User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 675 3.52%
UNVR 650 1.53%
PLIN 610 17.48%
Last update: 24 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
JECC -975 -13.98%
GGRM -525 -0.8%
LPPF -350 -2.46%
Last update: 24 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,728,513,408
SRIL 983,205,888
MAMI 803,876,800
Last update: 24 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 322,001,207,296
BMRI 301,579,650,000
TLKM 293,422,333,952
Last update: 24 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 21,783 Freq
MAMI 20,137 Freq
STAR 9,553 Freq
Last update: 24 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,256.00 13,390.00
SGD 9,482.12 9,582.77
JPY 11,914.43 12,038.12
MYR 2,995.71 3,029.41
CNY 1,923.53 1,942.97
THB 384.01 388.12
HKD 1,706.40 1,723.76
EUR 14,344.32 14,490.66
AUD 10,131.56 10,236.66
GBP 16,456.00 16,630.38
Last update: 29 Mar 2017 11:10 WIB
Agribisnis
Senin, 20 Mar 2017 09:41 WIB - http://mdn.biz.id/n/289408/ - Dibaca: 206 kali
Pupuk Bersubsidi Pun Pakai E-RDKK
.
Kalau selama ini, sistem penyaluran pupuk bersubsidi di tanah air mutlak melalui RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) maka mulai tahun 2018, sudah melalui elektronik atau E-RDKK.

Alasannya sangat sederhana, pergantian sistem manual ke web base yakni untuk mempermudah pemantauan ataupun pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada para petani di Indonesia.

"Jadi tidak copy paste lagi seperti yang terjadi selama ini," kata Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara (Sumut) M Azhar Harahap dalam perbincangannya dengan MedanBisnis belum lama ini di ruang kerjanya.

Azhar yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Jonni Akim Purba mengatakan, peraturan E-RDKK tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Yang mana manfaat penggunaan E-RDKK pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan tersebut antara lain, pusat dapat memverifikasi inputing RDKK yang dibuat penyuluh, memonitor kinerja penyuluh dalam penyusunan RDKK dan updating kelompok tani.

Selain itu, juga dapat memperkuat sistem informasi penyuluh pertanian sebagai data base Kementan, dapat mempertajam perencanaan alokasi pupuk agar lebih tepat sasaran dan memudahkan dalam memutuskan kebijakan pupuk bersubsidi.

"Yang terakhir manfaat dari E-RDKK ini adalah memudahkan dalam penetapan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi sampai ke tingkat kelompok tani/petani," sebut Azhar.

Lantas apakah ada yang salah dengan regulasi yang digunakan selama ini dalam penyaluran pupuk bersubsidi?

"Sama sekali tidak. Hanya saja, kebijakan yang dibuat Kementerian Pertanian (Kementan) ini untuk memudahkan pengawasan pupuk bersubsidi mulai dari tingkat petani (desa), kecamatan, kabupaten hingga provinsi," jelas Azhar menjawab regulasi yang ada selama ini.

Sebab selama ini, lanjut dia, kebutuhan pupuk yang dibuat petani melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian yang diketahui kepala dinas pertanian kabupaten/kota untuk ditembuskan ke provinsi dan dari provinsi ke pusat cenderung copy paste dari kebutuhan pupuk tahun sebelumnya.

Sehingga di tengah perjalanan tahun berjalan, pemerintah sering melakukan pengurangan maupun penambahan pupuk berubsidi atau realokasi dari kabupaten maupun provinsi yang serapannya rendah ke daerah/provinsi yang serapannya tinggi.

Kondisi itu juga yang ternyata membuat realisasi serapan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara tidak selalu mencapai 100%. "Kondisi ini tidak hanya terjadi di Sumatera Utara saja, tapi hampir di seluruh Indonesia kondisinya sama," jelasnya.

Dengan E-RDKK inilah tambah Jonni Akim Purba, nantinya akan diketahui kebutuhan riil masing-masing daerah dan provinsi.

"Kalau sudah melalui E-RDKK tentunya kelompok tani ataupun petugas yang menyusun RDKK ini tidak bisa dengan mudahnya menghapus data atau angka kebutuhan pupuknya. Karena bila terjadi perubahan angka di tahun berjalan tentunya pusat juga akan mengetahuinya. Dan, perubahan itu juga harus jelas alasannya. Jadi, kontrolnya semakin ketat," terangnya.

Sebab lanjut Akim, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.

Dan, Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan atau melakukan berbagai resolusi/deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

"Pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai asas enam tepat yakni tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan tepat harga. Karena itulah pupuk bersubsidi menjadi barang dalam pengawasan," terang Akim. (junita sianturi)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!