User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TCID 1,200 7.84%
FORZ-W 327 32700%
INKP 240 13.04%
Last update: 28 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
UNVR -1,250 -2.73%
JECC -700 -11.48%
ITMG -500 -2.55%
Last update: 28 Apr 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,336,184,960
BUMI 482,200,512
BIPI 435,902,912
Last update: 28 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 547,736,630,000
ASII 261,678,960,000
INDY 248,406,638,000
Last update: 28 Apr 2017
Efek Teraktif
INDY 13,026 Freq
BUMI 8,233 Freq
DOID 6,268 Freq
Last update: 28 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Nasional
Senin, 20 Mar 2017 08:35 WIB - http://mdn.biz.id/n/289362/ - Dibaca: 107 kali
Megakorupsi e-KTP
MKD Diminta Panggil Anggota DPR
MedanBisnis - Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta untuk segera memanggil nama-nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sejumlah nama disebut dalam dakwaan kasus tersebut. Dan dari unsur legislatif salah satunya Ketua DPR RI Setya Novanto.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, karena pemberitaan kasus e-KTP yang sangat luas, MKD harus segera memberi respons untuk tetap menjaga marwah dan kredibilitas DPR.

"MKD dibentuk sebagai penjaga public accountability DPR," kata Siti saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (19/3).

"Karena itu, MKD perlu merespons pemberitaan yang disampaikan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan memanggil satu persatu yang tersebut di pemberitaan," sambungnya.

Hal itu dianggap penting karena MKD memiliki peran penting untuk menunjukkan marwah institusi legislatif.

Jika MKD tak bertindak, tak menutup kemungkinan publik akan bergerak dan menuntut. Tak terkecuali terhadap Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga telah dilaporkan secara resmi ke MKD karena dugaan pelanggaran kode etik dewan terkait kasus e-KTP.

Baik secara individual maupun institusional, kata Siti, hal itu harus segera direspons.

Jika memang terlibat, Novanto seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum akhirnya diproses lebih jauh.

Hal itu sebagai tindak lanjut konsep Revolusi Mental yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tak hanya menjaga integritas di kalangan pejabat eksekutif, tapi juga legislatif.

"Indonesia sudah saatnya mengedepankan budaya malu dan mundur bila pejabat publik melanggar hukum atau melakukan tindak korupsi," kata Siti. (kcm)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!