User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 675 3.52%
UNVR 650 1.53%
PLIN 610 17.48%
Last update: 24 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
JECC -975 -13.98%
GGRM -525 -0.8%
LPPF -350 -2.46%
Last update: 24 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,728,513,408
SRIL 983,205,888
MAMI 803,876,800
Last update: 24 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 322,001,207,296
BMRI 301,579,650,000
TLKM 293,422,333,952
Last update: 24 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 21,783 Freq
MAMI 20,137 Freq
STAR 9,553 Freq
Last update: 24 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,256.00 13,390.00
SGD 9,482.12 9,582.77
JPY 11,914.43 12,038.12
MYR 2,995.71 3,029.41
CNY 1,923.53 1,942.97
THB 384.01 388.12
HKD 1,706.40 1,723.76
EUR 14,344.32 14,490.66
AUD 10,131.56 10,236.66
GBP 16,456.00 16,630.38
Last update: 29 Mar 2017 11:10 WIB
INDAG
Sabtu, 18 Mar 2017 08:48 WIB - http://mdn.biz.id/n/289147/ - Dibaca: 79 kali
HIPMI Dukung Penguatan KPPU Cegah Disparitas
MedanBisnis - Jakarta. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah disparitas atau kesenjangan di dalam dunia usaha nasional yang dinilai masih tinggi saat ini.

"Hipmi tetap mendukung penguatan KPPU," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (17/3).

Menurut Bahlil, disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.

Padahal, dia mengingatkan bahwa UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha.

Herannya, menurut Bahlil, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.

"Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian jomplang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif ada yang kena disinsentif," kata Bahlil.

Menurut dia, gejala tidak sehat tersebut dapat dilihat dari sulitnya usaha level menengah masuk ke jajaran usaha berukuran besar.

Bahlil juga berpendapat, usaha-usaha besar tersebut terus menggurita dan menciptakan ekosistem dunia usaha yang tidak sehat dan menciptakan harga di pasar yang tidak bersaing bagi konsumen.

Hipmi menilai, sudah saatnya KPPU dikuatkan perannya dalam penyelenggaraan praktik usaha yang sehat di Tanah Air.

Bahlil juga mengatakan, praktik konglomerasi juga malah memperkuat dugaan monopoli yang kian massif karena usaha-usaha besar menguasai praktik usaha dari hulu sampai hilir.

Hal ini sangat berbeda dengan industri dan usaha besar di Jepang dan negara-negara maju yang selalu memastikan industri besar selalu ditopang oleh UMKM-UMKM yang ikut memasok dan menjadi mata rantai usaha di negara-negara itu.

Sebelumnya, DPR RI mendorong penguatan kewenangan KPPU dengan memberikan kewenangan menggeledah dan menyita barang-barang milik kartel atau usaha lainnya yang terbukti melanggar.

"Usulan kewenangan ini dilakukan oleh KPPU bersama Kepolisian," kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto.

Menurut Darmadi, penggeledahan dan penyitaan ini sasarannya untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat sekaligus kepentingan umum agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. (ant)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!