User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Aceh Bisnis
Selasa, 21 Mar 2017 07:48 WIB - http://mdn.biz.id/n/289517/ - Dibaca: 65 kali
Vonis Ringan Dominasi Putusan Tipikor Banda Aceh
MedanBisnis - Banda Aceh. Putusan peradilan dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh setiap tahunnya didominasi vonis ringan (71%), yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun. Sedangkan putusan vonis berat hanya nol persen (satu kasus). Hal itu berdasarkan analisa putusan perkara tipikor secara menyeluruh yang dilakukan Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) dari 2013-2016 di PN Banda Aceh.

Staf Bidang Monitoring Peradilan MaTA Sari Yulis mengatakan, selama mereka melakukan analisa terhadap persidangan dalam kurun waktu tersebut, dalam kasus tindak pidana korupsi itu jumlahnya sebanyak 188 putusan, rata-rata didominasi vonis ringan pertahun dari 234 terdakwa.

Dirincikannya, ada 234 terdakwa dari 188 putusan, terdiri 167 divonis ringan (71%) dengan masa hukumannya di bawah empat tahun, 31 divonis sedang (31%) masa hukumannya empat hingga 10 tahun penjara, divonis berat hanya satu orang (0%) dengan masa hukuman 10 tahun ke atas, dan vonis bebas sebanyak 27 orang.

"Tindak pidana korupsi itu rata-rata dalam kasus pengadaan barang dan jasa," kata Sari Yulis dalam konferensi pers di sekretaria MaTA, Banda Aceh, Senin (20/3).

Ia menambahkan, adapun aktor yang paling banyak terlibat selama putusan tindak pidana korupsi itu, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) 121 terdakwa, disusul swasta 69 terdakwa, kelompok tani 10 terdakwa, universitas, BUMD/BUMN, PNPM, mantan bupati, kepala sekolah, kepala desa, komisi daerah, dan tidak diketahui.

Menurutnya, dalam kurun waktu analisa yang MaTA lakukan, jaksa penuntut umum (JPU) belum mendakwa oknum yang terlibat dengan ancaman hukuman yang berat. Serta komitmen yang kuat dari kejaksaan dan kepolisian di Aceh untuk memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku korupsi di Aceh, juga belum ada.

Jaksa sendiri, ungkapnya, dalam menuntut terdakwa, cenderung menggunakan pasal 2 dan 3 UU 20/2001 dengan ancaman hukuman minimum (empat tahun dan satu tahun). Selain itu, pidana tambahan (pencabutan hak politik, pencabutan hak remisi, pencabutan dana pensiunan, pembekuan perusahaan, dan lainnya) bagi para pelaku, belum pernah didakwa oleh JPU.

Sementara itu kerugian negara berdasarkan dakwaan sebesar Rp1,3 triliun. Adapun total pengembalian berdasarkan putusan senilai Rp50,8 miliar, sedangkan selisih pengembalian Rp1,2 triliun.

Dengan rata-rata vonis ringan dan sedang yang mendominasi putusan hakim pada peradilan Tipikor, MaTA menilai semangat dasar terhadap penjatuhan pidana berat, pemiskinan, penjatuhan sifat penjeraan terhadap koruptor sama sekali tidak tercerminkan pada wajah pengadilan.

"Sehingga dikahawatirkan ke depan korusi tidak lagi menjadi kejahatan yang berat, akan tetapi dipandang sebaliknya," ujarnya.

MaTA juga berkesimpulan dari hasil analisa yang mereka lakukan, jika selama ini pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara Tipikor lebih cendrung memberikan pertimbangan peringanan dari pada pemberatan terhadap pelaku pidana korupsi di Aceh.

"Meskipun sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan pemberatan lainya yang bisa diambil oleh majelis untuk menjatuhkan pidana yang berat bagi koruptor," ungkapnya.

Lalu, tambahnya, dengan adanya terekomendasi dalam beberapa amar putusan Tipikor, mengindikasikan kejaksaan mampu dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki para pelaku. "Tentunya persoalan ini sanggat berimplikasi pada tingkat profesionalisme para penegak hukum di Aceh," katanya.

Untuk itu, pihaknya merekomendasi perlu adanya pedoman pemberatan bagi jaksa dan hakim dalam menuntut dan memvonis pelaku korupsi. Sehingga ke depannya mampu meminimalisir tebaran vonis ringan terhadap pelaku korupsi di Aceh.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga harus mengevaluasi kinerja jajaran Kejaksaan Aceh, dalam melakukan upaya pengusutan perkara korupsi secara menyeluruh. Sehingga benar-benar mampu mengungkapkan keterlibatan pelaku korupsi dalam suatu perkara secara utuh.

Kemudian, kejaksaan juga harus segera menyelesaikan hutang kerugian keuangan negara yang masih belum terkembalikan. Atau pengungkapan terhadap aktor penikmat hasil tindak pidana korupsi yang gagal diungkap oleh kejaksaan. (dedi irawan)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!