencana pengelolaan lingkungan di sektor perkebunan sawit dan industri persawitan atau industri turunannya. Singkatnya, poin-poin penting NDC Indonesia yang berkaitan dengan perkebunan sawit harus memperhatikan tata guna lahan, perubahan fungsi lahan, perubahan fungsi hutan, energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Karenanya, hal terpokok yang harus dicermati sebuah usaha perkebunan yang menggunakan lahan luas, serta mengembangkan industri turunannya, adalah memiliki target-target terukur dalam mendorong zero waste, perencanaan lingkungan, serta penggunaan bahan bakar untuk industrinya.

(Oleh: Arimbi Herupoetri SH LLM)Penulis mantan Wakil Direktur Walhi. Email: [email protected]

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!