User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
TCID 1,200 7.84%
FORZ-W 327 32700%
INKP 240 13.04%
Last update: 28 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
UNVR -1,250 -2.73%
JECC -700 -11.48%
ITMG -500 -2.55%
Last update: 28 Apr 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,336,184,960
BUMI 482,200,512
BIPI 435,902,912
Last update: 28 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 547,736,630,000
ASII 261,678,960,000
INDY 248,406,638,000
Last update: 28 Apr 2017
Efek Teraktif
INDY 13,026 Freq
BUMI 8,233 Freq
DOID 6,268 Freq
Last update: 28 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Interaktif Bisnis
Jumat, 21 Apr 2017 08:18 WIB - http://mdn.biz.id/n/294776/ - Dibaca: 117 kali
Hukum di Indonesia Tajam ke Bawah
Ilustrasi Praktek Hukum Indonesia (medanbisnis/net)
Marchal Sinaga melihat lambang timbangan di tangan kiri Dewi Justitia (Dewi Keadilan) mulai tak seimbang. Hal tersebut seakan menggambarkan bahwa keadilan di negeri ini sudah tidak lagi bisa dipercaya. Hukuman hanya dapat dibeli oleh para penguasa yang memiliki uang dan tahta atau kekuasaan yang tinggi saja.
Sudah cukup banyak kasus yang menjelaskan ketidakadilan di negeri nan jaya ini, tapi tetap saja hal tersebut terus-menerus terulang. Hukum tidak akan pernah tumpul ke atas jika para oknumnya tidak serius dalam menegakkan keadilan. Faktanya, hukum masih bisa dipermainkan oleh oknum penegak hukum.

Kalimudo Nasution mengingatkan kalau hukum tidak bisa kita simpulkan dengan berdasarkan logika. Masuk dalam akal dan sah bila dipandang boleh kita berujar tidak adil, boleh kita berujar tidak puas. Kalau hukum matematika memakai rumus agar mendapat hasil yang sempurna, maka hukum dan keadilan juga punya rumus dan juga punya jurus.

Dua-duanya bila perlu dilakukan sah demi hukum. Nah, masalah adil atau tidak adil bukan hal lumrah tapi itu semua di tangan hakim. Hakim juga punya pandangan lurus ke depan, menimbang agar mencapai hasil yang sempurna atau adil, tapi tidak bisa dikatakan dia berkeputusan berat sebelah, karena pengambilan beberapa macam rumus atau pasal atau ayat, dan lain-lain.

Menurut Herman hal (penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas -red) ini mudah menimpa rakyat biasa karena rakyat biasa atau katakan miskin, tidak punya uang untuk memperoleh pengacara handal yang tarifnya mahal. Kalau oknum pejabat, pengusaha, atau sebut sajalah kaum berkantong tebal, mereka bisa sewa pengacara mahal dan terekspos.

Serta tentu punya akses ke atasan aparat hukum penyidik. Kalau pun (pihak yang punya uang -red) terbukti bersalah, hukumannya relatif jauh lebih ringan dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Atau akan mudah mendapat remisi, grasi, atau bentuk pengurangan hukum lainnya. Seharusnya memang pemerintah lebih mengawasi penegakan hukum yang pincang.

"Karena proses hukum terhadap oknum pejabat atau tokoh, ormas atau pengusaha sangat rentan untuk diintervensi," kata Herman.

Isna Ini yakin sangat sulit mengubah mental masyarakat Indonesia yang bermental penjilat, termasuk oknum aparat dan oknum pejabat. Ketika berhadapan dengan si kaya, punya jabatan, maka masih melekat rasa hormat dan segan meski mereka koruptor. Tapi ketika menghadapi rakyat kecil yang tidak punya apa-apa, rasa hormat tadi hilang.

Kebiasaan masyarakat yang menghargai orang kaya, pintar dan pejabat masih melekat erat, sehingga koruptor pun ketika lepas dari penjara masih bisa jadi penasihat sebuah perkumpulan besar. Satu lagi, yaitu kebutaan rakyat kecil akan hukum, membuat mereka tidak mendapatkan hak haknya ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Tidak adanya pendampingan pengacara atau mereka takut didampingi pengacara negara karena ketakutan akan biaya, membuat masyarakat kecil sangat terpukul ketika berhadapan dengan hukum.

Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia /HAM) seharusnya memberi sosialisasi tentang pendampingan oleh pengacara negara pada seluruh masyarakat hingga ke tingkat bawah.
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!