User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Ekonomi
Jumat, 17 Mar 2017 07:47 WIB - http://mdn.biz.id/n/288879/ - Dibaca: 129 kali
Tender Proyek Akpar Terindikasi Korupsi Pokja Independen, Rekanan akan Gugat ke PTUN
MedanBisnis - Medan. Direktur Akademi Pariwisata (Akpar) Medan Faisal menegaskan, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Sekitar Area Dome Tahun Anggaran 2017 telah bekerja secara independen.
"Tim Pokja sangat independen menentukan pemenang apalagi sistem online," kata Faisal kepada wartawan, Kamis (16/3). Itu disampaikannya menanggapi tudingan CV Getta Deo (GD) yang mendesak tender pekerjaan itu dibatalkan karena terdapat penyimpangan.

Sebelumnya, Direktur CV GD Margareta KR Malawetty mendesak agar tender paket pengecoran jalan sekitar area dome itu dibatalkan. Selain karena nilai HPS dan pagu yang sama, juga karena Pokja ULP dinilai tidak profesional melakukan tender.

Dia mengatakan metode pelaksanaan CV Bangun Jaya Cemerlang (BJC) selaku pemenang tender, tidak tepat.

"Kalau mau jujur, kami bersedia mempresentasekan metode pelaksanaan yang kami tawarkan. Kemudian nilai penawaran yang kami ajukan efektif dan efisien, tetapi mengapa yang lebih tinggi dari penawaran kami yang dimenangkan," ungkap Margareta.

Lebih lanjut Faisal menyebutkan, pihaknya sangat senang dengan semangat akuntabilitas. "Saya sudah minta panitia untuk menjawab di luar sistem yang ada agar terjadi titik temu dari pemahaman terhadap aturan tender barang dan jasa," ujar Faisal.

Sebelumnya, Divisi Investigasi Forum Jasa Konstruksi Sumatera Utara (Forjasi) M Rizky menduga terjadi praktik korupsi atau kebocoran keuangan negara dalam tender proyek pengecoran jalan sekitar area dome itu.

Forjasi mengindikasikan hal itu merujuk pada kesamaan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai pagu, yakni sama-sama Rp 900 juta. Sebab dengan samanya nilai HPS dan nilai pagu menunjukkan adanya ketidakberesan yang lah mengarah pada korupsi. Namun terhadap pernyataan Forjasi ini, Faisal tidak dapat menjawabnya.

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Politeknik Medan Eddy Usman berpendapat nilai pagu suatu proyek tidak boleh melebihi dari nilai HPS.

Menurutnya, tidak lazim, belum prosedural dan berpotensi merugikan keuangan negara bila penentuan nilai anggaran dengan nilai HPS sama.

Berdasarkan Perpres 54 di Bagian Ketujuh Penetapam HPS Pasal 66 poin 7 disebutkan penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi mneliputi antara lain iaya satuan BPS, biaya satuan asosiasi terkait.

Kemudian mempertimbangkan daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan pabrikan/distributor tunggal, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dan inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan atau kurs tengah Bank Indonesia (BI).

Pada poin 8 disebutkan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Sementara Direktur CV GD Margareta menegaskan akan melanjutkan persoalan tender ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan jika tidak ada penjelasan yang detail dan bertanggung jawab dari Pokja ULP terkait dugaan penyimpangan tender.

"Sanggahan kemarin sudah kami layangkan, namun jawaban Pokha mengambang. Kemudian somasi I yang kami layangkan tidak diindahkan Pokja. Dan somasi II kembali kami layangkan agar Pokja hadir 23 Maret 2017 memberi penjelasan.

Kalau toh juga tidak diindahkan dan sekiranya juga diindahkan namun dengan penjelasan yang ngaur, kami akan lanjutkan menggugat ke PTUN," katanya. (benny pasaribu)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!