User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TPIA 1,025 4.09%
PLIN 680 16.19%
MAPB 630 25%
Last update: 22 Jun 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
ITMG -550 -3.08%
RDTX -325 -4.71%
INTP -250 -1.34%
Last update: 22 Jun 2017
Volume Terbesar
MYRX 765,811,584
IIKP 237,799,504
BUMI 234,360,992
Last update: 22 Jun 2017
Transaksi Tertinggi
BMRI 445,433,070,000
ASII 406,870,680,000
BBRI 393,311,260,000
Last update: 22 Jun 2017
Efek Teraktif
HOKI 9,692 Freq
PGAS 7,631 Freq
HOKI-W 7,008 Freq
Last update: 22 Jun 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,252.00 13,386.00
SGD 9,540.68 9,640.62
JPY 11,938.74 12,062.72
MYR 3,092.65 3,126.84
CNY 1,943.19 1,962.84
THB 390.22 394.40
HKD 1,699.04 1,716.31
EUR 14,798.51 14,950.82
AUD 9,997.31 10,105.09
GBP 16,781.01 16,954.71
Last update: 23 Jun 2017 11:05 WIB
Nasional
Kamis, 16 Mar 2017 09:28 WIB - http://mdn.biz.id/n/288726/ - Dibaca: 125 kali
BIN: Kelompok Radikal Penyebab Konflik Sosial
MedanBisnis - Jakarta. Deputi II Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN) Mayor Jenderal Thamrin Marzuki mengatakan, konflik sosial yang terjadi di daerah menunjukkan masih tingginya kerentanan toleransi masyarakat dalam menghadapi perbedaan.
al itu diperparah dengan adanya euforia kebebasan pasca-reformasi yang cenderung tanpa batas.

"Keberagaman harusnya bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk menguatkan persatuan," ujar Thamrin, saat berbicara dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Thamrin mengatakan, menguatnya kelompok radikal berbasis agama menjadi faktor utama penyebab menguatnya konflik sosial. Kelompok tersebut memiliki tujuan mengganti ideologi negara dengan khilafah islamiyah.

Bentuk intoleransi yang kerap terjadi, kata Thamrin, adalah pelarangan pendirian rumah ibadah agama tertentu.

Dia mencontohkan, kasus GKI Yasmin di Bogor dan peristiwa perusakan rumah ibadah di Aceh Singkil.

"Soal rumah ibadah, kalau berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pendirian rumah ibadah, pasti sudah selesai. Aceh Singkil juga didorong penyelesaiannya, tapi masih nyangkut di bupati. Tidak ada alasan untuk melarang mendirikan rumah ibadah," kata dia.

Thamrin mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum menjadi penghambat dalam menangani konflik sosial.

Selain itu, ada beberapa hambatan lain yang muncul berdasarkan kajian BIN, yakni kondisi sosial budaya yang kental dengan primordialisme, jumlah aparat yang terbatas, kondisi geografis di tempat konflik sulit dijangkau, dan kurang cepatnya pemerintah merespons permasalahan yang memicu terjadinya konflik.

Ia menilai, pemda juga kurang berpedoman pada Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial saat menangani konflik yang terjadi.

"Dalam penyelesaian konflik, pemda kurang berpedoman pada UU penanganan konflik," kata Thamrin.

Untuk merespons maraknya konflik sosial berbau SARA, BIN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Harmoni.

Satgas tersebut bertugas untuk meredam konflik sebelum skalanya semakin membesar.

"Tim ini yang akan turun ke daerah. Semoga bisa membantu tim terpadu Kemendagri untuk mencegah konflik sosial di daerah," kata Thamrin.

Berdasarkan data kepolisian, Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menuturkan, konflik sosial sebagian besar terjadi karena latar belakang agama.

Sepanjang tahun 2015, konflik sosial berbasis agama mencapai 1.568 kasus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, meningkatnya aktivitas kelompok fundamentalis berbasis agama menjadi tantangan dinamika politik nasional saat ini.

Menurut Tjahjo, kelompok fundamentalis yang ingin mengubah ideologi negara itu menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri guna menangkal aktivitas kelompok tersebut.

"Forkominda dari pusat sampai kecamatan yang harus berkoordinasi dengan baik. Waspadai dan tangkal," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, penanganan konflik sosial harus bersinergi, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan penanganan konflik, kata Tjahjo, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkat pemerintahan terhadap target keberhasilan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.

"Dalam konteks penanganan sosial sudah ada payung hukumnya, sehingga akan cepat tertangani dengan baik. Kuncinya koordinasi dan deteksi dini," kata Tjahjo. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!