User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Headline News
Jumat, 17 Mar 2017 07:47 WIB - http://mdn.biz.id/n/288876/ - Dibaca: 206 kali
Asuransikan Valas Lewat BI
Pemerintah Antisipasi Utang Membengkak
BI Rate Tetap 4,75% Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo (kanan) dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara memberi keterangan pers di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (16/3). Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate tetap sebesar 4,75%. (antara foto/rosa panggabean)

MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging) alias asuransi valutas asing (valas) dengan Bank Indonesia (BI). Ini untuk mengantisipasi utang berdenominasi valas membengkak.
Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.08/2017 yang merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 12/PMK.08/2013 tentang transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang pemerintah.

Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR Schneider Siahaan menjelaskan keputusan tersebut untuk mengantisipasi ketika lembaga keuangan baik lokal maupun internasional tidak mampu memenuhi kebutuhan pemerintah untuk hedging. "Siapa tahu nanti lembaga keuangan tidak bisa karena market lagi bergejolak, jadi pada enggak mau, kan dengan opsi ini kita bisa lakukan dengan BI," ungkapnya, Kamis (16/3).

Dalam periode dua tahun ke depan, yaitu 2018 dan 2019, pemerintah dihadapkan dengan utang jatuh tempo yang cukup besar. Nilai lebih besar dari beberapa tahun terakhir, yaitu mencapai kisaran Rp 810 triliun.

Dalam rincian Schneider Siahaan, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai sekitar Rp 390 triliun dan 2019 sekitar Rp 420 triliun. "Kisarannya segitu. Nanti juga bergantung pada penerbitan surat utang pada tahun ini," imbuhnya.

Seperti diketahui per akhir Januari 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.549,17 triliun. Dalam sebulan utang ini naik Rp 82,21 triliun, dibandingkan jumlah di Desember 2016 yang sebesar Rp 3.466,96 triiun.
Schneider memastikan keputusan hedging bukan hanya untuk jangka pendek.

Misalnya ketika sekarang situasi global sedang dalam ketidakpastian akibat kondisi Amerika Serikat (AS), melainkan dalam jangka panjang. "Ini bukan buat sementara, tapi untuk keperluan kemudian hari," ujarnya.

Dimungkinkan hedging baru akan dilakukan pada semester II-2017. Nilainya pun nanti dilihat berdasarkan kebutuhan pemerintah. "Sekarang belum, nanti semester II kita lihat berapa kebutuhannya," imbuhnya.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai antisipasi yang dijalankan pemerintah akan mampu menjaga stabilitas fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya utang. Apalagi kebutuhan utang masih cukup besar. "Kita masih membutuhkan utang untuk mendorong pembangunan, maka juga disiapkan antisipasi yang tepat," ujarnya.

Dia mengatakan ketika pemerintah menerbitkan utang berdenominasi dolar AS seperti global bond perlu diantisipasi dengan menggunakan hedging."Maka melalui utang lewat denominasi dolar AS itu perlu di-hedging," imbuhnya.

Dia menilai keputusan pemerintah cukup tepat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global, khususnya yang langsung berdampak kepada nilai tukar rupiah dan utang. Pemerintah sudah selayaknya waspada.

"Memang kalau dilihat yang jatuh tempo di tahun ini dan tahun depan cukup meningkat. Apalagi 2018, makanya saya pikir ini suatu langkah dan upaya mitigasi yang tepat," ungkap Josua.

Ada kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS lebih agresif dibandingkan sebelumnya, menyusul perubahan arah dari pemerintah yang sekarang dipimpin Donald Trump. Hal tersebut bisa mendorong penguatan dolar AS dan pelemahan bagi rupiah.

Selanjutnya kondisi itu bisa membuat utang pemerintah membengkak, karena masih banyaknya porsi dolar AS dalam surat utang. Artinya pemerintah bisa membayar utang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

Dia mengatakan bila pemerintah hanya mengandalkan lembaga keuangan dalam negeri untuk hedging seperti perbankan tentu akan sulit.

Begitu juga dengan lembaga keuangan internasional yang tentunya justru menjadi risiko baru dalam kondisi terdesak. Maka pilihan terbaik adalah BI.

"BI menjadi pilihan dalam kondisi seperti ini. BI juga memiliki agreement dengan banyak pihak untuk persoalan nilai tukar," paparnya.

Akan tetapi, Josua mengingatkan bahwa BI tentu tidak bisa menampung utang pemerintah sehingga harus diutamakan pada porsi utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. "Jadi meminimalkan risiko di BI juga," tegas Josua. (dtf/ant)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!