User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Headline News
Jumat, 17 Mar 2017 07:47 WIB - http://mdn.biz.id/n/288875/ - Dibaca: 94 kali
TPP Bea Cukai Belawan
Dua Perusahaan Diduga Bersekongkol Tetapkan Tarif Handling
(medanbisnis/ist)
MedanBisnis - Medan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga dua perusahaan, yakni PT Artha Samudera Kontindo dan PT Sarana Gemilang, melakukan praktik persekongkolan dalam penetapan tarif handling di kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan.
Terhadap hal ini, KPPU melalui Majelis Komisi yang diketuai Chandra Setiawan, Kamser Lumbanradja dan Sukarmi masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah melakukan sidang pendahuluan dengan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2016 tentang dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Kasus dugaan persekongkolan dalam penetapan tarif handling di TPP KPP Bea Cukai Belawan saat ini masuk dalam tahap sidang pendahuluan," kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu di Medan, Kamis (16/3).

Abdul Hakim mengatakan objek perkara a quo adalah kesepakatan bersama antara PT Artha Samudera Kontindo dan PT Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumut terkait dengan penentuan tarif handling TPP KPP Bea Cukai Belawan.

PT Artha Samudra Kontindo mulai beroperasi dan mengelola TPP di kawasan KPP Bea Cukai Belawan pada tahun 2013 dan PT Sarana Gemilang mulai beroperasi dan mengelola TPP di kawasan KPP Bea Cukai Belawan pada tahun 2015, sehingga yang menjadi pelaku usaha pesaing dalam perkara a quo dalam hal ini adalah PT Sarana Gemilang.

PT Artha Samudra Kontindo menetapkan terkait tarif jasa handling barang yang berbentuk kontainer ukuran 20", 40" dan over height/over widht/over length bersama DPW ALFI/ILFA pada tahun 2013 dan diperbaharui pada tahun 2015.

PT Sarana Gemilang menetapkan terkait tarif jasa handling barang yang berbentuk kontainer ukuran 20", 40" dan over height/over widht/ over length bersama DPW ALFI/ILFA pada tahun 2015.

Terdapat kesepakatan bersama terkait dengan tarif jasa handling tempat penimbunan pabean di KPP Bea Cukai Belawan yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bentuk perjanjian antara pengelola TPP KPP Bea Cukai Belawan yaitu PT Artha Samudra Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA Sumut dan PT Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumut pada tahun 2015.

Kemudian pada tanggal 30 April 2015 dibuat kesepakatan bersama antara PT Artha Samudra Kontindo dengan DPW ALFI/ILFA Sumut terkait dengan tarif handling tempat penimbunan pabean. Pada tanggal 03 Juni 2015 dibuat kesepakatan bersama antara PT Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumut terkait dengan tarif handling tempat penimbunan pabean.

Di dalam kesepakatan bersama antara PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumut terdapat mekanisme pelaksanaan tarif dan sanksi yang berbunyi "untuk menjamin terlaksana kesepakatan bersama ini, maka setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi operasional serta sanksi organisatoris".

Berdasarkan keterangan dari Kepala Cabang PT Sarana Gemilang, yaitu Sriyono terdapat adanya rapat pembahasan terkait tarif jasa handling untuk pengelolaan tempat penimbunan pabean di KPP Bea Cukai Belawan antara PT Artha Samudra Kontindo, PT Sarana Gemilang dan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara di Kantor DPW ALFI/ILFA di Jalan Cemara Medan.

Penetapan besaran tarif handling tahun 2015 yang ditetapkan PT Artha Samudra Kontindo sama dengan besaran tarif handling tahun 2015 yang ditetapkan PT Sarana Gemilang.

Menurut ahli bila dibandingkan menurut Sherman Act 1890 disebutkan bahwa perjanjian untuk menetapkan persaingan harga dengan cara menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga (tidak harus harganya sama) adalah perbuatan yang jelas dilarang (per se illegal), tidak perduli material harga yang tetap itu adalah harga maksimum, harga minimum atau harga pasar dan walaupun itu reasonable, hal itu tetaplah dilarang/per se illegal.

Dengan terdapatnya perjanjian tertulis berupa kesepakatan bersama antara para terlapor yaitu Terlapor I dengan Terlapor II dengan asosiasi dapat membuktikan adanya kesepakatan penetapan harga terkait tarif jasa handling Untuk BTD (Barang Tidak Dikuasai) berupa Kontainer 20 FT, 40 FT, dan over height/over width/over length.

"Bahwa dengan demikian, diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang," tukas Abdul Hakim. (benny pasaribu)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!