User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Umum
Jumat, 17 Mar 2017 08:12 WIB - http://mdn.biz.id/n/288910/ - Dibaca: 137 kali
KPK: Jangan Berbohong di Persidangan
MedanBisnis - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menyampaikan kesaksiannya dengan jujur.
"Saksi punya kewajiban untuk bicara dengan benar dan ada risiko bagi saksi yang tidak bicara benar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3).

Febri menyebutkan, KPK pernah memproses salah satu saksi suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muchtar Effendi.

Muchtar memberikan keterangan palsu saat persidangan Akil terkait suap pengurusan sengketa Pilkada.

Akibat kesaksian palsunya, Muchtar divonis penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

"Maka itu penting agar saksi bicara sebenar-benarnya dan bicara apa adanya. Nanti kami akan lihat lebih lanjut keterangan saksi," kata Febri.

Selain itu, KPK juga mengimbau agar mereka yang tidak terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP tidak perlu resah.

Hal ini terkait tantangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada KPK untuk mempublikasikan anggota DPR yang mengembalikan uang yang diterima terkait kasus e-KTP.

Dari empat belas nama, ada uang Rp 30 miliar yang diserahkan melalui rekening khusus KPK untuk penyidikan.

"Saya kira yang tidak terlibat dengan kasus ini tidak perlu resah. Untuk 14 nama ini tidak kami umumkan dengan berbagai pertimbangan mulai dari aspek perlindungan saksi," ujar Febri.

Pada persidangan, Kamis (16/3), terdapat perbedaan keterangan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan dakwaan yang telah dibuat untuk dua terdakwa, mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Gamawan membantah menerima fee dari proyek e-KTP. Ia mengaku tidak pernah sama sekali menerima uang tersebut.

Sementara, dalam dakwaan, Gamawan disebut menerima uang Rp 50 juta dan US$ 4,5 juta. Penerimaan uang itu dilakukan secara bertahap. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!