User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Umum
Sabtu, 18 Mar 2017 08:11 WIB - http://mdn.biz.id/n/289083/ - Dibaca: 166 kali
Hutan Adat
7.000 Ha Dikeluarkan dari Konsesi TPL
Kongres V Masyarakat Adat Nusantara Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, Sekjend AMAN Abdon Nababan, Gubsu Erry Nurady, Kepala KSP Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya dan perwakilan masyarakat adat menabuh gordang sebagai pertanda dibukanya Kongres V Masyarakat Adat Nusantara, di Kampong Tanjung Gusta, Deliserdang, Jumat, 17 Maret 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya saat ini sedang dalam proses untuk mengeluarkan 7.000 hektare hutan adat dari kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). (medanbisnis/dewantoro)
MedanBisnis - Medan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya saat ini sedang dalam proses untuk mengeluarkan 7.000 hektare hutan adat dari kawasan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Akhir Desember 2016, pemerintah juga sudah mengeluarkan hutan adat Pandumaan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan seluas 5.172 hektare di kawasan konsesi perusahaan yang dulunya bernama PT Inti Indorayon Utama tersebut.

"Jadi terus-menerus ini sedang berlanjut. Langkah-langkah yang sama juga berlangsung untuk hutan sosial lainnya, seperti yang sudah diselesaikan untuk 7 unit hutan desa seluas 4.240 ha di Tapanuli Tengah, Tapanui Selatan dan Toba Samosir," kata Siti.

Siti menyampaikan itu di hadapan ribuan masyarakat adat yang hadir dalam Kongres V Masyarakat Adat Nusantara (MAN), di Kampong Tanjung Gusta, Kecamatan Deliserdang, Jumat (17/3).

Dijelaskannya, pengakuan resmi hutan adat oleh negara merupakan rangkaian kebijakan hutan sosial yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi. Pihaknya mengetahui persis prosesnya sangat serius dan menjadi atensi dan upaya kerja keras para aktivis di berbagai daerah.

Dalam kebijakan hutan sosial tersebut, hasilnya, hingga akhir Februari, penetapan areal kerja hutan sosial seluas 1,672 juta hektare dan izin/akses/mou 825.000 hektare, yaitu untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan. Kesemuanya meliputi sekitar 4.872 kelompok, yang merangkum sekitar 146.318 KK.

Menurut Siti, yang paling penting adalah bagaimana langkah dan tindakan yang nyata dari para pihak untuk memperjuangkan masyarakat adat. Artikulasi kebijakan merupakan hal yang menjadi bagian penting tugas pemerintah.
"Kami mendukung dan terus bekerja untuk itu. Beberapa hal yang menjadi artikulasi dan sedang dalam penyelesaian untuk aktualisasi masyarakat adat ini dapat saya sampaikan terkait dengan banyak hal," katanya.

Hal-hal tersebut, yakni, menindaklanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot wilayah hutan adat yang telah diidentifikasi oleh MAN dan civil society pendamping, atau telah menjadi usulan masyarakat adat sendiri secara langsung.

Saat ini sedang terus dilakukan proses artikulasi dan verifikasi wilayah dan telah diselesaikan lagi pengakuan hutan adat dengan SK 1156 untuk, antara lain 4 unit seluas 786 ha di Pakpak Barat dan Langkat. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dan dengan dukungan para aktivis, civil society para pendamping di seluruh Indonesia. Langkah nyata selanjutnya adalah pendampingan.

"Sebagaimana pesan Bapak Presiden Jokowi bahwa akses legal yang telah diberikan oleh negara, oleh pemerintah harus disertai dengan pendampingan penting lainnya, yaitu pendampingan kelompok, dan dilakukan oleh akademisi, civil society ataupun pendampingnya serta penyuluhan dari pemerintah. Harus berlangsung pelatihan-pelatihan teknis maupun manajemen terkait dengan usaha dalam hutan sosial atau hutan adat dimaksud," katanya.

Dalam kaitan ini, menurutnya telah dilakukan persiapan-persiapan pendampingan untuk masyarakat dapat melakukan kegiatan dan juga advokasi bagi dirinya sendiri.

"Kita mempersiapkan penyuluhan teknis dalam kerja sama penyuluhan pemerintah/petugas KPH/penyuluh, perguruan tinggi dan LSM. Dipersiapkan penyuluhan dan pendampingan paralegal dan akan diresmikan pada minggu I/II April sebagai pendamping/penyuluhan," katanya.

Selanjutnya, dukungan akses finansial yang telah dibahas beberapa kali bersama berbagai unsur penting, termasuk BLU kehutanan, bank/KUR atau sumber finansial, lainnya seperti TLFF (Tropical Landscape Financial Facilities) atau kerja sama dengan dunia usaha sebagai offtaker, dan lainnya. Tidak itu saja, dukungan akses pasar, yang sangat penting, karena hutan sosial tanpa akses pasar akan sulit berkembang. (dewantoro)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!