User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Interaktif Bisnis
Senin, 20 Mar 2017 09:41 WIB - http://mdn.biz.id/n/289409/ - Dibaca: 183 kali
Presiden Datang, Pemda Permulus Jalan, Kebiasaan Buruk?
Pengaspalan Jalan Foto ilustrasi pengaspalan jalan di Sumut. (medanbisnis/net)
Henri Burju Simanjuntak menilai ini kebiasaan buruk dan buruk sekali dari pemerintah daerah (Pemda), itulah kinerja asal-asalan. Begitu datang Big Boss dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sibuk tak menentu. Itulah memang kualitas dari pemerintah daerah. Masih adakah sistem Asal Bapak Senang (ABS) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
"Saya rasa Presiden Jokowi tidak suka pejabat yang ABS. Presiden Jokowi adalah presiden yang punya kinerja kerja, kerja, kerja. Tetapi sayang Presiden Jokowi tidak mungkinlah bisa mengawasi jajarannya sampai ke pemerintah daerah. Yang iyanya, Pemda saja yang tidak mau kerja. Yang iyanya uang anggaran itu dipermainkan mereka, ujar Henri Burju Simanjuntak.

Robin Ambar bilang ini masalah klasik yang hingga kini masih berlangsung. Ini akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah serta lemahnya kordinasi antarlembaga. Seyogyanya pejabat pusat sering dong lihat kinerja bawahannya di daerah. Jangan hanya datang secara seremonial, kongkow-kongkow terima berkas laporan.

Padahal yang sebenarnya laporan itu kebanyakan fiktif. Atau buat sajalah negara federal, jangan lagi seperti sistem sekarang yang sistemnya sentralisasi yang membuat di pemerintah pusat sana cuma terima laporan Asal Bapak Senang. Tapi mau enggak ya pemerintah pusat kekuasaannya berkurang? Cok tanya dulu orang itu bah, he..he...," ujar Robin Ambar.

Edward Silaban merasa ngeri hidup di negeri tambal sulam. Infrastruktur jalan yang sudah menjadi hak publik sering diabaikan. Terkadang jatuh korban, baru jalan diperbaiki. Ini membuktikan kurangnya kepedulian Kepala Daerah (KDh) terhadap hak-hak rakyat, terutama fasilitas jalan. Jika disurvei terkait jalan, dapat disimpulkan jalan rusak lebih panjang.

Apalagi dibanding luasnya daripada jalan bagus. Berarti tidak ada keseriusan KDh. Apa KDh tidak melewati jalan rusak tersebut sehingga diabaikan? Tak mungkin juga mesti Presiden Jokowi lewat dari daerah yang jalannya rusak lalu diperbaiki. Sebaiknya KDh yang lamban menangani infrastruktur jalan diberi sanksi seperti pengurangan kucuran dana dari pusat.

"Tujuannya agar pemerintah daerah memperbaiki kinerja. Semoga sanksi tersebut diterapkan sehingga ada perubahan. Tak bisa cara persuasif berupa ajakan maka kuratif atau paksaan bisa jadi solusi," ujar Edward Silaban.

Askar Marlindo memandang politik carimuka serta ABS ini sebenarnya sangat merugikan rakyat, karena Presiden Jokowi dapat mengambil kebijakan yang salah, akibat laporan yang salah dari para pejabat yang suka menjilat agar bapak senang itu. Sebagai contoh, bahwa angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Maka Presiden Jokowi merasa bahwa kebijakan yang telah dia lakukan selama ini "sudah benar", sehingga tidak akan ada koreksi kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Politik ABS ini akan lebih berbahaya bila kita mempunyai Presiden yang tidak mampu menganaiisis dan menilai, apakah laporan dari bawahannya itu benar.

"Atau hanya "make up" belaka, demi untuk menyenangkan hati Presiden. Semoga Indonesia kelak tidak lagi mempunyai pejabat - pejabat "musang berbulu ayam" seperti yang banyak terdapat di Sumut terutama di kota Medan ini," tegas Askar Marlindo.

(Henri Burju Simanjuntak, Robin Ambar, Edward Silaban, Askar Marlindo)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!