User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 675 3.52%
UNVR 650 1.53%
PLIN 610 17.48%
Last update: 24 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
JECC -975 -13.98%
GGRM -525 -0.8%
LPPF -350 -2.46%
Last update: 24 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,728,513,408
SRIL 983,205,888
MAMI 803,876,800
Last update: 24 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 322,001,207,296
BMRI 301,579,650,000
TLKM 293,422,333,952
Last update: 24 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 21,783 Freq
MAMI 20,137 Freq
STAR 9,553 Freq
Last update: 24 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,256.00 13,390.00
SGD 9,482.12 9,582.77
JPY 11,914.43 12,038.12
MYR 2,995.71 3,029.41
CNY 1,923.53 1,942.97
THB 384.01 388.12
HKD 1,706.40 1,723.76
EUR 14,344.32 14,490.66
AUD 10,131.56 10,236.66
GBP 16,456.00 16,630.38
Last update: 29 Mar 2017 11:10 WIB
Berita Terkini
Selasa, 21 Mar 2017 23:35 WIB - http://mdn.biz.id/n/289484/ - Dibaca: 202 kali
Kasus Mobil Listrik, Dahlan Minta Penyidik Lengkapi Audit BPK
MedanBisnis - Surabaya. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus mobil listrik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (20/3/2017).

Dahlan tak bersedia menjawab seluruh pertanyaan penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, penyidik belum mengantongi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kliennya tetap kooperatif mendatangi pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Tapi tak semua pertanyaan dijawab oleh Dahlan. Mantan Dirut PLN itu hanya menjawab sekitar lima pertanyaan.

"Tidak semua dijawab karena beliau tidak mengerti konteks pemeriksaannya. Surat panggilannya terkait kasus pengadaan mobil listrik, padahal perkara ini bukan pengadaan barang dan jasa," jelasnya.

Menurut Yusril, kasus mobil listrik sebenarnya sebuah pembuatan prototipe, bukan pengadaan barang dan jasa. Sehingga penggunaan dana dan pertanggungjawabannya tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang dan jasa seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010.

"Mobil listrik itu sesuatu yang baru untuk kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Bentuknya prototipe, jadi bukan mobil yang langsung bisa digunakan di jalanan," terang mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

Logikanya, lanjut Yusril, sangat tidak mungkin tiga perusahaan BUMN yang menjadi penyandang dana melakukan pengadaan mobil listrik. Sebab mobil listrik tidak ada kaitannya dengan bisnis tiga perusahaan tersebut. "Tidak mungkin kan Pertamina melakukan pengadaan mobil listrik. Kalau mengadakan tangki minyak, itu masuk akal. Makanya, terkait mobil listrik ini, yang mereka lakukan itu ialah memberikan dana sponsorship," tegasnya.

Kasus Mobil Listrik, Dahlan Minta Penyidik Lengkapi Audit BPKFoto: Hary Lukita Wardani/dok detikcom

Sebagaimana diketahui, prototipe mobil listrik yang dibuat Dasep Ahmadi untuk kepentingan APEC 2013 menggunakan dana sponsorship dari tiga perusahaan BUMN. Ketiganya ialah, PT PGN, PT BRI dan PT Pratama Mitra Sejati (cucu perusahaan Pertamina). Pembuatan prototipe mobil listrik itu menurut Yusril seperti konsep sponsor Garuda Indonesia pada tim liga Inggris, Liverpool.

"Kan tidak bisa dihitung Liverpool harus juara atau tidak. Sebab dana sponsor itu kan dianggap sebuah cost oleh perusahaan," terangnya.

Dahlan sendiri tak mau menjawab semua pertanyaan karena memang sampai sekarang perkara mobil listrik ini tak ada audit dari BPK. Padahal saat ini ada pembaruan hukum yang menegaskan audit kerugian negara harus dikeluarkan oleh BPK. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016. Selain itu ada juga putusan MK yang menghilangkan frasa 'dapat' pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Dengan adanya putusan itu, kasus korupsi berubah dari delik formil ke delik materiil. "Jadi kerugian negara harus pasti. Nah, audit yang ada dalam perkara mobil listrik berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit itu dipersoalkan karena menggunakan metode total lost. Metode itu dinilai tidak tepat karena barang yang dibuat Dasep Ahmadi wujudnya ada. Hanya terlambat pengirimannya beberapa unit saja ke APEC," tegas Yusril.

Yusril menyesalkan pengusutan kasus korupsi mobil listrik yang dilakukan Kejagung. Pengusutan perkara ini bisa membuat orang takut berinovasi. "Seperti saat saya membuat Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) dulu, oleh Kejagung juga dianggap korupsi," katanya.

Pemerintah katanya, harus perhatian terhadap sebuah inovasi. Ide cemerlang tidak boleh dihukum lewat hukum. "Jika begini terus kita akan tertinggal dari bangsa lain,"

Usai menjalani pemeriksaan, Dahlan Iskan sempat memberikan komentar. Dia mengatakan selama ini publik digiring bahwa pembuatan prototipe ini sebuah pengadaan barang dan jasa. (dtc)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!