User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Politik
Sabtu, 18 Mar 2017 08:31 WIB - http://mdn.biz.id/n/289113/ - Dibaca: 96 kali
Pansus Lahan Riau "Ngadu" ke Kantor Presiden
MedanBisnis - Pekanbaru. Panitia Khusus monitoring lahan DPRD Provinsi Riau menyambangi Kantor Staf Presiden, membahas polemik temuan lahan-lahan bermasalah yang ada di kawasan setempat.
Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi di Pekanbaru, Jumat (17/3), menyebutkan kunjungan beberapa waktu lalu itu, menjadi upaya terakhir agar temuan lahan-lahan bermasalah di Riau menemui titik dari sisi kejelasan dan penegakan hukum.

"Pertemuan kita kemarin membahas tentang apa yang menjadi temuan Pansus monitoring lahan. Kita mensinergikan data-data yang sebelumnya sudah kita serahkan ke BIN, KPK dan instansi hukum lainnya. Jadi intinya ini menjadi upaya terakhir kita agar Kantor Staf Kepresidenan bisa menindaklanjuti"," harap Hazmi.

Adapun temuan pansus monitoring lahan DPRD Riau di antaranya terdapat 1,8 juta hektare lahan perkebunan sawit berada di kawasan hutan milik negara tanpa izin serta 119 perusahaan kelapa sawit beroperasi tapi tidak memiliki kebun sawit.

Hasil temuan ini terkesan tidak ditindaklanjuti oleh sejumlah pihak terbukti dengan lambannya proses penegakan hukum di Kawasan itu.

Pihaknya berharap, setelah data-data diserahkan kepada Staf Kantor Presiden dapat segera diproses. Kedatangan Pihaknya bersama Lembaga Adat Melayu Riau disambut langsung oleh Staf Kantor Presiden Albert Nego Tarigan.

"Kesimpulan dari pertemuan ini, mereka akan memaggil Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mau diapakan lahan-lahan bermasalah ini," katanya.

"Mendampingi LAM Riau mereka mengharapkan pada pada program reformasi agraria harus diatur 70 persen peruntukan untuk masyarakat 30 untuk kepentingan lainya," lanjutnya. (ant)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!