User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Headline News
Sabtu, 18 Mar 2017 08:31 WIB - http://mdn.biz.id/n/289114/ - Dibaca: 88 kali
Penghimpunan Dana Berkedok Koperasi Marak
1.712 Satgas Dibentuk Awasi Koperasi Bodong
MedanBisnis - Jakarta. Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM memperketat pengawasan terhadap penghimpunan dana masyarakat berkedok koperasi. Kemenkop dan UKM sudah membentuk 1.712 satuan tugas (Satgas) Pengawasan Koperasi untuk mengawasi koperasi abal-abal alias bodong.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno di Jakarta, Jumat (17/3) mengatakan, upaya memperketat pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik pengumpulan dana masyarakat secara ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi," kata Suparno.

Menurut dia, pengawasan yang makin ketat harus dilakukan untuk memutus mata rantai investasi ilegal berkedok koperasi. Pengawasan koperasi dilakukan dengan berlandaskan pada Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015.

"Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Tujuan lainnya, meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlalu," katanya.

Suparno menambahkan, untuk melakukan pengawasan yang optimal sekaligus mengantisipasi banyaknya investasi ilegal berkedok koperasi, pihaknya membentuk Satgas Pengawasan Koperasi.Hingga Maret 2017 sudah terbentuk sebanyak 1.712 satgas. Rinciannya, 170 satgas di tingkat provinsi masing-masing 5 orang, dan 1.542 satgas di tingkat kabupaten/kota masing-masing 3 orang.

"Ke depan diharapkan Satgas Pengawas Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai watch dog namun juga berfungsi menjadi problem solver terhadap masalah pengawasan koperasi di lapangan. Satgas tersebut dapat menjalankan peran sebagai konsultan dan katalis dalam mendorong koperasi menerapkan prinsip dan jati diri perkoperasian," kata Suparno.

Satgas yang dibentuk bersifat ad hoc itu juga diharapkan dapat mengatasi kendala pengawasan di lapangan. Suparno memaparkan sejumlah kasus penyalahgunaan izin koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat antara lain dilakukan PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. PT CSI mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) menghimpun dana masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil 5% per bulan.

Kemudian, KSPPS BMT CSI Madani Nusantara Kota Cirebon dan KSP Pandawa Mandiri Group di Depok, Jawa Barat juga melakukan praktek yang sama.

Oleh karena itu, lanjut Suparno, upaya preventif dilaksanakan pihaknya bersama OJK, PPATK, KPPU dan Bank Dunia. Suparno berharap kerja sama ini dapat disinergikan dengan pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi. Salah satunya dapat ditempuh melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara berkoperasi yang benar.

"Program kami adalah pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta memberikan penilaian kesehatan (koperasi)," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara M Zein Siregar yang dihubungi melalui pesan singkat (SMS) untuk menanyakan jumlah Satgas Pengawasan Koperasi yang sudah dibentuk di Sumut masih belum memberikan jawaban. M Zein mengaku masih menghadiri acara bersama Gubernur Sumut HT Erry Nuradi.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Sumatera Utara Jabmar Siburian yang dihubungi terpisah melalui telepon mengapresiasi langkah pemerintah (Kemenkop dan UKM) membentuk Satgas Pengawasan Koperasi.

Dia mengharapkan pembentukan satgas dimaksud dapat menertibkan operasional usaha simpan pinjam berkedok koperasi yang marak di masyarakat. Sebab, kata dia, keberadaan usaha simpan pinjam yang mencatut nama koperasi sangat merugikan. "Selain ilegal, bunga uang yang dibebankan kepada peminjam sangat tinggi sehingga sangat memberatkan," katanya.

Terpisah ekonom Dr Polin LR Pospos menyebutkan tidak setuju dengan pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi bentukan Kemenkop dan UKM yang sifatnya adhoc. Sebab, pengawasan yang akan dilakukan harus berkesinambungan.

Dr Polin menyarankan pengawasan dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas yang sudah ada, termasuk tindakan hukum bagi yang terbukti melanggar harus tegas. Menyangkut pilihan nama koperasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan secara ilegal, menurut Dr Polin Pospos, hal itu karena nama koperasi sudah merakyat khususnya di lapisan bawah sehingga mudah mengajak masyarakat untuk ikut bergabung."Berbeda misalnya, kalau menggunakan nama perseroan terbatas (PT) akan embuat warga kurang tertarik," ujar Dr Polin. (sarsin/ant/dtc)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!