Hari pertama kerja setelah libur panjang Lebaran ternyata berbeda antara pemerintah daerah (Pemda) dengan DPRD. Yang satu banyak yang hadir, yang lainnya banyak yang bolos.

Ya, itulah perbandingan yang terlihat antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan para anggota DPRD Sumut.

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi, diketahui dari 6.173 PNS, hadir 6.120 atau 99,14%.

Sementara dari DPRD Sumut, dari 100 wakil rakyat, hanya 18 yang hadir. Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bilang minimnya kehadiran wakil rakyat bisa dimaklumi.

Kata dia, bisa saja wakil rakyat terkendala saat hendak ke Medan, atau tertahan di daerah pemilihan karena menerima kunjungan konstituen.

Terimakasih. 

Komentar  Facebook:

He..he.. komentarnya ya tak ada.. sudah kehabisan kata-kata.
J Anto

Semuanya karena karakter pegawai negri secara umum tidak baik. Kenapa swasta bisa disiplin karena takut dipecat / dihukum. Pegawai negeri kalau mau disiplin harus diberikan hukuman juga
Masline Farrel Nababan

Tiap tahun berita seperti ini. Tapi tiap tahun pula terjadi seperti ini. Tiap tahun pula tidak ada solusi dari pengambil keputusan. Buat saja peraturan terlambat dengan cara pemotongan uang gaji yang dikoordinasikan dengan BKD. Buat nilainya yang besar, jangan nanggung. Berani nggak ?
Rahim Bin Rahman

Entah apapun alasan yang 99% PNS hadir patut diapresiasi berarti ada peningktan dlm disiplin wkt kerja. Nah, kalau wakil rakyat ini yang sulit diterima alasan ke konstituen alasan yang mengada ada cuma kalau di kritik nanti kena hak angket dan dibekukan Apbd jadi gimana ya... Yah kesadaran ajalah.
Juniati Arios

Sebaiknya kita berprasangka positif saja, agar tidak "makan hati" dan pikiran jadi terbebani. Kalau ada yang berleha-leha, tandai wajahnya dan jangan pilih lagi untuk periode berikutnya sebab mereka dibayar bukan untuk tidur dan berleha-leha tapi untuk berbicara atas nama rakyat yang mereka wakili.
Dharma Kelana Putra

Kinerja legislasi yang buruk, ditambah kegemaran membolos ini, tentu saja melengkapi citra buruk DPRD Sumut ini. Masyarakat pun tidak bisa dipersalahkan ketika menganggap DPRD mengkhianati mandat yang diberikan rakyat, dan tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Betapa pun sulitnya, Badan Kehormatan DPRD Sumut yang mengawasi para anggota anggota DPRD Sumut ini harus memenuhi janjinya untuk menindak tegas, anggota DPR yang mangkir sidang. Bila kode etik DPR ternyata tidak cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi bagi pembolos, maka BK harus berani menjadi inisiator memperbaiki peraturan tersebut.MKD adalah satu-satunya lembaga pengawas bagi DPRD Sumut. Bila pengawas pun tidak punya gigi mendisiplinkan anggota DPRD, jangan harap kinerja DPRD bakal membaik. Dan masyarakat pun harus menghilangkan mimpi punya lembaga legislatif yang berwibawa dan bisa dipercaya.Dan kalau sudah tidak bisa dipercaya lagi buat apa ada DPRD kan lebih baik dibubarkan saja untuk menghemat anggaran negara yang terbuang sia sia hanya untuk membiayai mereka.
Askar Marlindo

Black Berry Messenger:

DPRD maunya menang sendiri.... Kalau disoroti warga sedikit naik tensi!? Kalau PNS bolos wajarlah ditegur atau diberi sangsi,karena abdi negara!?kalau DPRD  bolos maunya menang sendiri... Kalau bisa makan gaji buta, mungkin itulah kemauan anggota DPRD
H Jekson Siahaan

Alasan yang dikemukakan itu kan perkiraan "bisa saja, bisa saja..." ga pasti. Terkendala apanya?Kalau memang wakil rakyat yang bertanggung jawab!jauh2 hari sudah mematikan jadwal bertugas kembali. Kita juga yang rakyat kecil ga tau kemana para wakil kita itu selama libur Lebaran,artinya bisa saja pasca hari pertama dan kedua lebaran, melancong keluar negeri atau ke daerah wisata luar pulau sumatera,  bisa saja kan?
Herman