User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
TPIA 1,025 4.09%
PLIN 680 16.19%
MAPB 630 25%
Last update: 22 Jun 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
ITMG -550 -3.08%
RDTX -325 -4.71%
INTP -250 -1.34%
Last update: 22 Jun 2017
Volume Terbesar
MYRX 765,811,584
IIKP 237,799,504
BUMI 234,360,992
Last update: 22 Jun 2017
Transaksi Tertinggi
BMRI 445,433,070,000
ASII 406,870,680,000
BBRI 393,311,260,000
Last update: 22 Jun 2017
Efek Teraktif
HOKI 9,692 Freq
PGAS 7,631 Freq
HOKI-W 7,008 Freq
Last update: 22 Jun 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,252.00 13,386.00
SGD 9,540.68 9,640.62
JPY 11,938.74 12,062.72
MYR 3,092.65 3,126.84
CNY 1,943.19 1,962.84
THB 390.22 394.40
HKD 1,699.04 1,716.31
EUR 14,798.51 14,950.82
AUD 9,997.31 10,105.09
GBP 16,781.01 16,954.71
Last update: 23 Jun 2017 11:05 WIB
Interaktif Bisnis
Kamis, 16 Mar 2017 09:13 WIB - http://mdn.biz.id/n/288717/ - Dibaca: 177 kali
KPK, Sikat Terus Maling KTP Elektronik
Kasus E-KTP Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi KTP elektronik (e-KTP) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. (antara foto/puspa perwitasari)
Dody Lukas bilang memang harus begitu, supaya keadilan ditegakkan setinggi-tingginya dan memberikan rasa persamaan di depan hukum. Jadi bila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Namun bila membantu proses peradilan, baik sebagai justice colaborator, membantu mencari bukti, maupun menjadi saksi fakta.
"Maka diharapkan agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih ringan serta mengingat adanya upaya untuk tidak menutup-nutupi kasus," ujar Dody Lukas.

Putra Aguan Al Fayyed menegaskan, berani berbuat berani bertanggungjawab. Kasus KTP Elektronik memang sudah dibuka lagi lembaran barunya.
Nama-nama besar ikut menyantol di dalam kasus KTP Elektronik. Mulai dari mantan menteri, ketua partai hingga jajaran DPR-RI dicurigai KPK berperan dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun lebih ini.

"Walaupun sejauh. Ini mereka masih berkilah dan KPK terus mencari bukti kebenarannya saya percaya kasus ini bukan kasus ecek - ecek. Ini kasus megaproyek yang harus di dalam secara serius dan menuntaskannya, tanpa pandang bulu," ujar Putra Aguan Al Fayyed.

Edward Silaban melihat akibat ulah para koruptor pelayanan publik di bidang Kependudukan terganggu. Blanko E-KTP tidak ada sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebagai akibat dari korupsi E-KTP tersebut, maka para koruptor yang terlibat dengan skandal tersebut.

Sebaiknya diberi hukuman yang lebih berat karena yang dikorupsi menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengembalian uang hasil korupsi oleh pelaku koruptor bukan berarti masalah hukum selesai. Uang dikembalikan namun hukum tetap jalan. Sebaiknya KPK segera menetapkan tersangka, jangan hanya menetapkan jumlah pelaku korupsi.

"Tetapi juga mengumumkan nama yang terlibat dalam skandal megaproyek tersebut," ujar Edward Silaban.

Askar Marlindo mengatakan 14 anggota dan mantan anggota DPR memang telah mengembalian uang panas pemulusan pembahasan pengadaan e-KTP pada tahun 2011-2012 ke KPK. Meski demikian, sesuai peraturan perundangan, ke-14 anggota DPR itu tetap harus menjadi tersangka KPK. Karena berlaku ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Meski demikian kita mengapresiasi 14 anggota DPR yang telah mengembalikan uang senilai lebih dari Rp 30 miliar itu. KPK harus mempertimbangkan para anggota DPR itu menjadi justice collaborator. Kita menghargai sikap kooperatif pengembalian dan pemberian informasi pada penyidik. Dari sejumlah informasi tersebut konstruksi kasus ini semakin jelas.

Sikap kooperatif juga merupakan salahsatu syarat dikabulkannya pengajuan justice collaborator.Peran-peran mereka harus segera diungkap di persidangan.
Para anggota DPR itu harus tetap dipidana karena baru mengembalikan uang setelah 4 tahun menerima uang panas. Padahal, menurut peraturan perundangan, gratifikasi harus dikembalikan kurang dari 30 hari setelah menerima.
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!