User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ASRM UNVR UP%
NISP BLTZ UP%
ISAT ITMG UP%
Last update: 20 Jul 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
LPPF -650 -5%
IBST -600 -23.08%
MREI -370 -10.57%
Last update: 20 Jul 2017
Volume Terbesar
SRIL 385,519,008
IIKP 287,161,408
MYRX 270,218,304
Last update: 20 Jul 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 304,969,928,000
BBRI 273,440,062,500
ADHI 242,028,717,000
Last update: 20 Jul 2017
Efek Teraktif
SRIL 16,033 Freq
ADHI 7,690 Freq
INDY 6,585 Freq
Last update: 20 Jul 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,253.00 13,387.00
SGD 9,677.96 9,780.10
JPY 11,826.70 11,947.34
MYR 3,088.56 3,121.97
CNY 1,964.46 1,984.32
THB 393.85 398.07
HKD 1,697.56 1,714.74
EUR 15,263.48 15,419.15
AUD 10,521.56 10,630.62
GBP 17,254.08 17,436.57
Last update: 20 Jul 2017 11:16 WIB
Hukum
Senin, 17 Jul 2017 08:35 WIB - http://mdn.biz.id/n/310679/ - Dibaca: 162 kali
HTI: Kami Tidak Pernah Korupsi
Setelah Pendataan, Baru Pembubaran Ormas
Cemas PERPPU Ormas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Imail Yusanto (kanan) bersama Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Chandra Purna Irawan (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi polemik bertema 'Cemas Perppu Ormas' di Jakarta, Sabtu (15/7). Diskusi tersebut membahas mengenai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama)
MedanBisnis - Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, harus ada pendataan terlebih dahulu sebelum melakukan pembubaran ormas. Pendataan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kejaksaan dan TNI.

Hal itu disampaikan Tito menyusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Tito menegaskan, setelah dilakukan pendataan, maka akan dilakukan langkah sesuai dengan undang-undang terkait dengan pembubaran ormas tersebut.

"Koordinasi untuk ini kan perlu adanya pendataan adanya instansi dan data dari kejaksaan, yang perlu kita kumpulkan bersama dari TNI. Setelah itu baru kita mengambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan sesuai dengan undang-undang dan akan kita lakukan," kata Tito saat ditemui usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Tito sendiri menilai, pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang bisa membahayakan NKRI, itu perlu dilakukan. Adanya pihak yang mendukung atau menentang atas kebijakan ini adalah hal yang wajar.

"Tapi kalau sudah bicara tentang Pancasila soal NKRI apapun harus kita hadapi," tegas Tito.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki juga menegaskan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi polemik dan dinilai sebagai bentuk otoriter pemerintah. Teten Masduki membantah jika Perppu tersebut memberikan ruang kesewenangan bagi pemerintah.

"Yang ingin saya bantah adalah, tidak benar bahwa perppu itu akan memberi ruang kesewenang-wenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas. Menurut saya tidak. Jadi sekali lagi, itu levelnya hanya keputusan administrasi dan bisa dibawa di PTUN," kata Teten saat ditemui usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Teten mengatakan, pemerintah memang harus mengambil langkah tegas dan konsisten terhadap ormas-ormas yang disinyalir anti terhadap Pancasila. "Karena perppu suatu penegasan bahwa Pancasila sudah final, dan kita harus menjaga keutuhan bangsa," katanya.

Tidak Pernah Korupsi

Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah karena dianggap melanggar UU Ormas. Pengurus HTI mempertanyakan alasan organisasinya dibubarkan padahal tak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, contohnya korupsi.

"Secara substansial, kami juga ingin menyampaikan sesungguhnya tidak ada dasar yang bisa ditunjukkan kepada publik pemerintah ini membubarkan HTI, tidak ada," kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto, dalam diskusi 'Cemas Perppu Ormas' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).

"HTI itu tidak nyolong duit rakyat, tidak korupsi, tidak pernah membuat anarkis," tegasnya.

Menurut Ismail, HTI justru pernah diberi penghargaan oleh kepolisian karena menjadi demonstran yang tertib saat demo dalam sidang umum DPR. Hanya, Ismail tak menyebut tahun berapa kejadian tersebut.

"Pernah mendapat piagam penghargaan sebagai demonstran saat sidang umum DPR sebagai demonstran yang paling tertib oleh Kapolda Metro Jaya Pak Makbul kala itu," ujarnya.

Ismail justru menyinggung perihal organisasi yang memberi sinyal berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia namun dibiarkan. "Kita tidak pernah melakukan anarkisme, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan separatisme," katanya.

Pemerintah membubarkan HTI pada Mei 2017. Keputusan pembubaran HTI akan ditentukan pengadilan. Kegiatan organisasi ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan ketentuan pembubarannya diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. (ray/dew-dn)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!