User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
GGRM 1,450 2.25%
UNTR 1,300 4.89%
BBCA 600 3.45%
Last update: 26 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
IBST -510 -18.41%
RDTX -400 -5.56%
PLIN -200 -5.06%
Last update: 26 Apr 2017
Volume Terbesar
BUMI 1,503,310,976
MYRX 1,334,510,336
DEWA 309,301,792
Last update: 26 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
BMRI 949,101,395,000
BUMI 650,695,946,200
TLKM 455,915,436,000
Last update: 26 Apr 2017
Efek Teraktif
BUMI 20,342 Freq
JPRS 7,895 Freq
KICI 6,856 Freq
Last update: 26 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Interaktif Bisnis
Kamis, 16 Mar 2017 09:13 WIB - http://mdn.biz.id/n/288717/ - Dibaca: 147 kali
KPK, Sikat Terus Maling KTP Elektronik
Kasus E-KTP Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi KTP elektronik (e-KTP) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. (antara foto/puspa perwitasari)
Dody Lukas bilang memang harus begitu, supaya keadilan ditegakkan setinggi-tingginya dan memberikan rasa persamaan di depan hukum. Jadi bila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Namun bila membantu proses peradilan, baik sebagai justice colaborator, membantu mencari bukti, maupun menjadi saksi fakta.
"Maka diharapkan agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih ringan serta mengingat adanya upaya untuk tidak menutup-nutupi kasus," ujar Dody Lukas.

Putra Aguan Al Fayyed menegaskan, berani berbuat berani bertanggungjawab. Kasus KTP Elektronik memang sudah dibuka lagi lembaran barunya.
Nama-nama besar ikut menyantol di dalam kasus KTP Elektronik. Mulai dari mantan menteri, ketua partai hingga jajaran DPR-RI dicurigai KPK berperan dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun lebih ini.

"Walaupun sejauh. Ini mereka masih berkilah dan KPK terus mencari bukti kebenarannya saya percaya kasus ini bukan kasus ecek - ecek. Ini kasus megaproyek yang harus di dalam secara serius dan menuntaskannya, tanpa pandang bulu," ujar Putra Aguan Al Fayyed.

Edward Silaban melihat akibat ulah para koruptor pelayanan publik di bidang Kependudukan terganggu. Blanko E-KTP tidak ada sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebagai akibat dari korupsi E-KTP tersebut, maka para koruptor yang terlibat dengan skandal tersebut.

Sebaiknya diberi hukuman yang lebih berat karena yang dikorupsi menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengembalian uang hasil korupsi oleh pelaku koruptor bukan berarti masalah hukum selesai. Uang dikembalikan namun hukum tetap jalan. Sebaiknya KPK segera menetapkan tersangka, jangan hanya menetapkan jumlah pelaku korupsi.

"Tetapi juga mengumumkan nama yang terlibat dalam skandal megaproyek tersebut," ujar Edward Silaban.

Askar Marlindo mengatakan 14 anggota dan mantan anggota DPR memang telah mengembalian uang panas pemulusan pembahasan pengadaan e-KTP pada tahun 2011-2012 ke KPK. Meski demikian, sesuai peraturan perundangan, ke-14 anggota DPR itu tetap harus menjadi tersangka KPK. Karena berlaku ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Meski demikian kita mengapresiasi 14 anggota DPR yang telah mengembalikan uang senilai lebih dari Rp 30 miliar itu. KPK harus mempertimbangkan para anggota DPR itu menjadi justice collaborator. Kita menghargai sikap kooperatif pengembalian dan pemberian informasi pada penyidik. Dari sejumlah informasi tersebut konstruksi kasus ini semakin jelas.

Sikap kooperatif juga merupakan salahsatu syarat dikabulkannya pengajuan justice collaborator.Peran-peran mereka harus segera diungkap di persidangan.
Para anggota DPR itu harus tetap dipidana karena baru mengembalikan uang setelah 4 tahun menerima uang panas. Padahal, menurut peraturan perundangan, gratifikasi harus dikembalikan kurang dari 30 hari setelah menerima.
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!