User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Umum
Jumat, 19 Mei 2017 06:48 WIB - http://mdn.biz.id/n/299582/ - Dibaca: 143 kali
Novanto Desak Pansus Angket KPK Dibentuk
Pembukaan Sidang Paripurna DPR Pimpinan sidang Paripurna DPR Agus Hermanto (kedua kiri) menerima berkas laporan dari anggota F-PKS Ansory Siregar (kanan) disaksikan Pimpinan DPR Setya Novanto (kedua kanan) dan Taufik Kurniawan (kiri) saat pembukaan sidang Paripurna ke-24 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5). Dalam laporannya F-PKS menyatakan tidak pernah memerintahkan anggotanya untuk mendukung hak angket dan mendesak kepada MKD untuk memproses dugaan pelanggaran saudara Fahri Hamzah sebagai pimpinan Paripurna. (antara foto/m agung rajasa)
MedanBisnis - Jakarta. Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang dewan V tahun 2016-2017. Dalam pidatonya, Novanto menyoroti agar pembentukan panitia khusus hak angket KPK yang telah disepakati DPR pada sidang paripurna sebelumnya ditindaklanjuti.
"Pada rapat paripurna sebelumnya, sesaat sebelum pidato penutupan masa persidangan IV tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket tentang KPK," ungkap Novanto pada sidang paripurna, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).

Keputusan sidang yang menyetujui hak angket KPK tersebut menuai kontroversi. Sebab, pimpinan sidang kala itu, Fahri Hamzah, langsung mengetok palu tanda persetujuan dan mengabaikan penolakan dari sejumlah anggota DPR. Selain itu, persetujuan diketok padahal belum semua fraksi menyampaikan sikap resminya.

Meski begitu, Novanto meminta pembentukan pansus segera ditindaklanjuti. Siang ini akan ada rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahas soal pansus angket KPK.

"Pada kesempatan ini, pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti," ujar Novanto.

Sejauh ini, lima fraksi DPR, yaitu PKS, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat, menyatakan tidak akan mengirimkan wakil di pansus sebagai wujud dari penolakan. Fraksi Gerindra dan Golkar, yang sebelumnya mengatakan tidak akan mengirim wakil, kini balik arah.

Anggota Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengingatkan, fraksi di DPR yang menolak angket KPK lebih banyak dibanding yang menyetujui, sehingga tidak sepatutnya Novanto mendorong pembentukan pansus.

"Persetujuan hak angket KPK itu kita lihat cacat hukum. PKS secara resmi mengajukan supaya dilakukan pengambilan suara kembali dengan memberikan kesempatan masing-masing fraksi," ungkap Tifatul.

Dalam rapat paripurna, Fraksi PKS sudah menyampaikan sikap resmi fraksi. Selain itu, PKS juga mempermasalahkan Fahri Hamzah sebagai pimpinan paripurna sebelumnya karena dianggap melakukan persetujuan terhadap hak angket secara sepihak, karena tidak memberi kesempatan seluruh fraksi menyampaikan sikapnya.

Selain meminta Fahri diusut oleh MKD, PKS juga meminta keputusan DPR menyetujui usulan hak angket untuk dibatalkan. PKS pun memastikan tidak akan mengirimkan wakilnya ke pansus angket KPK.

"Kemarin itu sengaja diambil keputusan tanpa menanyakan masing-masing fraksi bagaimana sikapnya. Jadi lebih kepada itu. Ini kan sudah terlanjur, maka kita ajukan supaya ditarik kembali. Karena itu melanggar, maka kita minta MKD untuk memproses yang mimpin saat itu, Fahri Hamzah," lanjutnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, semakin sedikit perwakilan fraksi di Pansus akan membuat legitimasinya lemah. Soal apakah pansus akan berjalan dengan tidak memenuhi unsur semua fraksi juga masih debatable. Sebab, di UU MD3 disebutkan pansus harus memenuhi semua unsur fraksi, namun di tatib DPR aturannya berbeda.

"Dengan hanya 3 atau 4 fraksi misal pun berjalan walau dengan dinamika itu nanti ke depan keputusan hasil pansus tetap di paripurna. Kalau yang tidak setuju kirim, belum tentu itu wujud sikap akhir. Hasilnya di paripurna," ungkap Taufik.

Taufik belum bisa menjawab langkah mana yang lebih efektif. Apakah dengan tidak mengirim wakil, atau mengirim wakil untuk mengawal. "Ini soal bukan sah atau tidak sah tapi legitimasi politik, kalau misalnya 3 atau 4 fraksi tidak mayoritas, maka legitimasi proses itu lemah. Beda lagi nanti dengan pengambilan keputusan," sebutnya. (dcn)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!