User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ASRM UNVR UP%
NISP BLTZ UP%
ISAT ITMG UP%
Last update: 20 Jul 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
LPPF -650 -5%
IBST -600 -23.08%
MREI -370 -10.57%
Last update: 20 Jul 2017
Volume Terbesar
SRIL 385,519,008
IIKP 287,161,408
MYRX 270,218,304
Last update: 20 Jul 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 304,969,928,000
BBRI 273,440,062,500
ADHI 242,028,717,000
Last update: 20 Jul 2017
Efek Teraktif
SRIL 16,033 Freq
ADHI 7,690 Freq
INDY 6,585 Freq
Last update: 20 Jul 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,253.00 13,387.00
SGD 9,677.96 9,780.10
JPY 11,826.70 11,947.34
MYR 3,088.56 3,121.97
CNY 1,964.46 1,984.32
THB 393.85 398.07
HKD 1,697.56 1,714.74
EUR 15,263.48 15,419.15
AUD 10,521.56 10,630.62
GBP 17,254.08 17,436.57
Last update: 20 Jul 2017 11:16 WIB
Berita Terkini
Senin, 17 Jul 2017 17:20 WIB - http://mdn.biz.id/n/310806/ - Dibaca: 211 kali
Sri Mulyani Ingin Intip Rekening, Ini Tanggapan DPR
MedanBisnis - Jakarta. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beragam tanggapan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Perppu Nomor 1/2017 diharapkan dapat disetujui oleh DPR untuk ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan penjelasan terkait aturan automatic exchange of information (AEoI) tersebut.


DPR, dalam persoalan Perpu Nomor 1/2017 ini hanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Bahkan, dalam beberapa waktu ke depan, Komisi XI akan mengundang akademisi, ahli ekonomi, hingga asosiasi sektor keuangan untuk memberikan pandangan terkait aturan intip rekening ini.


Dalam pembahasan aturan tersebut, beragam tanggapan telah dilontarkan para anggota Komisi XI DPR terhadap Perppu Nomor 1/2017.


Seperti dari Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun yang meminta Kementerian Keuangan untuk memperjelas isi atau konten dari Perpu Nomor 1/2017.


Dia menyebutkan, pemberian kewenangan terhadap Ditjen Pajak untuk akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan memang perlu dilakukan. Namun, dia mengingatkan, jangan karena masalah isi, ke depannya aturan ini akan uji materi (judicial riview).


Misbakhun menyebutkan, dalam UU itu ada lima jenis data keuangan yang akan dibuka kerahasiaannya kepada Ditjen Pajak meliputi data perbankan, perbankan syariah, asuransi, pasar modal, dan bursa berjangka. Sehingga butuh penegasan, jenis data apa yang akan dijadikan sumber informasi yang akan diintip.


Misalnya pada data keuangan asuransi atau pasar modal. Harus jelas disebutkan dalam aturannya, jenis data apa yang akan diintip. Apakah besarnya nilai investasi saham yang dimiliki, atau besarnya transaksi saham yang dilakukan. Apakah besaran nilai pertanggungan asuransi, atau besaran polish asuransi yang dibayarkan.


"Ini yang mau kita buka apanya, kalau itu tidak bunyi di Perppu, ini akan menjadi pertanyaan," ungkap Misbakhun di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).


Selanjutnya, Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Achmad Hatari yang meminta kepada pemerintah untuk memperjelas pengenaan sanksi bagi pegawai pajak yang nantinya menyalahgunakan data, sebab, data keuangan yang nantinya dilaporkan dari lembaga keuangan kepada Ditjen Pajak bersifat rahasia.


"Terkait kebocoran rahasia, dendanya masih abstrak, belum ditetapkan. Beda dengan tax amnesty, yang sudah jelas kalau yang sudah membocorkan denda 5 tahun pidana. Diperjelas saja. Supaya WP enggak lihat UU KUP yang masih tahap revisi," kata Hatari.


Selanjutnya, tanggapan datang dari Melchias Marcus Mekeng selaku Pimpinan Rapat Komisi XI DPR. Dia mengungkapkan, dengan kewenangan yang didapatkan Ditjen Pajak dalam mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus bisa juga mengungkap tunggakan pajak yang belum terbayarkan hingga saat ini.


"Permasalahannya di perpajakan ini kesetaraan antara fiskus (pejabat pajak) dan WP juga harus ada. Yang saya tahu, masih banyak tunggakan pajak yang belum tertagih oleh fiskus. Dulu waktu saya jadi ketua panja pajak Rp 55 triliun, kami ribut di sini karena enggak mau dibuka datanya, saya dengar sekarang hampir Rp 100 triliun yang tidak tertagih. Jadi bagaimana mekanismenya, kami mau awasi. jangan sampai dia berlindung di bawah kekuasaan. Kan bukannya malah menurun dari Rp 55 triliun jadi hampir Rp 100 triliun," pungkas Mekeng. (dtf)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!