User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Nasional
Selasa, 21 Mar 2017 08:01 WIB - http://mdn.biz.id/n/289540/ - Dibaca: 78 kali
Masa Jabatan Komisioner KPU Berpotensi Diperpanjang
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan adanya kemungkinan perpanjangan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012 - 2017.
Pertimbangan untuk memperpanjang, kata Fadli, karena berkembang opsi bahwa Komisi II DPR baru akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah Undang-Undang Pemilu baru rampung.

Rencananya, Undang-Undang Pemilu yang baru selesai pada 12 April 2017.
"Kalau disepakati itu misalnya menunggu undang-undang, itu yang (komisioner) lama diperpanjang, bisa saja," kata Fadli, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Menurut Fadli, hal itu bisa saja dilakukan bila ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Terlebih saat ini juga ada wacana penambahan Komisioner KPU dari tujuh menjadi sembilan orang.

Alasan penambahan, KPU dinilai membutuhkan komisioner lebih banyak lantaran pemilu 2019 digelar serentak.

Karena itu, nantinya pemerintah disarankan untuk menerbitkan payung hukum baru agar perpanjangan masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu periode ini sah dan tidak melanggar hukum.

"Ya nanti dikaji, saya kira tidak masalah, daripada terjadi kekosongan, dan undang-undang baru sedang dibahas, saya kira ini situasi yang tidak normal kan, untuk itu perlu dikasih jalan keluar. Nanti dikaji apakah bisa dilakukan dengan payung hukum yang ada," lanjut Fadli.

Beberapa waktu lalu sejumlah anggota mengusulkan agar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ditunda, setidaknya menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu tuntas.

Salah satu alasannya adalah untuk mengantisipasi munculnya norma baru terkait seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, pendapat para anggota akan didengar Senin nanti.

"Yang menjadi dilema untuk Komisi II adalah pembahasan RUU Pemilu belum selesai sementara kami dihadapkan dengan selesainya masa bakti KPU sekarang, yakni 12 April," ujar Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.

Meski begitu, ia meyakini pihaknya dapat mencari jalan keluar yang terbaik tanpa harus bertentangan dengan undang-undang yang ada.

"Jadi tunggu saja setelah Senin, kemudian agenda-agenda selanjutnya di Komisi II," kata politisi Partai Golkar itu. (kcm)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!