User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 675 3.52%
UNVR 650 1.53%
PLIN 610 17.48%
Last update: 24 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
JECC -975 -13.98%
GGRM -525 -0.8%
LPPF -350 -2.46%
Last update: 24 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,728,513,408
SRIL 983,205,888
MAMI 803,876,800
Last update: 24 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 322,001,207,296
BMRI 301,579,650,000
TLKM 293,422,333,952
Last update: 24 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 21,783 Freq
MAMI 20,137 Freq
STAR 9,553 Freq
Last update: 24 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,256.00 13,390.00
SGD 9,482.12 9,582.77
JPY 11,914.43 12,038.12
MYR 2,995.71 3,029.41
CNY 1,923.53 1,942.97
THB 384.01 388.12
HKD 1,706.40 1,723.76
EUR 14,344.32 14,490.66
AUD 10,131.56 10,236.66
GBP 16,456.00 16,630.38
Last update: 29 Mar 2017 11:10 WIB
Politik
Selasa, 21 Mar 2017 08:15 WIB - http://mdn.biz.id/n/289585/ - Dibaca: 63 kali
Pengesahan Perda Gantung
Pemko Tak Siap Menata Lingkungan 2 Tahun
MedanBisnis - Medan. Pengesahan Peraturan Daerah tentang Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Perda Lingkungan), gantung. Ranperda disetujui DPRD melalui paripurna DPRD Medan, Senin (20/3), namun belum disahkan melalui persetujuan bersama Ketua DPRD Medan dengan Walikota Medan. Legislatif dan eksekutif belum sepakat batas waktu penataan lingkungan pasca Perda diundangkan.
Ketidaksepakatan waktu pembentukan/penataan lingkungan mencuat ketika Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan pembahasan Ranperda Lingkungan Roby Barus membacakan hasil pembahasan Pansus. Pasal 27 Ranperda diatur pembentukan lingkungan paling lama 4 tahun setelah Perda diundangkan.

Anggota DPRD Medan yang juga anggota Pansus Lingkungan Mulia Asri Rambe interupsi, mempertanyakan naskah yang dibacakan Roby Barus. "Setahu saya, 2 tahun. Kenapa disebutkan 4 tahun," kata Mulia.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang memimpin paripurna pun mempertanyakan kembali, apakah Mulia hadir pada rapat finalisasi Ranperda. Mulia Asri Rambe pun tegas hadir dan menyatakan waktu pembentukan lingkungan 2 tahun.

Tak mau memperpanjang perdebatan, Henry Jhon Hutagalung mempertanyakan kepada fraksi-fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mendukung masa pembentukan lingkungan selama 4 tahun. "Kita pada prinsipnya mendukung bahwa ketentuan mengenai pembentukan lingkungan diberikan waktu 4 (empat) tahun," kata Bahrumsyah.

Berbeda, tujuh fraksi lainnya di DPRD Medan yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, serta Persatuan Nasional (FPN) memberikan waktu 2 (dua) tahun untuk penataan lingkungan sesuai hasil dari rapat finalisasi pembahasan melalui pansus.

Sebagian besar anggota DPRD Medan menyetujui 2 tahun waktu diberikan kepada eksekutif membentuk lingkungan di Medan. Henry pun mengetuk palu tanda persetujuan. Namun, penandatangan naskah persetujuan bersama belum dilakukan. Pasca rapat tertutup pimpinan dan eksekutif di ruang Kepala Sekretariat DPRD Medan, Henry Jhon justru menunda paripurna.

Usai paripurna Henry Jhon Hutagalung menegaskan keputusan paripurna sudah tetap. "Tak mungkin saya tarik lagi apa yang sudah diputuskan," katanya.

Penundaan penandatangan persetujuan memberi ruang perubahan. Tapi, memberikan waktu kepada Pemko Medan menyusun strategi sehingga amanah Perda bisa dilaksanakan. "Menunda, biar mereka (Pemko) berpikir dulu, apa yang sudah kita putuskan, mereka harus ikuti," katanya.

Roby Barus ketika dikonfirmasi mengatakan ada kesalahan komunikasi. Awalnya Pemko Medan mengusulkan 2 tahun. Namun saat finalisasi diusulkan menjadi 4 tahun. "Cuma, fraksi-fraksi tadi tetap 2 tahun. Jadi kesepakatan tadi (paripurna) ini ditunda, harus dibicarakan kembali," katanya.

Menurutnya, Pemko beralasan tidak punya waktu menyelesaikan pembentukan lingkungan selama 2 tahun. Karena adanya agenda-agenda politik, pemilihan gubernur 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. "Dikhawatirkan terjadi krodit saat penyusunan daftar pemilih. Jadi memang harus-betul betul waktunya cukuplah," katanya.

Sesuai dengan perda, satu lingkungan paling sedikit 150 kepala keluarga (KK) dengan luas wilayan paling sedikit 1 hektar. Akan ada penggabungan atau pemekaran lingkungan. Selama ini, ada lingkungan hanya memiliki warga 5 KK dan ada juga yang memiliki warga sampai 700 KK. "Butuh waktu untuk memverifikasi 2001 lingkungan di Medan ini," katanya dan mengatakan Pemko Medan butuh persiapan anggaran.

Disampaikanya, pengesahan Perda hanya karena satu pasal tidak akan berlarut panjang. Melalui rapat dan penjadwalan akan digelar untuk pengesahan.
Walikota Medan Dzulmi Eldin mengatakan butuh waktu menata lingkungan, baik dari sisi jumlah KK per lingkungan dan luas wilayah dalam satu lingkungan. "Kan butuh waktu menata lingkungan itu," katanya.

Eldin yakin perbedaaan pandangan ini akan menemukan jalan keluar. "Yah, mungkin jalan tengahnyalah nanti kita cari," katanya. (edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!