User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,249.00 13,383.00
SGD 9,530.97 9,628.75
JPY 11,849.57 11,972.62
MYR 3,077.58 3,110.88
CNY 1,926.90 1,946.39
THB 384.59 388.70
HKD 1,701.21 1,718.48
EUR 14,824.31 14,975.58
AUD 9,886.40 9,993.09
GBP 17,187.93 17,363.10
Last update: 24 Mei 2017 11:10 WIB
Headline News
Selasa, 21 Mar 2017 07:35 WIB - http://mdn.biz.id/n/289487/ - Dibaca: 123 kali
Pemda Diminta Permudah Izin Bangun Rumah Murah
Permudah Izin Pembangunan Rumah Murah Pekerja menyelesaikan proyek perumahan di kawasan Binjai, Sumatera Utara. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memerintahkan para pemerintah daerah (pemda) untuk mempermudah izin pembangunan rumah murah di daerahnya masing-masing. (medanbisnis/ariandi)
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memerintahkan para pemerintah daerah (pemda) untuk mempermudah izin pembangunan rumah murah di daerahnya masing-masing. Perintah tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri yang memberikan surat edaran langsung kepada para pemda.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakannya usai rapat di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (20/3). "Sekarang ini Pak Wapres sudah mengeluarkan surat kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Dan Mendagri sudah mengeluarkan edaran. Baru pada bulan Februari Kemarin, beberapa pemda yang melaksanakan konsep paket ekonomi, penyederhanaan izin (pembangunan rumah murah)," ujar Basuki usai rapat tersebut.

Pemerintah saat ini memiliki program satu juta rumah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sayangnya, program ini belum berjalan maksimal lantaran masih terkendala masalah perizinan di tingkat daerah Basuki mengatakan kalangan pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang juga hadir dalam rapat tersebut, mengeluhkan sulitnya pembangunan rumah dengan harga terjangkau lantaran terkendala masalah perizinan di tingkat daerah meskipun sudah ada paket ekonomi untuk melakukan penyederhanaan perizinan.

Basuki menceritakan, JK dalam arahannya menyebut bahwa penyediaan rumah bagi masyarakat adalah hal yang penting. Dari perhitungan JK, tanpa ada penambahan penduduk saja, saat ini Indonesia kekurangan 50 juta rumah baru dengan asumsi satu rumah dihuni lima orang. "Arahan Wapres, untuk papan (hunian) ini secara natural saja, kalau penduduk indonesia 250 juta dan satu rumah dihuni oleh 5 orang berarti butuhnya sekitar 50 juta rumah. Sehingga apalagi kalau dengan pertambahan penduduk 1,5% berarti minimal satu tahun dibutuhkan rumah untuk kira-kira 750 ribuan," tutur Basuki menceritakan arahan JK.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan membangun 120.000 rumah murah atau rumah bersubsidi sepanjang 2017. Hanya saja masih ada sejumlah hambatan terkait infrastruktur dan perizinan yang dihadapi pengembang."Terima kasih dengan pemerintah pusat yang telah memberikan kemudahan. Cuma pelaksanaan di daerah masih banyak hambatan. Katakanlah satu atap, masih terjadi juga banyak pintunya. Betul-betul perlu adanya pengawasan semua pihak," kata Ketua Apersi Junaidi Abdillah.

Junaidi menjelaskan, Pemda juga kurang terbuka kepada masyarakat terkait pembangunan rumah bersubsidi ini. Selain itu masalah perizinan juga dianggap dapat berpengaruh pada harga rumah yang akan menjadi tinggi."Ketidakterbukaan Pemda untuk mencerdaskan masyarakat karena memang ada hal tertentu yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat ini berkesan tidak ngerti apa-apa. Jadi kalo nggak melalui ini, nggak bisa. Katakanlah contoh service yang kita buat pasti salah padahal insinyur seluruh Indonesia sama, tapi insinyur kita selalu salah untuk arsiteknya. Berarti kan harus melalui orang di dalam," urai Junaidi.

Junaidi menambahkan, pihaknya kepada Wapres menyampaikan agar ada regulasi yang melindungi para pengembang rumah murah."Ini juga tadi kita sampaikan ke Pak Wapres. Kita minta adanya regulasi yang betul-betul melindungi para pengembang-pengembang rumah subsidi," tandasnya. (ant/dtf )

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!