Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tak cukup hanya Rp 500 miliar, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menambah anggaran penanganan virus corona di Sumut menjadi Rp 1,5 triliun.
Nilai anggaran Rp 1,5 triliun itu disampaikan Gubernur Edy pada video conference yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dari Jakarta, Kamis (09/04/2020).
Sebelumnya jumlah Rp 500 miliar itu adalah anggaran covid-19 Sumut yang sudah disepakati dialokasikan untuk tangani covid-19.
Kemudian pada Jumat (03/04/2020) yang lalu, diasumsikan (dalam pembahasan) bahwa anggaran covid-19 di Sumut akan mencapai Rp 825 miliar untuk meng-cover seluruh penanganan.
Artinya anggaran Rp 825 miliar, termasuk untuk insentif para medis dan jaring pengaman sosial atas dampak corona terhadap ekonomi masyarakat Sumut.
Lalu jumlah anggaran covid-19 Sumut kemudian dipastikan bertambah lagi menjadi Rp 1,5 triliun, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Edy dalam video conference itu.
Gubernur Edy pada video conference yang fokus membahas jaring pengaman kesehatan, ekonomi, sosial dan keuangan itu menyebutkan pertambahan anggaran hingga 3 kali lipat itu, sekaligus untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam penanganan covid-19.
Ia bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, dan Sekdaprov Sumut, R Sabrina, yang mengikuti video conference dari Rumah Dinas di Jalan Sudirman Medan itu, mengatakan akan berupaya sekeras mungkin agar masyarakat Sumut tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Kita sudah menghitung dengan cermat APBD kita. Sampai saat ini kita sudah mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun untuk penanganan covid-19. Bila ada perubahan lagi maka kita akan menyesuaikannya kembali. Bantuan kepada masyarakat akan segera kita salurkan agar beban masyarakat kita bisa berkurang di tengah wabah ini," kata Edy.
Menurut Edy Rahmayadi lagi, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi di tengah wabah dan juga setelahnya. Bentuk bantuan seperti keringanan pajak hingga bantuan dana.
"Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, UMKM juga perlu mendapat bantuan dari pemerintah agar mereka tidak bangkrut. Bila UMKM banyak yang bangkrut, perekonomian kita akan semakin sulit. Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya. Tetapi yang terpenting bantuan-bantuan ini semua harus tepat sasaran," sebut Edy.
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian pada video conference itu mengatakan pemerintah saat ini perlu mempersiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan.
Itu bertujuan agar masyarakat tetap bisa mendapat kebutuhan dasarnya dan perusahaan-perusahaan tidak mengalami kebangkrutan.
Video conference itu, turut dikuti sejumlah menteri Jokowi, seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Muliani, Menteri Sosial Juliari Batubara serta para gubernur, wali kota/bupati se-Indonesia.
Terkait masalah perekonomian dan sosial yang timbul karena covid-19, Menkeu Sri Muliani mengatakan pemerintah daerah harus bisa melihat dengan jeli APBD-nya masing-masing, sehingga bisa mengalokasikannya untuk penanganan covid-19.
Pada masa seperti sekarang ini, kata Sri Mulyani, perekonomian daerah akan mengalami penurunan yang signifikan. Pemerintah daerah mengalami penurunan PAD ditambah penurunan transfer dana dari pusat.
"Karena itu, pemerintah daerah harus jeli dalam melihat APBD-nya, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa di-cut (pangkas) dulu, tahu resource (sumber keuangan) mana yang bisa diambil. Kita fokuskan untuk penanganan covid-19," kata Sri Muliani.