User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Interaktif Bisnis
Sabtu, 18 Mar 2017 08:53 WIB - http://mdn.biz.id/n/289151/ - Dibaca: 131 kali
Blangko KTP Elektronik Habis, Pengangguran Meningkat?
Dampak Blangko KTP Kosong Petugas menyusun KTP Elektronik di Medan. Terjadinya kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Medan mengakibatkan banyak masyarakat yang sudah tamat SMA/SMK tidak dapat melanjutkan kerja akibat belum mempunyai KTP. (medanbisnis/net)
H Jekson Siahaan bingung blangko KTP elektronik habis. Sebenarnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengeluarkan blangko KTP elektronik tersebut? Blangko kosong adalah wewenang pemerintah pusat, anggota DPRD Sumut Nezar Djoely salah kaprah itu. Seharusnya pemerintah pusat yang dipersalahkan, kenapa bisa blangko untuk KTP elektronik kosong!

"Seingga mengakibatkan anak bangsa yang baru tamat Sekola Menengah Atas (SMA) saat hendak mencari kerja mengalami kesusahan untuk mengurus KTP, KK, dan berkas yang lainnya. Bagaimana tidak, kasus KTP-el bakal menyeret pejabat negara karena anggaran KTP-el telah dikorupsi," kata H Jekson Siahaan.

Herman yakin kalau blangko KTP-el kosong adalah tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memintanya ke pemerintah pusat. Tetapi, kalau ada sumber valid yang mengatakan dengan uang maka urusan cepat orang bisa punya KTP-el padahal pernyataan resminya "blangko kosong" maka ini harus dicermati dan diselidiki. Ada apa di balik ini semua.

"Apakah sebetulnya ada sisa stok blangko lalu dijadikan komoditas? Bukannya antara stok blangko dan KTP-el yang selesai seharusnya bisa diaudit?" tanya Herman.

Dody Lukas merasa program KTP-el ini sangat menyita waktu dan keuangan rakyat Indonesia, di mana seorang yang mengurus KTP-el tersebut diharuskan melalui banyak proses. Mulai dari surat keterangan dari RT/RW setempat, proses pemasukan atau input data di tingkat kecamatan maupun jangka waktu menunggu percetakan KTP-el yang tak kunjung berakhir.

Apalagi Kasus E-Ktp ini sedang digarap oleh KPK, ini akan menambah deretan permasalahan dan akibatnya adalah merugikan rakyat Indonesia. Proses yang berbelit seperti ini seharusnya tidak terjadi bila dari awal proses penganggaran dan tujuan program yang terukur dan terarah.

Andrew Panjaitan bilang jangankan kota Medan, di kota Pematangsiantar pun blangko KTP-el kosong. Disarankan sebaiknya hal tentang blangko yang mengalami kekosongan di awal tahun harus diselidiki kembali penggunaan anggarannya. Apakah hal ini terjadi karena diakibatkan oleh adanya pemeriksaan KPK terhadap kasus E-KTP sehingga menimbulkan rasa takut.

Terutama untuk melaksanakan realisasi anggaran belanja blangko? Atau ada dugaan bahwa tahun sebelumnya juga indikasi? Apapun ceritanya, pemerintah harus bertindak cepat khususnya dalam melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan karena ini salahsatu wujud tertib administrasi. Memprihatinkan.

"Mungkin kendala akibat peraturan yang ada juga bisa, sehingga penyesuaian yang mengakibatkan keterlambatan," ujar Andrew Panjaitan.

Rahmat Djalinggoman Lubis melihat kekosongan blangko KTP-el memang lagi trend di berbagai daerah untuk sekelas Provinsi Jawa Barat saja. Masih sering ditemukan masyarakat yang mengeluhkan susahnya pengurusan KTP-el, diakibatkan keterbatasan blangko yang tersedia pada tingkat Kecamatan. Disarankan jika masyarakat memerlukan KTP agar mengurus KTP sementara.

Khususnya dalam bentuk keterangan bertandatangan dari instansi terkait yang berisi pernyataan bahwa KTP yang bersangkutan masih dalam proses. Dan untuk Pemko Medan, jika masyarakat susah membayar blangko KTP, tentu tak serta-merta masyarakat yang disalahkan. Perlu sosialisasi yang lebih dalam hal ini atau menelusuri penyebabnya.

"Entah karena ketidakmampuan masyarakat membayar, birokrasi yang mempersulit, atau faktor lain, he..he.. Meski di daerah lain untuk urusan KTP-el digratiskan alias tinggal kesadaran masyarakat sendiri menlengkapi administrasi kependudukannya," tegas

Rahmat Djalinggoman Lubis.

(H Jekson Siahaan, Herman, Dody Lukas, Andrew Panjaitan, Rahmat Djalinggoman Lubis)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!