Daftar Masuk SD Jangan Diperumit

Home › Harian Cetak › Interaktif Bisnis

Jumat, 07 Jul 2017 07:48 WIB • Dibaca: 795 kali • http://www.mdn.biz.id/n/308632/

Manambus Raymondo Pasaribu mengatakan aturan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut patut didukung dan harus dipastikan implementasinya di lapangan. Selama ini adalah fakta hampir semua anak terutama yang tinggal di perkotaan harus melewati jenjang TK (Taman Kanak-kanak) terlebih dahulu.

Yang parahnya lagi tak sedikit sekolah yang tidak mau menerima anak untuk diterima masuk Sekolah Dasar (SD) kalau tidak bisa membaca. Pertanyaannya kalau anak sudah bisa membaca masuk kelas I SD lalu kerja gurunya apa. Lalu, apalagi yang mau diajarkan untuk anak di usia itu.

"Jangan kita buat masa bermain anak hilang dengan memaksanya belajar sebelum waktunya. Pastikan anak tidak kehilangan waktu bermain dan jangan memformat anak seperti apa yang ada dalam pikiran orangtuanya," ucap Manambus Raymondo Pasaribu.

Masline Farrel Nababan mengaku termasuk orangtua yang mampu. Jadi tidak masalah secara finansial untuk menyekolahkan anak sejak umur 2 tahun. Dan anak-anakku sudah bisa membaca sejak umur 4 tahun. Tapi tidak semua orangtua punya kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di play group atau TK. Diusulkan agar disiapkan TK negeri yang bebas biaya.

Tujuannya agar anak-anak sudah mampu membaca sejak dini. Sekolah-sekolah negeri tidak boleh melakukan test membaca sebagai syarat kelulusan. Tetapi syarat penempatan kelas tentulah tidak masalah. Maksudnya, para siswa yang sudah pintar membaca dimasukkan ke group yang sudah bisa membaca. Saat ini umur minimal masuk SD adalah 7 tahun.

"Dan itu sudah tidak pas lagi. Harus mundur dan mengalah ke 5 tahun. Anak umur yang lebih muda sari 7 tahun bisa masuk SD asal punya kelebihan sudah bisa membaca," saran Masline Farrel Nababan.

Khairul Anas SEak Tanjung mengingatkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus jelas dalam memberikan atau sebarkan aturan dan arahan dan kemendikbud komitmen dalam menegakkan peraturan. Jangan sampai peraturan di pusat tapi tidak dihargai, bahkan dikangkangi oleh pihak berwenang di daerah.

Hasilnya rakyat yang jadi bingung. Setelah terjadi keributan atau protes oleh banyak kalangan orangtua siswa, baru mereka saling lempar tanggungjawab. Kalau sudah begini kan berbahaya sekali. Nasib anak bangsa dipermainkan. Seharusnya mereka ini bisa dikenakan undang undang subversib,dan bisa kena hukuman berat.

Karena mereka sudah melawan dan berkhianat dengan negara ini. Bukankah tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan berbangsa? Jadi kalau ada pejabat Kemendikbud, guru, kepala ,sekolah atau kepala dinas, yang menyulitkan anak-anak bangsa dalam menuntut ilmu, bisa dikenakan undang-undang subversif.

(Manambus Raymondo Pasaribu, Masline Farrel Nababan, Khairul Anas SEak Tanjung)

Berita Terkait

Senin, 11 Sep 2017 07:30 WIB ❐ Aceh Bisnis

SDN5 Dabun Gelang Terancam Roboh

Headline News Online