User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
LPPF 550 3.58%
TCID 500 3.03%
INAF 490 14.33%
Last update: 22 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GGRM -2,250 -2.94%
UNVR -1,300 -2.67%
ITMG -575 -3.65%
Last update: 22 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 826,170,880
BUMI 522,063,392
RIMO 350,266,304
Last update: 22 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBRI 479,685,655,000
ASII 445,684,635,000
TLKM 422,033,268,000
Last update: 22 Mei 2017
Efek Teraktif
KOBX 26,558 Freq
PGAS 13,898 Freq
BNLI 12,233 Freq
Last update: 22 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Interaktif Bisnis
Jumat, 19 Mei 2017 07:27 WIB - http://mdn.biz.id/n/299615/ - Dibaca: 126 kali
Urusan Tenaga Kerja Sampai Juga ke MK
Illustrasi
Ros Pohan memandang kalau memang sudah ada perjanjiannya (pasangan keluarga tidak boleh menjadi karyawan dalam satu perusahaan -red) ya sah-sah saja. Kalau pasangan keluarga pekerja itu, misalnya, kemalangan kan akhirnya sama-sama absen dalam pekerjaan kan. Dengan demikian ya terganggu kinerja perusahaan.

Belum lagi bisa kerjasama kolusi dan nepotisme. Bahaya itu! Sebentar seluruh keluarganya semua masuk (menjadi karyawan perusahaan -red), bisa pula merasa perusahaan sendiri. Itulah masalahnya kalau sudah mitra kerja, sebaiknya jaga jarak untuk hubungan asmara agar salahsatunya enggak terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Kan sayang, sudah bertahun-tahun kita merintis karir dan sudah nyaman pula dalam pekerjaan itu, namun harus keluar untuk mencari pekerjaan lain. Mulai lagi dari awal. Pikir donk!" saran Ros Pohan.

Tapi Nur Alamsyah Batubara Amb mengingatkan, kalau (pasangan karyawan) sudah jodoh apa hendak dikata. Tak boleh ada yang menghalanginya. Lagian, dasar yang digunakan dalam pasal 153 ayat 1 huruf f UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan itu kan membahas larangan mengenakan PHK karena dalih hubungan keluarga. Bukan larangan mempekerjakan laki-bini.

Memangnya perusahaan punya niat mau merumahkan karyawannya? Alasan PHK biasanya karena kinerja karyawan, atau karena bangkrut. Kalau takut KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) itu alasan yang picik. Penegak hukum ada kok. Tinggal laporkan saja kalau (pasangan karyawan tersebut -red) terbukti mrugikan perusahaan.

"Jadi pembelajaranlah kasus ini bagi pencari kerja. Pelajari dulu kontraknya dari awal. Kalau merasa cocok dengan kontrak kerjanya yalanjutkan. Kalau toh hanya membuat makanhati, ya pertimbangkan!" demikian nasehat Nur Alamsyah Batubara Amb.


Ardan Ud menilai (pasangan keluarga menjadi karyawan -red) ini ibarat buah simalakama. Tidak jarang orang yang bekerja menemukan pasangan hidupnya di tempat dia bekerja. Wajar saja, karena sebagian besar waktu mereka ada di tempat kerja. Larangan ini dirasa untuk mencegah terjadinya konflik karena unsur perasaan.

Yang nantinya berpotensi mengganggu proses pekerjaan. Namun (larangan menikahi rekan sekerja) ini adalah hal yang logis, karena pernah terlihat seorang bawahan (wanita) mengambek sama atasannya (pria) karena hal sepele, yang mengakibatkan rantai pekerjaan terputus. Itu masih pacaran, bayangkan kalau sudah nikah, bisa-bisa komputer melayang.

"Saya rasa ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, mungkin juga mencegah terjadinya "kerajaan-kerajaan kecil" yang disebut dengan istilah KKN. So, karena UU Ketenagkerjaan ini juga ternyata tidak bisa mencegah KKN, ya dihapus sajalah," pinta Ardan Ud.

Askar Marlindo meminta agar peraturan tidak boleh menikahi rekan sekerja pada kantor yang sama tidak lagi diterapkan oleh perusahaan swasta atau BUMN (Badan Usaha Milik Swasta) karena aturan itu dianggap melanggar hak asasi. Alasan perusahaan menerapkan aturan itu untuk menghindari praktik KKN yang bisa dilakukan oleh pasangan yang bekerja.

Khususnya pada satu kantor yang sama, sunggu tidak masuk akal dan relevan. Sebab, untuk mengantisipasi adanya praktik KKN bisa dilakukan dengan pengetatan aturan di dalam lingkungan kerja, bukan dengan membatasi atau menekan hak asasi seseorang. Cara itu terlalu picik. Misalnya, suami di bagian teknik dan istri di bagian keuangan.

Kalau karena alasan itu, itu terlalu picik. Selain itu sesama pekerja dalam lingkungan kerja kan bisa saling mengawasi sehingga, akan sulit terjadi KKN yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bekerja pada kantor yang sama. Dan semua orang (pekerja) kan bisa memonitor. Jadi larangan itu adalah suatu larangan yang tidak masuk akal dan di luar akal sehat.


(Ros Pohan, Nur Alamsyah Batubara Amb, Ardan Ud, Askar Marlindo)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!