User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TCID 1,200 7.84%
FORZ-W 327 32700%
INKP 240 13.04%
Last update: 28 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
UNVR -1,250 -2.73%
JECC -700 -11.48%
ITMG -500 -2.55%
Last update: 28 Apr 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,336,184,960
BUMI 482,200,512
BIPI 435,902,912
Last update: 28 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 547,736,630,000
ASII 261,678,960,000
INDY 248,406,638,000
Last update: 28 Apr 2017
Efek Teraktif
INDY 13,026 Freq
BUMI 8,233 Freq
DOID 6,268 Freq
Last update: 28 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Nasional
Kamis, 16 Mar 2017 09:28 WIB - http://mdn.biz.id/n/288725/ - Dibaca: 143 kali
Revisi UU KPK Agus Harap Jokowi Tak Melanjutkan
MedanBisnis - Jakarta. Rencana Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bergulir. Sosialisasi dilakukan di beberapa universitas, seperti Universitas Andalas dan Universitas Nasional.
Kepastian kelanjutan Revisi UU 30/2002 kini berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi tidak melanjutkan rencananya revisi UU 30/2002.

Ia berharap Jokowi melakukan hal yang sama pada 2016, saat menunda kelanjutan revisi dengan DPR.

"Ya, mudah-mudahan seperti tahun lalu lah," kata Agus, di Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut Agus, dukungan pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia cukup tinggi.

"Bapak Presiden kan selalu rasional," ucap Agus.

Pada 23 Maret, sosialisasi akan dilakukan di Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya di Universitas Sumatera Utara.

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, sosialisasi revisi UU 30/2002 diusulkan oleh Jokowi pada pertengahan tahun 2016 dalam rapat konsultasi.
Saat ini, fraksi di DPR sendiri masih pro dan kontra terkait revisi UU KPK. Pasal yang akan direvisi juga sama sekali belum dibahas.

Namun prinsipnya, revisi akan berkutat pada empat hal, yakni mengenai kewenangan KPK dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), badan pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen.

Ingatkan
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengingatkan, Presiden Jokowi pernah menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Semua paham awal 2016 mengemuka revisi UU KPK yang dilakukan oleh sebagian anggota DPR. Waktu itu ya. Presiden waktu itu memutuskan untuk tidak melakukan itu," ujar Johan. Lantas, soal wacana revisi UU KPK yang kembali mengemuka saat ini, menurut Johan, Presiden belum mengambil sikap.

Sebab, DPR RI belum melakukan komunikasi secara resmi kepada pemerintah terkait wacana revisi UU KPK.

"Sampai hari ini belum ada pembicaraan secara resmi kepada pemerintah, kepada Presiden. Itu (revisi UU KPK) masih di tingkat wacana di DPR," ujar Johan.

Bahkan, meski Presiden Jokowi sempat beberapa kali bertemu dengan pimpinan DPR, Johan memastikan bahwa topik wacana merevisi UU KPK tidak menjadi pembahasan.

Lagipula, Johan menilai bahwa revisi UU KPK di DPR itu sendiri belum sampai pada titik terang. Sebab, masih pada tahapan sosialisasi ke masyarakat.

"Ini kan tidak bisa dikatakan ada revisi UU KPK. Orang masih diwacanakan oleh satu dua anggota DPR," ujar Johan. Namun, Johan memastikan, Presiden Jokowi akan mengambil sikap jika DPR melakukan proses komunikasi. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!