User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Metropolitan
Selasa, 21 Mar 2017 07:59 WIB - http://mdn.biz.id/n/289535/ - Dibaca: 120 kali
DPRD Sumut Dituding Abaikan Parbetor
Demo Becak Bermotor Ratusan penarik becak bermotor melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumut, Medan, Senin, 20 Maret 2017. Dalam aksinya mereka meminta kepada pemerintah untuk menertibkan angkutan berbasis online yang menggunakan kendaraan plat hitam, karena selain mengurangi pendapatan penarik becak, angkutan yang menggunakan plat hitam juga dianggap ilegal. (medanbisnis/hermansyah)
MedanBisnis - Medan. Ratusan pengemudi becak bermotor (parbetor) yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (20/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka meminta pemerintah menutup operasional angkutan umum berbasis online.
Pimpinan Aksi SATU Oslan Simanjuntak, mengatakan, anggota DPRD Sumut tidak peduli dengan kesejahteraan parbetor karena tidak pernah membahas nasib becak bermotor (betor) sejak adanya transportasi online. Saat ini pemerintah seakan tutup mata melihat transportasi online.

"Pemerintah jangan tutup mata, jangan hanya memberikan janji-janji manisnya saat kampanye. Kita hanya dijadikan objek. Kita bukan mau ketemu cecenguk di DPRD yang beberapa tahun lalu mereka mendatangi kita saat kampanye," pintanya sembari mengaku parbetor diintimidasi oleh aparat agar tidak melakukan aksi tersebut.

Massa yang dijumpai tiga anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon dan Hanafiah Harahap dan Baskami Ginting, meminta beberapa perwakilan peserta aksi masuk ke gedung guna menyampaikan tuntutan mereka. "Ini harus dibicarakan dalam kondisi yang tenang, karena ini rumah bapak/ibu sekalian. Di dalam kita bahas siapa yang kita panggil dan apa yang kita bicarakan, supaya keadilan bisa terwujud. Ajak 15-20 orang perwakilan masuk ke dalam untuk membicarakan dan tujuan apa," kata Ramses Simbolon.

Dalam tuntutannya di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut, perwakilan peserta aksi meminta pemerintah menghentikan dan tutup operasional angkutan umum berbasis online dan taksi gelap, bebaskan tiga rekan mereka yang ditahan Polsek Medan Baru, berikan kebebasan seluas-luasnya untuk operasional betor, angkot tanpa adanya larangan masuk ke wilayah atau daerah tertentu.

Kemudian, permudah pengurusan speksi/STNK dan sebagainya terhadap becak bermotor, hentikan diskriminasi terhadap abang becak, sopir angkot dan rakyat miskin lainnya, berikan jaminan sosial yang layak, jaga kelestarian betor yang sudah ada legitimasi dari Walikota Medan dan ditetapkan menjadi ikon wisata dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Ramses mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas keberadaan transportasi online tersebut. "Kita akan panggil dinas yang berkepentingan terkait hal ini. Buat sistem yang berkeadilan, itu tuntutan mereka. Fakta yang ada saat ini belum merespon tuntutan mereka ini," tambahnya.

Senada dikatakan Hanafiah, sebelum melakukan rapat bersama yang segera dijadwalkan Banmus DPRD Sumut, diharapkan peserta aksi untuk solid administrasi dan pertanggungjawaban agar nanti tahu siapa yang bisa hadir saat diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Sementara Baskami Ginting meminta agar pengemudi betor dan angkutan jangan emosional di lapangan. Karena ini juga merupakan isu nasional.

Sebelum mendatangi DPRD Sumut, sebagian dari massa melakukan aksi di kawasan Stasiun Besar Kereta Api Medan.

"Semenjak armada online beroperasi pendapatan kami menurun drastis, kami takut nggak bisa memberi makan keluarga kami," ucap Ketua Forum Solidaritas Pengemudi Betor Stasiun Kereta Api Medan Arisanto Manik, kepada wartawan, Senin (20/3) pagi. Dikatakannya, penarik betor akan terus menggelar aksi solidaritas menuntut pemerintah agar mengatur dan menertibkan angkutan berbasis online.

Dalam kesempatan aksi di Jalan Stasiun KA tersebut, Kapolsek Medan Barat Kompol Viktor Ziliwu meminta kepada pengemudi betor untuk menyampaikan aspirasinya dengan tertib. "Bila ada yang melanggar hukum akan ditindak dan diproses sesuai peraturan yang ada," tegasnya. (yuni/khairunnas)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!