User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,229.00 13,361.00
SGD 9,544.04 9,640.67
JPY 11,847.57 11,971.15
MYR 3,090.89 3,125.38
CNY 1,925.67 1,944.89
THB 387.83 391.93
HKD 1,697.57 1,714.53
EUR 14,808.54 14,957.64
AUD 9,827.82 9,932.57
GBP 17,042.92 17,216.98
Last update: 26 Mei 2017 11:23 WIB
Berita Terkini
Jumat, 21 Apr 2017 22:12 WIB - http://mdn.biz.id/n/294805/ - Dibaca: 145 kali
Suap Penerbitan Paspor, KPK Tahan Eks Atase Imigrasi
MedanBisnis - Jakarta. KPK melakukan penahan kepada tersangka kasus suap penerbitan paspor Dwi Widodo. Dwi ditahan untuk 20 hari ke depan.

"Terkait dengan penangnan kasus indikasi korupsi terkait dengan penerbitan paspor, hari ini dilakukan penahan terhadap tersangka DW (Dwi Widodo-red) untuk 20 hari ke depan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017).

Dwi yang merupakan mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Malaysia itu ditahan di rutan Guntur. "Penahanan dilakukan di rutan Guntur," ucap Febri.

Dwi disangka menerima suap ketika menjabat Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Dia kemudian dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga menerima suap dengan total Rp 1 miliar terkait dengan pembuatan paspor dan calling visa di KBRI Kuala Lumpur. Penerbitan paspor yang 'dimainkan' itu memiliki metode reach out.

Sementara itu, pengacara Dwi, Yans Jailani mengamini soal adanya kelebihan uang dalam perkara itu. Menurutnya, KPK tidak mungkin melakukan penahanan jika tidak memiliki bukti yang cukup.

"Itu sudah materi perkara. Karena kalo memang ada karena kita tau sendiri kan KPK punya alat bukti. Nanti mungkin akan disampaikan," kata Yans di gedung KPK, Jumat (21/4/2017). (dtc)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!