 |
|
"Bung, ada wacana bahwa partai politik (parpol) dibiayai pemerintah," kata Bargot. "Wow, gagasan cemerlang," sahut Porjan. Pembaca dua sahabat, tokoh fiksi kolom ini berbincang lagi, kali ini tentang isu yang digulirkan oleh Ketua KPK Agus Raharjo dalam suatu acara di Jakarta, Selasa (4/12) lalu.
"Ya, politik memang penting. Karena tanpa politik pemerintahan macet. Tak ada APBN dan APBD, tak ada pembangunan, masyarakat miskin pun terabaikan," kata Bargot.
Namun KPK mengusulkan perlu dibuat sistem audit sehingga dananya dipergunakan dengan benar. Bahkan jika ada parpol yang menyelewengkannya, bisa didiskualifikasi tidak bisa ikut Pemilu.
"He-he, tak ada lagi parpol yang diam-diam menugasi anggota DPR-nya mencari dana politik dengan cara korupsi seperti pernah terjadi," kata Bargot.
"Saya membayangkan, biaya kampanye Pileg dan Pilpres sekali lima tahun juga diakomodasi," ujar Porjan. "Termasuk dana kampanye pencalonan kepala daerah (KDh) oleh parpol yang saban tahun ada juga dibiayai" cetus Bargot.
"Parpol pun semakin selektif pula memilih capres-cawapres, KDh dan caleg yang benar-benar kompeten dan berintegritas," Porjan beropini.
"Efeknya tak ada lagi pejabat eksekutif dan legislatif yang terpaksa korupsi untuk mengembalikan modal saat mencalonkan diri," tanggap Bargot. "Demokrasi menjadi sehat," lanjutnya. Tidak lagi "hitam."
"Kaderisasi parpol juga kian berbobot. Pengurus parpol tak lagi tergantung kepada figur yang berduit. Tapi benar-benar politikus sejati yang membela rakyat," Porjan menimpalinya.
Selama ini dana parpol di APBN hanya Rp 1.200 per suara. Misalnya dinaikkan menjadi Rp 10.000 per suara, maka dengan sekitar 200 juta pemilih hanya sekitar Rp 2 triliun, tak sampai sepermil dari APBN 2019.
Cukupkah? Tampaknya masih jauh. Hitung saja ada 16 parpol dengan 34 provinsi. Belum kabupaten-kota.
"Jadi harus disusun konsep yang rinci lengkap dengan detail alokasi dananya," ucap Bargot. "Sayang, jika bom ide besar itu hanya gempar sesaat, tapi kemudian senyap," simpul Porjan. (Bersihar Lubis)
