User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Metropolitan
Sabtu, 18 Mar 2017 07:55 WIB - http://mdn.biz.id/n/289065/ - Dibaca: 94 kali
Wagubsu Dorong Penyelesaian Kekerasan Perempuan dan Anak
MedanBisnis - Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Hj Nurhajizah Marpaung menjalankan tugas perdananya sebagai Inspektur Upacara (Irup) Hari Kesadaran Nasional, di Lapangan Gedung Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (17/3).
Dalam arahannya, Nurhajizah mengintruksikan kepada seluruh SKPD khususnya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut untuk maksimal menangani permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yang masih cukup tinggi. "Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es dan sangat mengkhawatirkan, di mana data yang muncul ke permukaan kecil dan cenderung membesar ke bawah," jelasnya.

Kondisi tersebut, menurut Nurhajizah, memerlukan perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah dan masyarakat. Di antaranya melalui penyediaan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga dalam bentuk bentuk regulasi, struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

Dari sisi regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hakekatnya undang- bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sebagaimana amanat dari regulasi kebijakan, katanya, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani pendampingan, penegakan dan bantuan hukum dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial dengan membentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan dana anak (P2TP2A).

"Untuk itu Pemprovsu, kabupaten/kota yang telah membentuk UPT P2TP2A maupun non UPT P2TP2A wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan anak yang mengalami permasalahan," ujarnya. (irvan sugito)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!