MedanBisnisDaily.com

Rakernas XVIII APEKSI Diproyeksikan Putar Ekonomi Kota Medan hingga Rp72,3 Miliar

Hisar Hasibuan — 2026-07-01 06:02:00

Selain menjadi ajang konsolidasi pemerintah kota se-Indonesia, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi sektor perhotelan, pariwisata, UMKM, hingga pelaku usaha lokal.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat konferensi pers Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan, Selasa (30/6/2026). Turut mendampingi Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam; Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Eva Dwiana; Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Tauhid Soleman; Wakil Ketua Bidang Akselerasi Kota Cerdas, Respati Ardianto; Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap; Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta insan pers.

Rico Waas menjelaskan, sekitar Rp17 miliar dari total proyeksi tersebut merupakan belanja langsung peserta dan panitia kepada pelaku usaha lokal.

"Rp17 miliar itu merupakan belanja langsung kepada pelaku usaha lokal. Sementara total proyeksi perputaran ekonomi yang telah dihitung Bappeda mencapai kurang lebih Rp72,3 miliar. Mudah-mudahan target ini dapat tercapai karena setiap kota membawa rombongan yang cukup banyak, ditambah berbagai aktivitas formal maupun informal selama pelaksanaan Rakernas," ujarnya.

Menurut Rico Waas, kontribusi terbesar terhadap perputaran ekonomi berasal dari sektor jasa penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, sektor hotel dan akomodasi diproyeksikan menyumbang 37,30 persen, sedangkan sektor makanan, minuman, dan UMKM sebesar 11,27 persen.

Untuk memperkuat dampak ekonomi tersebut, Pemko Medan melibatkan 294 pelaku UMKM yang tersebar di Mal Pelayanan Publik, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, dan Lapangan Benteng.

Selain menggerakkan perekonomian, Rakernas APEKSI juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Kota Medan kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

"Kami ingin menunjukkan apa yang dimiliki Kota Medan, mulai dari kebudayaan, kuliner, karakter masyarakat, hingga berbagai potensi kerja sama yang bisa dikembangkan bersama daerah lain," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, rangkaian Rakernas telah dimulai sejak 28 Juni melalui kegiatan Youth City Changers (YCC). Selanjutnya, pada 1 Juli yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-436 Kota Medan akan digelar upacara peringatan hari jadi, Mayors Forum, Mayors Talk, pembukaan Indonesia City Expo (ICE), serta sejumlah agenda lainnya.

Pada 2 Juli akan berlangsung kegiatan olahraga bersama, penanaman pohon, peresmian Tugu Kota Tangguh, sidang pleno Rakernas, hingga Colorful Medan Carnival yang diikuti delegasi dari 73 kota. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penutupan Indonesia City Expo pada 3 Juli dan Hiburan Rakyat pada 4 Juli.

Rico Waas mengatakan antusiasme mengikuti Rakernas sangat tinggi. Dari 98 kota anggota APEKSI, sebanyak 88 wali kota, empat wakil wali kota, dua sekretaris daerah, dan satu pejabat yang mewakili kepala daerah dipastikan hadir di Kota Medan.

Menurutnya, Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis melalui berbagai forum, seperti Forum Pangan, Forum Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, dan Forum Komunikasi Digital (Komdigi).

"Harapannya, Rakernas ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan komitmen dan aksi nyata. Kami mendorong seluruh rekomendasi dari forum-forum tersebut dapat ditindaklanjuti oleh APEKSI sehingga benar-benar memberi manfaat bagi daerah," ungkapnya.

Rico Waas berharap Kota Medan dapat menjadi tuan rumah yang baik sekaligus memberikan kesan positif bagi seluruh peserta Rakernas.

"Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, sekaligus membawa dampak positif bagi perekonomian dan citra Kota Medan," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan tingginya partisipasi kepala daerah dan perangkat daerah dalam Rakernas menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi antarkota di tengah tantangan fiskal.

Menurutnya, Rakernas menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, merumuskan solusi bersama, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti demi kemajuan kota-kota di Indonesia.

Beberapa penyempurnaan yang dilakukan antara lain memperbaiki alur antarkalimat, menyesuaikan EYD dan tanda baca, mengubah "memberi" menjadi "memberikan" pada konteks formal, menyempurnakan nama Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, menuliskan H. Zakiyuddin Harahap secara lengkap, serta memperjelas penyebutan Forum Komunikasi Digital (Komdigi) agar lebih mudah dipahami pembaca.

HUT ke- 436 Medan, Rico Waas Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Medan Bertuah dan Tinggalkan Legasi Terbaik

Hisar Hasibuan — 2026-07-01 05:55:00

Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan pidato sambutan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Medan ke- 436 di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, perwakilan Pemprov Sumut, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo; unsur Forkopimda diantaranya Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak; Dandim 0201/ Medan, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo; Sekretaris Daerah Ir. Wiriya Al Rahman, Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas; Staf Ahli PKK, Martinijal Zakiyuddin Harahap; Ketua Dharmawanita, Ismiralda Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda, para anggota dewan, OPD, camat, lurah, serta tokoh masyarakat se-Kota Medan.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan berkomitmen penuh untuk membawa Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Rico Waas mengajak seluruh elemen melangkah bersama mewujudkan Medan Bertuah yang maju dan berkelanjutan.

Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan, Rico Waas mengingatkan bahwa posisi yang mereka pangkul hari ini memikul harapan besar dari masyarakat Kota Medan. Ia mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintahan untuk tidak berpuas diri hanya pada pencapaian statistik.

"Hari ini kami ingin mengajak, mari kita bersama-sama, marilah kita mengetuk hati kita untuk bekerja semakin baik lagi. Seluruh capaian yang tadi ditunjukkan pada video, hanyalah capaian pada angka-angka. Secara realitasnya, masyarakat masih membutuhkan kerja-kerja keras kita dan komitmen kita bersama," ujar Rico Waas

"Menurut Rico Waas akan terus ada hari-hari yang meletihkan, hari-hari yang mungkin membuat kita tidak tidur. Tapi Bapak, Ibu sekalian, apabila masyarakat bisa mulai tersenyum, di situlah kita bisa lebih senang pada masa yang depan nanti," lanjutnya.

Dalam momen bersejarah tersebut, Rico Waas juga memberikan penghormatan khusus kepada tiga mantan Wali Kota Medan yang turut hadir langsung dalam Rapat Paripurna, yakni Abdillah, Rahudman Harahap, dan Akhyar Nasution. Menurutnya, wajah Medan yang kini menuju metropolitan tidak lepas dari sumbangsih tangan para pendahulu.

"Tanpa mereka dan juga wali kota-wali kota lainnya, Medan tidak sampai pada hari ini. Yang dibuat dari tahun ke tahun adalah legasi, adalah peninggalan yang baik. Untuk itu, mari di masa periode kita pada saat ini, tinggalkan legasi terbaik untuk masyarakat Kota Medan," tegasnya.

Rico Waas menekankan bahwa integritas adalah kunci agar seluruh jajaran, mulai dari OPD, camat, lurah, hingga kepala lingkungan (Kepling), selalu dikenang baik oleh masyarakat.

"Bukan hanya nama saya yang perlu diingat-ingat, bagi kami itu mungkin tidak penting. Tapi seluruhnya! Kami ingin Bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat selalu diingat oleh masyarakat sebagai perangkat yang pernah bekerja dengan sangat baik. Kita lahir dan besar di sini, maka mari kita lipatgandakan lagi kinerja kita, hanya untuk masyarakat." Ucap Rico Waas.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, Rico Waas memaparkan arah besar pembangunan kota berbasis digital lewat cetak biru Medan Satu Data. Masa depan kota akan difokuskan pada 7 Misi Utama, yaitu: Medan Berbudaya, Medan Energik, Medan Ramah, Medan Tertib, Medan Unggul, Medan Aman, dan Medan Humanis.

Langkah taktis ini, dijabarkan Rico Waas ke dalam 17 Program Unggulan yang menyentuh berbagai sektor vital yakni Ekonomi & UMKM: Penguatan usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, pasar UMKM, keterampilan digital, serta program bantuan modal untuk UMKM rumahan guna memperluas lapangan kerja.

Kemudian, lanjut Rico Waas Ketertiban & Keamanan dengan melakukan Penataan lalu lintas dan kebersihan, pembentukan Tim Keamanan Lingkungan, pemasangan 1.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), serta perluasan jaringan CCTV terkoneksi di titik rawan kriminalitas.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Rico Waas menjelaskan pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan di kawasan Medan Utara melalui pembangunan Puskesmas/Puskesmas Pembantu. "Di sektor pendidikan, Pemkot melanjutkan program Tebus Ijazah (mencapai 329 ijazah pada tahun 2025) serta bantuan uang sekolah/beasiswa dari tingkat SD hingga mahasiswa miskin berprestasi", ujar Rico Waas.

Disamping itu, jelas Rico Waas, Perlindungan Sosial, jaminan sembako murah, Program Keluarga Harapan Medan Makmur melalui Bantuan Sosial Tunai Medan Humanis, jaminan kesejahteraan lansia/disabilitas, serta santunan bagi korban tindak kriminal.

"Di bidang infrastruktur penanganan banjir: Pemkot Medan masif melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase kota yang saat ini telah menyasar 568 titik drainase sepanjang 194.830 meter", imbuh Rico Waas.

Diakhir pidatonya, Rico Waas tidak menampik bahwa Kota Medan masih menghadapi segudang tantangan pelik. Namun, ia optimis problematika tersebut dapat diselesaikan secara bertahap melalui sinergi yang kokoh antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Mudah-mudahan Kota Medan semakin maju, semakin baik. Seluruh permasalahan bisa kita perbaiki. Dengan begitu banyaknya problematika: permasalahan banjir, drainase, jalan rusak, narkoba, dan juga masalah-masalah sosial lainnya, masalah kemiskinan, pendidikan, harus kita selesaikan secepat-cepatnya," pungkas Rico.

Sambut HUT ke-436 Kota Medan, Rico Waas Pimpin Ziarah Makam Pahlawan dan Ajak Generasi Muda Maknai Perjuangan Masa Lalu

Hisar Hasibuan — 2026-07-01 05:45:00

Rangkaian kegiatan ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota. Suasana hening menyelimuti area pemakaman saat seluruh peserta melakukan prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pejuang bangsa.

Setelah itu, Rico Waas melakukan peletakan karangan bunga di pusaran makam sebagai simbol penghormatan, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan.

Prosesi ziarah ini lalu diteruskan dengan penaburan bunga di pusaran makam para pahlawan oleh Rico Waas beserta rombongan ziarah. Makam yang diziarahi diantaranya HM Saleh Arifin Harahap dan H A.S Rangkuti (Mantan Wali Kota Medan). Selanjutnya ziarah Makam Pahlawan ini diakhiri dengan penandatanganan buku tamu oleh Wali Kota Medan selaku pemimpin ziarah rombongan.

Usai melakukan ziarah, Rico Waas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan Pemko Medan sebagai bentuk penghormatan yang tidak terputus kepada mereka yang telah berjasa membangun bangsa, negara, dan khususnya Kota Medan.

"Kota ini tidak dibangun secara instan, melainkan dari tetesan keringat, air mata, darah, serta perjuangan selama puluhan hingga ratusan tahun. Apa yang kita nikmati saat ini, mulai dari fasilitas jalan hingga bangunan, adalah hasil perjuangan banyak orang," ujar Rico Waas usai kegiatan ziarah.

Rico Waas menitipkan pesan mendalam bagi generasi muda Kota Medan agar dapat memaknai perjuangan masa lalu dengan ikut berkontribusi membangun kota melalui aksi nyata, dimulai dari hal kecil di lingkungan sekitar dengan landasan rasa cinta terhadap daerah dan bangsa.

Selain berfokus pada pembangunan karakter generasi muda, Rico Waas juga menegaskan komitmen Pemko Medan untuk terus menggenjot program-program strategis, terutama penyelesaian masalah infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, dan penanggulangan banjir.

" Pemko Medan juga menargetkan peningkatan sektor pelayanan publik serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memposisikan Medan sebagai salah satu kota terbaik di wilayah barat Indonesia", sebutnya.

Ziarah makam pahlawan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat Kota Medan, di antaranya Wakil Walikota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman Dandim 0201/Medan Letkol Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Kajari Belawan, Yusup Dharmaputra, Danden Gegana, AKBP Oktorolas Simbolon, S.T. Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, Kakankemenag Kota Medan Impun Siregar, Kakan Haji dan Umroh Bambang Irawan, Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, Ketua Dharmawanita Kota Medan, Ny. Ismiralda Wiriya Alrahman serta Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyampaikan harapannya agar di usia baru ini, Kota Medan dapat tumbuh menjadi kota yang lebih makmur, tertata baik, dan asri. Secara khusus, ia memberikan wejangan tegas kepada para pemu generasi penerus agar membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan.

"Kita berharap generasi penerus, terkhusus di Kota Medan, terus berusaha untuk memajukan Kota Medan dan yang paling penting adalah terus berusaha menjauhi narkoba," pungkas Zakiyuddin Harahap.

Rico Waas Berdialog di Tengah Hujan Bersama Peserta Youth City Changers, Ajak Pemuda Jadi Agen Perubahan

Hisar Hasibuan — 2026-07-01 05:39:00

Suasana justru semakin hangat ketika Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memilih turun ke tengah peserta dan berdialog secara langsung, alih-alih menyampaikan sambutan dari atas panggung.

Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, pimpinan perangkat daerah, serta para delegasi pemuda dari berbagai kota di Indonesia itu diawali dengan penampilan tari yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara.

Di tengah guyuran hujan, Rico Waas menyapa para peserta dan berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah menambah pengetahuan, tetapi juga mempererat persahabatan antarpemuda dari berbagai daerah.

"Mudah-mudahan rekan-rekan semua mendapatkan ilmu yang berharga. Bukan hanya ilmu, tetapi juga kenalan baru, saling mengenal kebudayaan satu dengan lainnya," ujar Rico Waas.

Dialog berlangsung santai dan interaktif. Rico Waas menggali pandangan para peserta sekaligus memberikan motivasi agar generasi muda menjadi agen perubahan di daerah masing-masing. Menurutnya, setiap kota memiliki karakter dan keunikan yang menjadi kekayaan bangsa sehingga harus dijaga dan dibanggakan.

"Setiap kota punya keunikan sendiri. Itu adalah kekayaan dan menjadi kebanggaan kita," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengajak para pemuda berperan aktif dalam mitigasi bencana, khususnya penanganan banjir. Menurutnya, membangun kota yang tangguh tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran sejak dini, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, hingga memahami prosedur keselamatan saat terjadi bencana.

"Permasalahan tentang bencana tidak bisa diselesaikan sendirian. Kita harus membangun sistem bersama-sama dan sama-sama peduli, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, sampai memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana," ungkap Rico Waas.

Rico Waas juga mengajak para pemuda untuk terus mencintai dan berjuang bagi bangsa Indonesia.

"Kota ini kita yang punya. Negara ini kita miliki bersama. Kita harus terus berjuang untuk bangsa kita. Jangan pernah menyerah. Kita harus percaya bahwa bangsa kita adalah bangsa yang hebat dan harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan," tegas Rico Waas yang disambut seruan "sepakat" dari seluruh peserta.

Suasana kebersamaan semakin terasa ketika di penghujung dialog, Rico Waas mengajak seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama. Di bawah guyuran hujan, para pemuda tetap bernyanyi penuh semangat, menutup malam kebersamaan yang sarat nilai persatuan, kolaborasi, dan kecintaan terhadap Indonesia.

Acara GEMES 2026 Tak Merakyat, Pengunjung Kecewa

Hisar Hasibuan — 2026-07-01 05:33:00

Pantauan di lokasi Selasa (30/6/2026) malam, masyarakat yang hadir ke Lapangan Merdeka Medan hanya bisa melihat acara yang dibiayai pajak rakyat dari kejauhan. Pasalnya, lokasi acara dikelilingi oleh pagar besi dan pengunjung hanya bisa menyaksikan acara melalui layar yang disediakan panitia.

"Ekslusif kali kayaknya acara ini, kami yang mau lihat cuma bisa dari jauh. Kalau cuma lihat dari layar untuk apa," kata Yuni, salah seorang pengunjung.

Harusnya, kata Yuni, acara hiburan ini bisa lebih dinikmati pengunjung yang hadir. Rasa kecewa tak bisa ditutupi Yuni setelah datang ke lokasi acara GEMES, apalagi rumahnya cukup jauh.

"Jauh-jauh dari Johor ke sini, cuma lihat acara yang tak 'merakyat' untuk apa," tuturnya.

Ridwan, pengunjung lainnya juga menyampaikan rasa kecewa setelah datang melihat langsung acara GEMES 2026 di Lapangan Merdeka Medan.

"Pantas lah sepi acaranya, cuma begini konsep," ungkapnya.

Menurut dia acara seperti ini tidak perlu digelar secara rutin karena hanya menghabiskan anggaran. "Berapa pula uang habis untuk acara hiburan model begini," tanya dia.

Untuk diketahui, GEMES 2026 dibuka Sabtu (27/6/2026) malam. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari penuh, mulai dari 27 hingga 30 Juni 2026.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan acara GEMES tidak hanya tidak hanya sekedar festival ataupun acara pertunjukan. Melainkan Gemes merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan Melayu di tengah gempuran modernitas.

?"Yang kita takutkan adalah bagaimana tentang kebudayaan kita. Apakah kebudayaan akan bisa mengikuti perkembangan zaman? Namun kami meyakini, kebudayaan Melayu yang menjunjung tinggi adat istiadat, kesantunan, dan agama ini akan selalu hidup berdampingan bersama kita," kata Rico.

Oknum Personel Polres Tapsel Dipatsus Usai Tabrak Mobil Warga karena Cemburu

Zulfadli Siregar — 2026-06-30 20:41:00

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan Aipda HSR telah ditempatkan di Patsus sejak kasus tersebut dilaporkan dan kini masih menjalani pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Sumut.

"Sejak kasus tabrak belakang itu dilaporkan, Propam langsung bekerja dan kini Aipda HSR sudah di-patsus," ujar Ferry, Selasa (30/6/2026).

Menurut Ferry, pihaknya belum dapat memastikan jenis pelanggaran maupun sanksi yang akan dijatuhkan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, pada 28 Mei 2026. Saat itu, Aipda HSR diduga sengaja menabrakkan mobil Toyota Kijang Innova yang dikendarainya ke mobil Honda HR-V milik warga berinisial LH hingga mengalami kerusakan.

"Memang benar terjadi tabrak belakang oleh personel Polri atas nama HSR," kata Ferry.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi tersebut dipicu dugaan perselingkuhan antara istri Aipda HSR dengan LH. Berbekal informasi bahwa istrinya pergi bersama LH, Aipda HSR melakukan pengejaran sebelum akhirnya menabrakkan kendaraannya ke mobil korban.

"Jadi, terlapor mendapat informasi bahwa istrinya pergi bersama yang bersangkutan (LH). Terlapor cemburu dan melakukan pengejaran hingga mobil pelapor ditabrak," jelas Ferry.

Namun, setelah mobil korban berhasil dihentikan, istri Aipda HSR ternyata tidak berada di dalam kendaraan tersebut.

Aksi penabrakan itu sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan kejadian tersebut juga beredar luas di media sosial hingga menjadi viral.

Korban LH kemudian melaporkan kasus itu pada 8 Juni 2026, baik melalui jalur pidana umum maupun dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Saat ini, penyidik dari masing-masing satuan kerja masih menangani proses hukum dan pemeriksaan etik terhadap Aipda HSR.

MAXi Yamaha Day 2026 Hadir di Sumut, Ribuan Biker Bakal Meriahkan Touring ke Tanah Karo

Bambang Ryanto — 2026-06-30 20:07:00

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-9, MAXi Yamaha Day 2026 digelar di berbagai wilayah Indonesia sepanjang Mei hingga Agustus 2026, termasuk di Sumatera Utara.

Mengusung tema "More Than Ride", MAXi Yamaha Day 2026 menawarkan pengalaman berkendara yang lebih berkesan melalui berbagai aktivitas yang memperkuat kebersamaan antaranggota komunitas dan pengguna MAXi Yamaha.

Rangkaian kegiatan nasional diawali di Kota Bone, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/6/2026), yang dihadiri lebih dari seribu pengendara pengguna MAXi Series.

Di Sumatera Utara, PT Alfa Scorpii selaku Main Dealer Yamaha untuk wilayah Medan, Sumatera Utara, Riau, dan Aceh akan menggelar MAXi Yamaha Day 2026 pada 19 Juli 2026 di kawasan Sinabung Enjoy, Kabupaten Karo.

General Manager Marketing PT Alfa Scorpii, Joni Lie, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi antara Yamaha dengan pelanggan setianya, khususnya pengguna MAXi Yamaha.

"Even ini akan menyuguhkan berbagai kegiatan dan hiburan yang menarik. Sekalian kita manfaatkan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi. Seluruh peserta touring nantinya akan kita ajak mengikuti berbagai acara di antaranya games, entertainment, dan lucky draw yang digelar di Sinabung Enjoy," ujar Joni Lie.

Peserta kegiatan terdiri atas pengguna MAXi Series, yakni NMAX, Aerox, Lexi, dan XMAX, serta komunitas MAXi Yamaha.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftar melalui dealer Yamaha terdekat dengan melampirkan fotokopi KTP, SIM bagi pengendara, serta membayar deposit sebesar Rp50.000 yang akan dikembalikan saat pelaksanaan acara.

Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Eks Pj Wali Kota Tebing Tinggi Moettaqien Hasrimy di Sidang Korupsi Smartboard

Zulfadli Siregar — 2026-06-30 19:44:00

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (30/6/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi yang dipimpin Edwin Oloan Lumbantobing menghadirkan Moettaqien Hasrimy pada persidangan berikutnya.

Saat ini, Moettaqien Hasrimy menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Saya perintahkan di persidangan selanjutnya penuntut umum untuk menghadirkan Moettaqien Hasrimy. Kemudian Bahrun Walidin alias Baron, Iskandar serta saksi lainnya. Catat ini ya penuntut umum," tegas Hakim As'ad Rahim Lubis.

Dalam surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan jaksa terhadap terdakwa Idham Khalid, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Moettaqien disebut sebagai pihak yang mengawali gagasan penambahan *smartboard* di sekolah-sekolah.

Jaksa menguraikan, ide tersebut muncul setelah Moettaqien mengikuti Diklat PIM II dan melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Banten. Dalam kunjungan itu, ia melihat penggunaan papan tulis interaktif sebagai media pembelajaran.

Sepulang dari kunjungan tersebut, Moettaqien menanyakan kepada Idham Khalid apakah perangkat serupa telah tersedia di sekolah-sekolah di Kota Tebing Tinggi. Terdakwa menjawab *smartboard* sudah ada, namun jumlahnya masih terbatas.

Beberapa hari kemudian, menurut dakwaan, Moettaqien mengajak Idham mengunjungi sekolah yang telah menggunakan smartboard. Dari hasil dialog dengan para guru, diperoleh penjelasan bahwa perangkat tersebut dinilai membantu proses belajar mengajar.

"Selanjutnya pada sekitar Agustus hingga September 2024, saksi Moettaqien Hasrimy selaku Pj wali kota berinisiatif mengadakan dan menambah jumlah Papan Tulis Interaktif (PTI), khususnya untuk SMP Negeri di Kota Tebing Tinggi melalui usulan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024," demikian isi surat dakwaan jaksa.

Nama Moettaqien juga disebut dalam dakwaan terkait proses pengadaan. Jaksa menyatakan Idham Khalid memperoleh informasi dari Moettaqien mengenai adanya dua akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam proses mini kompetisi pengadaan smartboard.

Berdasarkan informasi tersebut, Moettaqien disebut memanggil Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi, Iqbal Halim Ramadhan Nasution, untuk membantu membatalkan proses mini kompetisi yang menggunakan dua akun tersebut. Setelah dibatalkan, pengadaan kemudian dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dengan menunjuk PT Gunung Emas Ekaputra sebagai penyedia.

Dalam perkara ini, Idham Khalid didakwa bersama Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, serta Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra, Bambang Ghiri Arianto, melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan 93 unit smartboard untuk 10 SMP Negeri di Kota Tebing Tinggi.

BACA JUGA: Korupsi Smartboard Rp 14,2 Miliar di Tebing Tinggi, Pensiunan Jenderal Polri Diadili

Jaksa menyebut pengadaan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.218.770.270 berdasarkan Laporan Akuntan Independen Nomor 00000/2.1349/AL/0287/1/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Selain itu, dalam dakwaan juga diuraikan adanya dugaan penyerahan uang secara bertahap senilai Rp3,2 miliar kepada terdakwa Idham Khalid setelah pembayaran proyek dilakukan.

Dugaan Tender Tak Sehat Bayangi GEMES 2026, Publik Soroti Manfaat Event Miliaran Rupiah

Hisar Hasibuan — 2026-06-30 19:37:00

Di media sosial, sejumlah pengunjung mengaku kecewa setelah menghadiri kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Mereka menilai kemeriahan acara belum sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.

Salah satu kritik datang dari akun TikTok Priadi dan Mie Express Tenda Merah yang diunggah kembali oleh akun AnnaJullie93. Dalam video tersebut, mereka mengaku tidak puas dengan penyelenggaraan GEMES.

"Nggak enak pun. Nggak mau lagi ke sana. Tahun depan juga nggak lagi," ujar pemilik akun itu.

Komentar tersebut kemudian memicu beragam respons dari warganet. Banyak yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan seremonial apabila kualitas pelaksanaannya dinilai belum mampu memberikan hiburan maupun dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Meski demikian, tidak seluruh tanggapan bernada negatif. Akun Instagram @mi.raheim justru memberikan apresiasi kepada Pemko Medan. Menurutnya, GEMES menjadi wadah penting untuk memperkenalkan budaya Melayu dan keberagaman etnis Kota Medan kepada masyarakat luas serta berlangsung aman tanpa gangguan berarti.

Di tengah pro dan kontra tersebut, informasi yang beredar menyebut penetapan pemenang tender penyelenggaraan GEMES 2026 diduga telah dikondisikan sejak awal. Dugaan itu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan serta indikasi tidak terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penentuan pemenang proyek.

Merespons hal itu, Direktur Utama Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata, meminta seluruh proses penyelenggaraan GEMES mendapat pengawasan ketat, mulai dari tahap perencanaan anggaran, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme tender, pelaksanaan kontrak hingga pengawasan internal di lingkungan Pemko Medan.

Menurut Kristian, audit investigatif terhadap penyelenggaraan GEMES tahun sebelumnya juga perlu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan markup anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maupun potensi kerugian keuangan negara.

Ia menilai selama ini evaluasi terhadap manfaat penyelenggaraan GEMES masih minim. Padahal, kegiatan tersebut setiap tahun menggunakan anggaran rakyat bernilai miliaran rupiah sehingga semestinya mampu menunjukkan dampak nyata terhadap sektor pariwisata, pelaku seni, UMKM, hingga peningkatan kunjungan wisatawan.

"Kalau manfaatnya tidak terukur, sementara anggarannya terus meningkat, tentu publik berhak mempertanyakan kewajaran penggunaan APBD tersebut," kata Kristian.

SMI juga mendesak DPRD Kota Medan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak terkait serta membedah secara terbuka rincian anggaran kegiatan.

19 Marga Pakpak Datangi Lembaga Negara Sampaikan Dukungan Investasi Tambang PT Dairi Prima Mineral

Fajar Gunawan — 2026-06-30 19:02:00

Kunjungan yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026) itu menyasar sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Melalui surat resmi yang diserahkan kepada masing-masing lembaga, FKPHUPD meminta pemerintah dan para pemangku kebijakan melihat dinamika yang berkembang di Kabupaten Dairi secara objektif dan berimbang, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendukung keberlanjutan investasi.

Ketua Harian FKPHUPD, Aslim Padang, mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka kepada pemerintah.

"Kami menghormati setiap aspirasi yang berkembang, termasuk dari pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap investasi di Dairi. Namun, masyarakat yang mendukung investasi juga berhak didengar karena melihat adanya peluang peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Aslim, Selasa (30/6/2026).

Menurut Aslim, proses penyusunan hingga sosialisasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga perwakilan pemuda dan perempuan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan lingkungan dan sosial berdasarkan data serta fakta di lapangan. Menurutnya, PT DPM saat ini baru mengantongi Persetujuan Lingkungan dan masih berada pada tahap persiapan, sehingga belum memasuki fase operasi produksi.

"Terkait anggapan bahwa PT DPM mengancam ruang hidup perempuan, hal itu tidak dapat digeneralisasi sebagai suara seluruh perempuan di wilayah tambang. Masih banyak perempuan yang berharap investasi ini membuka peluang ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak mereka," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pengacara sekaligus pemerhati anak dan perempuan di Kabupaten Dairi, Delphi Masdiana Ujung, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan PT DPM di Kecamatan Silima Pungga-pungga, khususnya di kawasan Tanah Ulayat Marga Cibro, sejak 1998.

Sebagai kuasa hukum Sulang Silima dan Pemangku Hak Ulayat Marga Cibro, Delphi menilai kehadiran perusahaan telah memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sarana air bersih, serta pemberian beasiswa pendidikan.

"Selama hampir 28 tahun mendampingi masyarakat, saya belum pernah menerima laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan maupun anak yang dikaitkan dengan keberadaan perusahaan. Saya juga tidak melihat adanya indikasi bahwa investasi ini akan menutup ruang hidup perempuan," ujarnya.

Delphi menambahkan, berdasarkan pemaparannya dalam Sosialisasi AMDAL di Polling Anak-Anak pada Mei 2026, PT DPM berkomitmen mengembangkan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan usaha rumahan bagi kaum ibu. Produk yang dihasilkan nantinya direncanakan akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan operasional perusahaan.

Ia mengakui bahwa kekhawatiran terhadap perubahan sosial akibat industrialisasi merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, persoalan tersebut harus diantisipasi melalui pengawasan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

"Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perusahaan menjalankan operasional yang ramah terhadap perempuan dan anak, serta konsisten melakukan upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi dan program pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Melalui penyampaian aspirasi ini, FKPHUPD berharap setiap laporan dan masukan mengenai investasi PT DPM di Kabupaten Dairi dapat dikaji secara menyeluruh, objektif, dan berimbang dengan mempertimbangkan berbagai perspektif serta kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

HUT ke-436 Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap: Pembangunan Harus Tingkatkan Kualitas Hidup Warga

Romi Irwansyah — 2026-06-30 18:55:00

Hal itu disampaikannya di sela-sela rapat paripurna istimewa HUT ke-436 Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

"Saya melihat Kota Medan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Berbagai pembangunan dan program pemerintah telah berjalan, namun di sisi lain masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dan komitmen bersama," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Medan itu, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan lingkungan yang nyaman, pelayanan publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.

Ia menilai sejumlah persoalan perkotaan, seperti banjir, pengelolaan sampah, penataan lingkungan, infrastruktur dasar, hingga kualitas ruang publik, masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara konsisten.

"Persoalan-persoalan tersebut tidak bisa ditangani hanya dengan program sesaat, tetapi membutuhkan perencanaan jangka panjang dan pengawasan yang kuat," katanya.

Sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan, lanjut Afandi, DPRD Kota Medan akan terus mendorong agar setiap kebijakan Pemerintah Kota Medan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Anggaran yang digunakan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga," tegasnya.

Afandi juga mengingatkan momentum HUT ke-436 Kota Medan harus menjadi pengingat bahwa pembangunan harus semakin inklusif dengan memberi perhatian kepada masyarakat kecil, pedagang, pelaku UMKM, pekerja informal, serta kelompok rentan.

"Kita ingin Medan menjadi kota yang tidak hanya terlihat maju dari luar, tetapi juga dirasakan nyaman oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Infrastruktur yang baik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup warga," ujarnya.

Ia turut mengapresiasi berbagai upaya Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan publik. Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu terus dievaluasi agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Afandi juga mendorong Pemko Medan untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Kota Medan yang lebih baik.

"Ke depan tantangan kota akan semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan lingkungan, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin tinggi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi seluruh pihak," katanya.

Di usia ke-436 tahun, Afandi berharap Medan menjadi kota yang semakin tertata, bersih, nyaman, aman, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Ia juga mengucapkan selamat Hari Jadi ke-436 Kota Medan dan mengajak seluruh elemen masyarakat bersama Pemerintah Kota Medan terus membangun Medan dengan semangat kebersamaan, kritik yang konstruktif, serta komitmen menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.

Tertahan di Manokwari, Gubernur Bobby Nasution Siapkan Extra Flight Jemput Kontingen Pesparawi Sumut

Benny Pasaribu — 2026-06-30 18:46:00

Kepastian tersebut disampaikan Bobby Nasution menanggapi viralnya unggahan di media sosial yang menyebut kontingen Pesparawi Sumut tidak dapat kembali ke Medan karena terkendala tiket penerbangan.

"Jadi solusinya, besok pagi mereka akan pulang. Kita siapkan penerbangan extra flight dari maskapai Lion Group, sehingga mereka bisa langsung terbang dari Papua ke Medan," kata Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

Bobby menjelaskan, persoalan tersebut terjadi akibat adanya kesalahan dalam pengelolaan administrasi perjalanan yang ditangani Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut.

Menurut Bobby, sebelum keberangkatan kontingen, ia telah mengingatkan agar seluruh kebutuhan perjalanan, termasuk tiket kepulangan, dipersiapkan dengan baik.

"Itu memang kesalahan dari Kesra. Sebelum mereka berangkat sebenarnya saya sudah mengingatkan saat audiensi agar tiket pulang dipersiapkan sejak awal," ujarnya.

Selain itu, Bobby menyebut anggaran yang disiapkan untuk kepulangan kontingen tidak lagi mencukupi akibat kenaikan harga tiket pesawat. Kondisi tersebut membuat proses pemesanan tiket mengalami kendala.

"Karena kita tahu anggaran yang mereka siapkan awalnya cukup, tetapi terjadi kenaikan harga tiket pesawat sehingga anggarannya tidak mencukupi," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah cepat dengan menyiapkan pembiayaan tambahan agar seluruh anggota kontingen dapat segera kembali ke daerah.

"Pemprov Sumut akan menalangi kebutuhan tiket kepulangan mereka sehingga seluruh kontingen bisa pulang dengan aman dan nyaman," ujar Bobby.

Dengan disiapkannya penerbangan tambahan tersebut, seluruh kontingen Pesparawi Sumut dijadwalkan kembali ke Medan pada Rabu (1/7/2026) setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Manokwari, Papua Barat.

Gubernur Bobby Nasution Bawa Sipiongot Naik Kelas, Masyarakat Bangga Bebas dari Keterisoliran

Benny Pasaribu — 2026-06-30 18:31:00

Bobby Nasution mengenang kunjungannya ke sana tahun lalu. Tangisnya pecah melihat antusiasme masyarakat lintas usia yang menyambut kehadirannya.

Janji tahun lalu untuk membangun jalan Sipiongot yang rusak puluhan tahun, kini ia realisasikan. Pengerjaan jalan rusak tersebut mulai berjalan dan sudah mencapai progres belasan persen.

"Kalau di Sumatera Utara ini becandaanya, orang bilang, orang mana?. Orang-orang Sipiongot ini katanya. Kurang lebih jokes-nya seperti itu. Nah kita ingin membangun Sipiongot agar jokes-jokes seperti itu tidak ada lagi," ujar Bobby, Minggu (28/6/2026).

Total anggaran sebesar Rp238 miliar tahun ini, dialokasikan untuk perbaikan Jalan Sipiongot, yang terbagi dalam tiga pekerjaan, yakni Sipiongot-Tapanuli Selatan, Sipiongot-Labuhanbatu dan Hutaimbaru-Sipiongot.

Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) yang dipimpin Kepala Dinas Chandra Dalimunthe bersama kontraktor pelaksana, bertekad untuk menyelesaikan pembangunan jalan itu tepat waktu, tepat mutu dan tepat kualitas.

“Ini adalah bentuk proyek strategis dari Bapak Gubernur Bobby Nasution untuk memprioritaskan pembangunan jalan di daerah-daerah terpencil yang jalannya belum terbangun,” kata Chandra.

Masyarakat Sipiongot dari Kecamatan Dolok maupun Kecamatan Halongonan, merasa bangga. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, mereka benar-benar merasa merdeka.

Stigma negatif yang kerap ditujukan ke Sipiongot, perlahan mulai terkikis seiring dengan pembangunan jalan tersebut. Kini masyarakat merasakan merdeka dari keterisoliran.

Masyarakat setempat pun menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bobby Nasution, mantan Wali Kota Medan dan Gubernur termuda di Indonesia itu.

"Kami masyarakat bersyukur, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Bobby. Dialah putra Tabagsel yang betul-betul mengingat kemari," ujar salah satu tokoh Kecamatan Dolok.

Wabup Dairi Minta Alokasi Dana Transfer 2027 Ditinjau Kembali, Kapasitas Fiskal Daerah Masih Terbatas

Fajar Gunawan — 2026-06-30 18:23:00

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan perencanaan dan penganggaran daerah merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya menjadi dokumen keuangan, tetapi juga instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan, prioritas program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat, terukur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Wahyu mengungkapkan, kapasitas fiskal Kabupaten Dairi pada 2026 masih terbatas sehingga menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai program prioritas pembangunan. Kondisi tersebut membuat sejumlah kebutuhan masyarakat belum dapat diakomodasi secara maksimal.

"Melalui kesempatan ini, kami berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, dapat mempertimbangkan kembali besaran alokasi transfer ke daerah bagi Kabupaten Dairi pada tahun 2027. Dukungan tersebut sangat penting agar lebih banyak program pembangunan dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain menyampaikan harapan terkait dukungan fiskal, Wahyu juga menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), menurutnya, harus memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan, regulasi, mekanisme, dan tahapan penyusunan anggaran agar setiap program selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Dairi.

Ia mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan forum tersebut untuk memperkaya wawasan dan berbagi pengalaman dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sosialisasi menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, sebagai narasumber utama.

Turut hadir Kasubdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Fernando H Siagian, Perencana Ahli Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Aripradana, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan OPD, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kadin Sumut Gandeng Belarus Mogilev Buka Peluang Ekspor dan Investasi ke Eropa Timur, Bentuk Business Hub

Elvidaris Simamora — 2026-06-30 17:37:00

Nota kesepahaman ditandatangani Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara dan Ketua Kadin Belarus Cabang Mogilev Mikhael Miatlikov.

Kemitraan tersebut memprioritaskan pengembangan investasi industri hilir berbasis komoditas unggulan Sumut, mulai dari kelapa sawit beserta produk turunannya, oleokimia, karet, kopi, kakao, perikanan, biomassa, hingga industri kayu dan furnitur.

"Kemitraan ini bertujuan membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi pelaku usaha kedua negara, sekaligus mendorong komoditas strategis Sumut agar mampu menembus pasar Belarus dan Eropa Timur melalui promosi perdagangan, investasi, serta *business matching*," ujar Firsal dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Selain mendorong perdagangan dan investasi, kedua pihak juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Sumatera Utara.

Kerja sama tersebut meliputi mekanisasi pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), kendaraan kargo, teknologi pengolahan hasil pertanian, hingga pemenuhan kebutuhan pupuk.

Sebagai tindak lanjut, Kadin Sumut dan Kadin Belarus Cabang Mogilev akan membentuk Business Hub sebagai pusat promosi produk unggulan dan pemasaran ekspor.

Selain itu, juga akan dibentuk Joint Working Group (JWG) untuk menyusun program kerja tahunan, memfasilitasi pembentukan usaha patungan (joint venture), serta melakukan evaluasi pelaksanaan program setiap enam bulan.

Kadin Sumut juga akan mengoptimalkan posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang kawasan ASEAN dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) guna menarik investasi dari Belarus ke Asia Tenggara.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Wakil Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady, serta Ketua Umum Kadin Belarus Mikhael Miatlikov.

Kehadiran para pejabat pemerintah dan pimpinan dunia usaha dari kedua negara menegaskan komitmen Indonesia dan Belarus dalam memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis yang saling menguntungkan.

MoU yang berlandaskan prinsip good corporate governance tersebut mulai berlaku sejak 30 Juni 2026 dengan masa berlaku tiga tahun dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak.

Bupati Dairi Tinjau Pemeliharaan Jalan Sigalingging–Tombak Simbolon, Target Rampung 2 Pekan

Fajar Gunawan — 2026-06-30 16:32:00

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Dairi Masaraya Berutu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Desi Sianturi, Camat Parbuluan Landong Napitu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rafael Siringo-ringo, serta para kepala desa setempat.

Vickner Sinaga mengatakan, pemeliharaan ruas jalan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses transportasi yang lebih baik. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mendukung mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Perbaikan jalan ini merupakan aspirasi masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana dan menghasilkan kualitas yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dairi akan terus berkomitmen meningkatkan infrastruktur jalan demi mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas perekonomian warga," ujar Vickner.

Kepala Dinas PUTR Dairi, Masaraya Berutu, menjelaskan ruas Jalan Sigalingging–Tombak Simbolon yang sedang dipelihara memiliki panjang sekitar 407 meter. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu satu hingga dua minggu sehingga masyarakat segera dapat menikmati akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan lancar.

Masaraya menambahkan, Bupati Dairi menargetkan setiap kecamatan memiliki sedikitnya dua ruas jalan yang menjadi prioritas pemeliharaan.

"Untuk Kecamatan Parbuluan, selain ruas Sigalingging–Tombak Simbolon, saat ini pemeliharaan juga sedang berlangsung di ruas Siarung-arung. Secara keseluruhan, sebanyak 30 paket pemeliharaan jalan telah berkontrak dan kini memasuki tahap pelaksanaan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Dairi berharap percepatan pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Dairi.

PTAR Kembangkan Program Ecobrick di Batang Toru, Sampah Plastik Disulap Jadi Sumber Penghasilan Warga

Ikhwan Nasution — 2026-06-30 16:04:00

Salah seorang warga Kampung Pasir, Kelurahan Aek Pining, Sri Wahyuni, mengaku kini memperoleh tambahan pendapatan dari mengumpulkan dan mengolah sampah plastik rumah tangga menjadi ecobrick.

"Dari sampah plastik kami membuat ecobrick yang kemudian dijual ke Bank Sampah Gocap. Ternyata sampah juga bisa menghasilkan keuntungan," ujarnya pada Seremoni Pemanfaatan Ecobrick bertajuk *Dari Hati untuk Bumi* di Sopo Daganak, Batang Toru, Selasa (30/6/2026).

Selain memproduksi ecobrick, warga juga mengolah limbah plastik menjadi berbagai produk kerajinan, seperti tas berbahan bekas kemasan minyak goreng. Saat ini sekitar 20 warga Kampung Pasir tercatat sebagai nasabah aktif Bank Sampah Gocap.

Senior Manager Processing PTAR, Altur Tambun, mengatakan program yang dijalankan bersama Bank Sampah Yamantab dan empat bank sampah binaan lainnya di Batang Toru berhasil mengumpulkan 10.000 botol ecobrick selama periode Juli hingga Desember 2025.

"Sebanyak 2,5 ton sampah plastik berhasil dimanfaatkan kembali melalui program ini. Ecobrick yang terkumpul digunakan untuk pembangunan Taman Ecobrick di kawasan Sopo Daganak serta berbagai fasilitas pendukung lainnya," kata Altur.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah plastik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus mampu memanfaatkan limbah sebagai sumber nilai ekonomi.

PTAR, lanjut Altur, akan terus memperkuat implementasi ekonomi sirkular melalui pengembangan bank sampah binaan, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan kelompok-kelompok warga agar pengelolaan sampah memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.

KAI Bandara Perluas Layanan hingga Stasiun Lubuk Pakam, Tarif PSO Rp 5.000 dan Beroperasi 4 Kali Sehari

Elvidaris Simamora — 2026-06-30 16:00:00

Melalui dukungan PT KAI (Persero) sebagai induk perusahaan serta pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan layanan Public Service Obligation (PSO), masyarakat kini dapat menikmati perjalanan dengan tarif hanya Rp 5.000 per sekali jalan.

Direktur Utama PT Railink, Porwanto Handry Nugroho, mengatakan perluasan layanan hingga Stasiun Lubuk Pakam merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada PT KAI dan DJKA atas dukungan yang diberikan sehingga layanan hingga Stasiun Lubuk Pakam dapat terealisasi. Kami berharap kehadiran layanan ini mampu meningkatkan mobilitas masyarakat, mempermudah akses menuju Kota Medan maupun Bandara Internasional Kualanamu, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Deliserdang," ujar Porwanto, Selasa (30/6/2026).

Layanan baru tersebut beroperasi sebanyak 4 perjalanan setiap hari dengan relasi Stasiun Medan–Stasiun Bandar Khalipah–Stasiun Batang Kuis–Stasiun Araskabu–Stasiun Lubuk Pakam (PP). Perjalanan menggunakan Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) Woojin dengan jarak tempuh 29,366 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 45 menit.

Menurut Porwanto, kehadiran layanan hingga Stasiun Lubuk Pakam diharapkan menjadi alternatif transportasi yang efisien bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Selain memperlancar mobilitas harian, layanan tersebut juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, serta memperkuat konektivitas menuju Bandara Internasional Kualanamu dan Kota Medan.

PT Railink bersama PT KAI dan DJKA Kementerian Perhubungan, lanjutnya, akan terus berinovasi menghadirkan layanan transportasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan di Sumatera Utara.

RE Nainggolan Akui Kepemimpinan Bobby Nasution Penentu Green Card Toba

Hisar Hasibuan — 2026-06-30 15:33:00

Menurut mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara itu, tanpa komitmen dan kepemimpinan langsung gubernur dalam menggerakkan seluruh pemangku kepentingan, status Geopark Kaldera Toba berpotensi kehilangan pengakuan internasionalnya.

"Jujur, kalau Gubernur tidak turun langsung menggerakkan semuanya, sertifikat itu bisa saja lepas dari Geopark Kaldera Toba," ujar RE Nainggolan dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Anggota Dewan Pakar Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba itu mengungkapkan, Bobby Nasution tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga terlibat langsung dalam setiap tahapan penting menjelang revalidasi UNESCO. Mulai dari menerima kedatangan tim asesor UNESCO, mengantar kembali delegasi tersebut, hingga memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu irama.

Ia mencontohkan pelaksanaan edukasi secara masif melalui jajaran Dinas Pendidikan yang melibatkan ribuan pelajar dalam kegiatan daring mengenai Geopark Kaldera Toba. Selain itu, gubernur juga memimpin koordinasi dengan para kepala daerah se-kawasan Danau Toba di Parapat untuk menyatukan langkah menghadapi proses revalidasi.

"Semua OPD digerakkan. Itu menunjukkan kesungguhan pemerintah provinsi dalam menjaga status Geopark Kaldera Toba," katanya.

Meski demikian, RE Nainggolan mengingatkan bahwa keberhasilan meraih kembali Green Card UNESCO bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan sesungguhnya, menurut dia, justru berada pada upaya mempertahankan standar pengelolaan geopark secara berkelanjutan.

Untuk itu, ia menilai peran pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba kini harus semakin dominan dengan menggerakkan kecamatan hingga pemerintahan desa.

"Ke depan, bupati yang harus lebih bergerak. Kecamatan dan desa harus ikut digerakkan karena sesungguhnya kunci pengelolaan geopark ada di daerah," ujarnya.

Menurut RE Nainggolan, pengelolaan UNESCO Global Geopark tidak hanya berbicara mengenai keindahan alam, tetapi juga bertumpu pada tiga pilar utama, yakni konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus diwujudkan melalui pelestarian keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya di seluruh kawasan Geopark Kaldera Toba.

Ia berharap semangat kolaborasi yang telah mengantarkan Kaldera Toba kembali memperoleh Green Card terus dipertahankan oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengakuan dunia itu benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

"Bagi saya, keberhasilan ini bukan sekadar mempertahankan status UNESCO, tetapi juga menjaga kehormatan Sumatera Utara, bahkan Indonesia, di mata dunia," kata RE Nainggolan.

Bupati Asahan Hadiri Asahan Fight Series 3, Dukung Pembinaan Atlet dan Semarak HUT ke-80 Bhayangkara

Indra Sikoembang — 2026-06-30 14:15:00

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Asahan, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani beserta jajaran, Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, tokoh olahraga, serta tamu undangan lainnya.

Founder Asahan Fight Series 3, Fran Hutajulu, mengatakan kejuaraan tersebut merupakan bentuk dukungan dalam memeriahkan HUT Bhayangkara ke-80. Ia berharap Polri semakin profesional, terdepan, dan semakin dicintai masyarakat.

Fran menjelaskan, Asahan Fight Series 3 berlangsung selama satu hari dengan diikuti 56 peserta, terdiri atas enam atlet kick striking dan 50 atlet boxing. Para peserta berasal dari unsur TNI, berbagai daerah di Sumatera Utara, serta sejumlah provinsi lainnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Polres Asahan atas dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Tokoh Olahraga Kabupaten Asahan, Donald Panjaitan, menilai ajang tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga.

Ia mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding serta berharap kegiatan itu mampu menjadi sarana pencegahan terhadap pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan aksi tawuran di kalangan remaja.

Sementara itu, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani berharap Asahan Fight Series dapat terus berlanjut sebagai agenda pembinaan olahraga di Kabupaten Asahan.

Menurutnya, kegiatan positif seperti ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan hobi sehingga mampu menekan angka tawuran, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Ia juga berharap semakin banyak atlet tinju berprestasi lahir dari Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi panitia yang sukses menyelenggarakan Asahan Fight Series 3. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung berbagai kegiatan olahraga sebagai upaya melahirkan atlet-atlet berprestasi, khususnya di cabang olahraga tinju.

Menurutnya, atlet tinju Kabupaten Asahan telah banyak mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, prestasi tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan yang berkesinambungan.

Bupati juga berpesan kepada seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding serta mengajak masyarakat mendukung Polres Asahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Asahan.

"Semoga di usia ke-80 tahun, Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Selamat Hari Bhayangkara ke-80," ujar Taufik.

Selain pertandingan pembuka dan rangkaian sambutan, kegiatan juga diwarnai dengan penyerahan sejumlah senjata tajam oleh anggota geng motor kepada Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, dan Kapolres Asahan sebagai simbol komitmen bersama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Asahan.

Jelang HUT ke-80 Bhayangkara Wabup Samosir Apresiasi Kepemimpinan Humanis Kapolres AKBP Rina Tarigan

Robin Nainggolan — 2026-06-30 12:59:00

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu menjadi simbol kebersamaan lintas umat beragama sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Doa dipimpin secara bergantian oleh tokoh agama Islam dan Kristen sebagai wujud persatuan dalam keberagaman serta memohon penyertaan Tuhan agar Polri senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan, Pabung Kodim 0210/TU T. Siringo-ringo, Asisten II Setdakab Samosir Hotraja Sitanggang, jajaran pimpinan OPD, Ketua MUI Kabupaten Samosir Erwansyah, Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Obin Naibaho, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir Tawar Tua Simbolon, pejabat utama Polres Samosir, serta para tokoh agama.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan Polri merupakan pilar penting dalam menjaga tegaknya negara. Menurutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan terwujud tanpa kehadiran Polri yang profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat.

"Polri merupakan salah satu unsur tegaknya negara. Tanpa Polri, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak akan ada kepastian. Karena itu keberadaan Polri sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Ariston.

Memasuki usia ke-80, Ariston berharap Polri semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan yang dinilai mampu menghadirkan kepemimpinan humanis dengan aktif turun langsung melayani masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, hingga ikut mempromosikan pariwisata Kabupaten Samosir.

"Kami melihat kepemimpinan Ibu Kapolres sangat humanis, terjun langsung melayani masyarakat. Kami bersama masyarakat merasa nyaman. Ke depan mari terus berkolaborasi demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Samosir," katanya.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon juga mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif. Ia menilai berbagai program Polri semakin menyatu dengan masyarakat dan berharap doa bersama menjadi kekuatan spiritual bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan mengatakan selama enam bulan bertugas di Kabupaten Samosir masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum.

Menurutnya, membangun kepercayaan masyarakat menjadi prioritas melalui pendekatan yang humanis, responsif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Kami ingin mengubah persepsi buruk masyarakat terhadap polisi menjadi lebih positif. Itu hanya bisa dilakukan dengan bekerja sungguh-sungguh dan hadir di tengah masyarakat," ujar Rina.

Ia menambahkan, seluruh personel Polres Samosir terus didorong memberikan pelayanan terbaik dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Kabupaten Samosir, Obin Naibaho, turut mengakui adanya perubahan positif dalam pelayanan Polres Samosir yang dirasakan masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung kinerja kepolisian.

"Polri untuk masyarakat dan masyarakat juga untuk Polri. Kami bangga melihat perubahan yang dilakukan Polres Samosir. Selamat Hari Bhayangkara ke-80, semoga semakin baik dalam melayani masyarakat," ujar Obin.

Semester I 2026, Polres Dairi Ungkap 52 Kasus Narkoba, 70 Tersangka Diamankan

Fajar Gunawan — 2026-06-30 11:36:00

Dari total tersangka tersebut, 67 orang merupakan laki-laki dan tiga lainnya perempuan. Sebanyak 38 tersangka menjalani proses penahanan, sedangkan 32 orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen.

Jika dirinci per triwulan, pengungkapan kasus mengalami peningkatan pada April hingga Juni 2026. Dalam periode tersebut, Satresnarkoba Polres Dairi berhasil mengungkap 29 kasus dengan 38 tersangka.

Capaian itu disampaikan Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, didampingi Wakapolres Kompol Diarma Munthe, Kasat Resnarkoba Iptu Marlon Hutapea, dan Kasi Humas AKP Syahril Ramadhan saat konferensi pers di halaman Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa (30/6/2026).

Kapolres mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan bukti keseriusan Polres Dairi dalam menekan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Meski demikian, upaya pemberantasan akan terus ditingkatkan mengingat peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

"Berdasarkan hasil pengungkapan, sebanyak 27 tersangka berperan sebagai pengedar, 11 orang sebagai kurir, dan 32 orang sebagai pengguna narkotika," ujar Otniel.

Selain mengamankan puluhan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 49,72 gram, ganja kering seberat 843,69 gram, 15 batang tanaman ganja, serta satu butir pil ekstasi.

Menurut Otniel, hasil penyelidikan sementara menunjukkan sebagian besar pasokan narkotika yang beredar di Kabupaten Dairi berasal dari luar daerah, terutama dari Kota Medan dan Provinsi Aceh.

"Posisi geografis Kabupaten Dairi yang berada di jalur perlintasan antarprovinsi menjadikan wilayah ini cukup rawan dimanfaatkan sebagai jalur masuk dan peredaran narkotika," jelasnya.

Terkait proses hukum, sebagian besar tersangka telah memasuki tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan, sementara beberapa lainnya telah dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan). Saat ini masih terdapat sekitar 10 hingga 15 tersangka yang menjalani proses penyidikan di ruang tahanan Mapolres Dairi.

Kapolres menambahkan, mayoritas tersangka merupakan warga Kabupaten Dairi, meski terdapat pula pelaku yang berasal dari daerah lain.

Pada kesempatan itu, Polres Dairi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk terus bersinergi dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Masyarakat diimbau segera melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan call center 110.

"Dukungan masyarakat sangat kami harapkan demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif di Kabupaten Dairi," pungkas Otniel.

Pelaku Anak Kasus Pembunuhan di Nias Divonis 6 Tahun Penjara, Dua Tersangka Dewasa Masih Disidik

Suarman Telaumbanua — 2026-06-30 09:48:00

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Binsar Parlindungan Tampubolon dalam sidang perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst, Senin (29/6/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Kasi Intelijen dan Humas, Ya'atulo Hulu SH MH, mewakili Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengatakan majelis hakim menyatakan FZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana yang merampas nyawa orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

"Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada anak FZ berupa pidana penjara selama enam tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan," ujar Ya'atulo Hulu usai menghadiri sidang pembacaan putusan.

Dalam amar putusan, majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani FZ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim juga memerintahkan agar FZ tetap ditahan serta dipindahkan dari Lapas Kelas IIB Gunungsitoli ke LPKA Kelas I Medan.

Sebelumnya, JPU menuntut FZ dengan pidana penjara selama enam tahun dalam perkara Nomor PDM-45/GNSTO/06/2026. Tuntutan tersebut didasarkan pada Pasal 458 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ya'atulo Hulu menjelaskan, ketentuan pidana bagi pelaku anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur bahwa ancaman pidana terhadap anak pada prinsipnya dijatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa.

"Sehingga tuntutan yang dijatuhkan berpedoman pada aturan yang ada serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan," katanya.

Ia menambahkan, selain FZ masih terdapat dua pelaku lain yang diduga terlibat dalam perkara pembunuhan tersebut. Keduanya saat ini masih menjalani proses penyidikan di Polres Nias.

"Perkara itu diproses secara terpisah karena status kedua pelaku tersebut merupakan orang dewasa, sehingga penanganannya berbeda dengan perkara anak," pungkasnya.

Wabup Asahan Hadiri Konfercab PC HIMMAH, Dorong Kader Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Indra Sikoembang — 2026-06-30 08:13:00

Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut turut dihadiri perwakilan Dandim 0208/Asahan, Ketua Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah Kabupaten Asahan Dr H Syahrul Nasution SHI MA, Ketua PD HIMMAH Sumatera Utara beserta rombongan, Ketua PC HIMMAH Asahan Hamdriansyah Putra Samosir beserta jajaran, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua PC HIMMAH Asahan, Hamdriansyah Putra Samosir, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap berbagai program organisasi yang dipimpinnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan atas arahan, nasihat, serta masukan yang diberikan selama masa kepemimpinannya.

"HIMMAH Asahan siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyukseskan visi dan misi pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara itu,Syahrul Nasution, berharap Konfercab menjadi momentum untuk melahirkan kader-kader HIMMAH yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi harus terus dijaga melalui pengabdian yang nyata.

"Kader HIMMAH sejati adalah kader yang mampu memperjuangkan syariat Islam serta memberikan kontribusi terbaik kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk pengabdian," katanya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konfercab PC HIMMAH Asahan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada siapa pun yang nantinya terpilih memimpin organisasi tersebut.

"Semoga Konfercab ini berjalan dengan aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa HIMMAH Asahan semakin maju," ucapnya.

Rianto berharap HIMMAH Asahan terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Asahan melalui berbagai ide, gagasan, dan pemikiran dalam mendukung pembangunan daerah.

"Mari kita terus berkolaborasi membangun Kabupaten Asahan. Saya juga berharap seluruh kader HIMMAH dapat menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya, siap bertransformasi menjadi lebih baik, serta menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor Klarifikasi Insiden Melibatkan Dirinya, Tegaskan Tak Ada Kontak Fisik

Benny Pasaribu — 2026-06-29 22:07:00

Fernando Raja Sipahutar menjelaskan insiden antara kliennya dengan warga yang terjadi pada Jumat (5/6/2026) di Gang Tapanuli, Kota Medan, bermula dari dugaan tindakan provokatif yang dilakukan pelapor.

Dijelaskan Fernando, pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIB, Antonius keluar dari rumahnya menuju simpang jalan untuk bertemu sejumlah pengurus marga Manurung yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota.

Di tengah perjalanan, sebuah mobil Avanza atau kendaraan sejenis melintas dari arah Jalan Karya menuju Gang Tapanuli. Menurut Fernando, kendaraan tersebut nyaris menyerempet dinding di lokasi sambil menggeber mobil.

Hal itu membuat Antonius terkejut dan melihat kenderaan ke belakang, namun pengendara tetap menggeber, alih-alih berhenti, pengemudi disebut kembali menggeber mesin mobil hingga tiga kali dengan suara keras.

"Akibatnya, Antonius pun mencoba mengejar untuk mengentikan mobil. Menurut kami, tindakan itu dinilai sebagai bentuk intimidasi dan provokasi yang membuat Antonius merasa terancam," ujar Fernando Raja Sipahutar saat konferensi pers di Kantor Buliding Sopo, Jalan Mesjid, Kota Medan, Senin (29/6/2026).

Merasa mendapat intimidasi, Antonius kemudian mengikuti kendaraan tersebut hingga berhenti di depan rumahnya. Di lokasi itu terjadi adu mulut antara Antonius dan pengemudi mobil yang belakangan diketahui merupakan tetangganya sendiri.

Menurut kuasa hukum, saat kejadian sejumlah warga yang mendengar teriakan Antonius keluar rumah dan menyaksikan pertengkaran tersebut. Istri dan anak Antonius juga disebut ikut keluar rumah setelah mendengar keributan.

Setelah cekcok pertama berakhir, pengemudi mobil masuk ke rumahnya. Namun tidak lama kemudian yang bersangkutan kembali keluar sambil berteriak sehingga terjadi cekcok lanjutan di jalan Gang Tapanuli.

Kuasa hukum menyebut dalam pertengkaran tersebut pelapor diduga melontarkan kata-kata kepada istri Antonius sehingga memancing emosi anak Antonius yang berada di lokasi.

"Respons spontan anak klien kami adalah mendorong pelapor. Sementara Pak Antonius tetap berada di depan rumahnya dan tidak ikut mendatangi rumah pelapor," katanya.

Pihak Antonius menilai aksi menggeber kendaraan berulang kali tersebut merupakan bentuk provokasi yang memicu terjadinya keributan.

Selain itu, kuasa hukum mengungkapkan pihaknya sedari awal membuka ruang perdamaian melalui inisiatif kepala lingkungan. Upaya mediasi tersebut rencananya dilakukan pada Minggu (7/6/2026), namun tidak terjadi.

Di hari yang sama, pihak Antonius justru mengetahui pelapor telah membuat laporan ke Polrestabes Medan. Kuasa hukum juga menyesalkan beredarnya dokumen laporan polisi yang dipublikasikan di sejumlah media.

"Kami sangat menyayangkan dokumen laporan polisi dipublikasikan secara terbuka. Ini akan menjadi perhatian kami untuk menentukan langkah hukum berikutnya," ujarnya.

Fernando Raja Sipahutar juga menyoroti aksi demonstrasi yang berlangsung di DPRD Kota Medan dan kantor partai politik pada pertengahan Juni lalu. Mereka menilai terdapat upaya menggiring opini publik untuk mendiskreditkan Antonius sebagai anggota DPRD Kota Medan.

"Kami merasakan adanya upaya pembunuhan karakter atau character assassination terhadap klien kami melalui pemberitaan yang masif," kata kuasa hukum.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, kuasa hukum menyatakan Antonius dan keluarganya telah menerima surat panggilan klarifikasi dari kepolisian tertanggal 24 Juni 2026.

Namun, Antonius belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena sedang menjalankan tugas kedewanan ke Bandung dan Bogor bersama DPRD Kota Medan.

"Kami telah menyampaikan alasan ketidakhadiran kepada penyidik dan meminta penjadwalan ulang. Pada prinsipnya klien kami menghormati proses hukum dan siap memberikan klarifikasi sesuai jadwal yang ditentukan," tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Lingkungan IX Kelurahan Sei Agul Junus Banjarnahor menjelaskan bahwa ia bersama tokoh masyarakat setempat sudah pernah melakukan komunikasi dengan pelapor MS dan telah disepakati akan bertemu dengan terlapor pada Minggu (7/6/2026). Namun di hari tersebut, ia mengetahui bahwa MS sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan.

"Saya juga tidak mengetahui kejadian sebenarnya, namun karena pelapor adalah warga saya dan sudah meminta penjelasan namun tidak mengetahui kronologis perdamaian selanjutnya, " katanya.

Ia juga mengaku antara pelapor dan terlapor adalah sahabat lama namun beberapa tahun terakhir diketahui kurang cocok. Ia berharap kedua belah pihak melakukan perdamaian untuk kebaikan bersama.

Pemprov Sumut Perkuat Mediasi Penyelesaian Konflik Perkebunan Plasma di Madina

Benny Pasaribu — 2026-06-29 21:28:00

Langkah tersebut dilakukan agar penyelesaian konflik berlangsung transparan, terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya BSc, saat menerima Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait permasalahan kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Madina, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (29/6/2026).

Wagub Sumut Surya mengatakan Pemprov Sumut memahami berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan, mulai dari penetapan peserta plasma, pembentukan kelembagaan koperasi, penandatanganan perjanjian kerja sama, hingga rencana pembangunan kebun plasma.

"Namun demikian, masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang perlu diselesaikan melalui dialog terbuka, musyawarah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Sumut akan terus memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kementerian dan lembaga terkait, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, serta masyarakat agar proses penyelesaian dapat berjalan secara terbuka dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

"Saya berharap melalui kunjungan kerja BAM DPR RI ini dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai akar persoalan, perkembangan terkini, serta langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera ditindaklanjuti," katanya.

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa BAM memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk persoalan kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BAM DPR RI adalah konflik berkepanjangan antara masyarakat Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama (KP-HSB) dengan PT Rendi Permata Raya (PT RPR).

Ia menjelaskan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI pada 17 September 2025, PT Rendi Permata Raya memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas sekitar 4.000 hektare berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/075/DISBUN/Tahun 2005 tanggal 2 Februari 2005. Dalam izin tersebut perusahaan diwajibkan membangun kebun kelapa sawit bagi masyarakat sekitar melalui pola kemitraan.

Kewajiban serupa juga tercantum dalam Izin Lokasi (ILOK) PT RPR berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/143/K/2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 525.25/309/K/2007 yang mewajibkan perusahaan membangun kebun plasma melalui kerja sama kemitraan dengan koperasi masyarakat.

Selain itu, PT RPR juga memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49-HGU-BPN RI Tahun 2009 dengan luas sekitar 3.741,88 hektare.

"Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada BAM DPR RI, izin HGU tersebut memuat kewajiban perusahaan untuk menyediakan atau membangun kebun masyarakat (plasma) sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan yang diusahakan dalam jangka waktu tertentu setelah pemberian HGU.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar PT Rendi Permata Raya segera melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan atau membangun kebun masyarakat atau plasma sesuai aturan yang berlaku," ucap Ahmad Heryawan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Personalia, Umum, Hukum, Agraria, dan Pertanahan PT Rendi Permata Raya, Andi, mengatakan sejak perusahaan diambil alih manajemen baru pada akhir 2016, pihaknya hanya dapat menguasai sekitar 3.000 hektare lahan. Sementara sebagian lahan lainnya tidak dapat dimanfaatkan, di antaranya karena berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).

Ia menjelaskan, sejak 2023 perusahaan mulai menyiapkan pembangunan kebun plasma, baik yang berada di dalam kawasan HGU maupun di luar HGU. "Tuntutan dari masyarakat terus kami penuhi secara bertahap," ujarnya.

Menurut Andi, hingga saat ini perusahaan telah menyediakan sekitar 200 hektare kebun plasma di dalam kawasan HGU yang telah menghasilkan dan hasilnya telah dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat sekitar 100 hektare kebun plasma di luar HGU yang telah ditanami, serta tambahan 69 hektare lahan plasma yang telah disiapkan namun belum ditanami.

Meski demikian, menurutnya penyelesaian program plasma masih menghadapi kendala berupa dualisme koperasi yang akan menjadi mitra perusahaan. Salah satu koperasi yang baru dibentuk telah menjalin kemitraan dengan perusahaan, sedangkan koperasi yang lebih dahulu berdiri masih memiliki sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat terus memediasi dan memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan koperasi serta masyarakat agar penyelesaian persoalan kemitraan plasma dapat segera tercapai.

Jajaran Danareksa Bertemu Gubernur Bobby Nasution, Siap Dukung Pengembangan Industri dan Ekonomi Sumut

Benny Pasaribu — 2026-06-29 21:22:00

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, di mana Sumut ditargetkan berkontribusi sebesar 6,7% hingga 7,1%.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran Danareksa dan PT Kawasan Industri Medan (KIM) di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Senin (29/6/2026).

Menurut Bobby, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan subsidi silang, peningkatan investasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam mengembangkan sentra usaha, pusat ekonomi, dan kawasan industri.

“Kami terus mengevaluasi BUMD kami agar bisa memaksimalkan sumber daya yang kami miliki, memaksimalkan aset dan terus meningkatkan profesional dan akan semakin kuat saat berkolaborasi dengan BUMN dan pemerintah pusat,” kata Bobby Nasution.

Bobby juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan. Menurutnya, percepatan realisasi investasi akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami sangat berharap kerja sama dan pengembangan tersebut dapat direalisasikan secepatnya sehingga lebih cepat bisa dirasakan masyarakat dampak pengembangan ini,” ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Direktur Utama Danareksa Ngurah Wirawan mengatakan pemerintah pusat akan memberikan dukungan dari sisi tata ruang, sedangkan pelaksanaan pengembangan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ia optimistis pengembangan kawasan industri dan ekonomi akan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumut.

“Kami tentu siap untuk bekerja sama dan sudah menyiapkan beberapa langkah menindaklanjuti tawaran Pemprov Sumut terkait pengembangan industri baru, misalnya pengembangan industri secara vertikal di perkotaan dan horizontal di kawasan yang masih memiliki area,” kata Ngurah Wirawan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Direktur Umum Danareksa Andi Seto, Komisaris PT KIM Kahfi Aulia, Direktur PT KIM Daly Mulyana, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pemprov Sumut, serta jajaran PT KIM dan Danareksa.

Dugaan Pencemaran Nama Baik di FB, Edward Halomoan Harianja Laporkan Pemilik Akun Serli Napitu ke Polres Samosir

Robin Nainggolan — 2026-06-29 20:20:00

Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) yang ditujukan kepada Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan. Edward Halomoan didampingi kuasa hukumnya, Gokma Pandiangan SH, dari Kantor Hukum GSPP dan Rekan.

Dalam laporannya, Edward menyebut terlapor merupakan pemilik akun Facebook Serli Napitu. Ia menilai unggahan yang dibuat melalui akun tersebut telah mencemarkan nama baiknya serta menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Edward menerangkan, peristiwa itu bermula ketika dirinya menerima kuasa untuk menjaga dan merawat sebidang tanah beserta bangunan milik Nurcahaya Sidabutar di kawasan Pantai Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

Saat mendatangi lokasi pada 24 Juni 2026, Edward mengaku didatangi dua orang yang mengatasnamakan pihak Serli Napitu dan memintanya meninggalkan rumah tersebut.

Tidak lama kemudian, menurutnya, salah seorang yang berada di lokasi melakukan siaran langsung (live) dan menyebarkan video melalui akun Facebook Serli Napitu.

Sehari berselang, tepatnya pada 25 Juni 2026, Edward mengaku mendapat informasi dari rekannya bahwa dirinya menjadi bahan pemberitaan dan perbincangan di media sosial Facebook melalui unggahan akun yang dilaporkannya.

Ia menilai isi unggahan tersebut mengandung kata-kata yang merendahkan kehormatannya sehingga membuat dirinya merasa malu dan nama baiknya tercemar di tengah masyarakat.

"Tak ada nilai kebenaran dalam unggahan akun tersebut," tegas Edward di Mapolres Samosir.

Dalam pengaduannya, Edward mengaku mengalami kerugian materiil dan immateriil yang ditaksir mencapai Rp100 juta. Selain itu, ia juga mengaku mengalami tekanan psikologis akibat rusaknya reputasi di lingkungan masyarakat, khususnya di media sosial.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Tegaskan Edward Halomoan Harianja Dapat Kuasa Urus Rumah dan Tanah di Tuktuk Siadong

Melalui kuasa hukumnya, Edward Halomoan meminta Polres Samosir mengusut dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kuasa hukumnya, Gokma Pandiangan, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Lansia Korban Lakalantas Gugat Dokter Rutan Tanjung Gusta Rp 350 Juta, Klaim Alami Kerugian Materiil dan Kehilangan Mata Pencaharian

Zulfadli Siregar — 2026-06-29 20:15:00

Gugatan tersebut diajukan sebagai tuntutan ganti rugi (restitusi) atas kerugian yang dialami korban pascakecelakaan yang terjadi pada tahun 2024.

Kuasa hukum korban, Arwansyah SH MH, usai sidang di PN Medan, Senin (29/6/2026), menyampaikan pihaknya berharap gugatan tersebut dapat dikabulkan majelis hakim karena perbuatan tergugat dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi kliennya.

Selain mengalami luka-luka serius akibat kecelakaan, korban juga tidak lagi dapat menjalankan aktivitasnya sebagai pengusaha pecah belah. Akibat kondisi tersebut, usaha yang dijalankan korban terpaksa tutup dan diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 15 juta per bulan.

Tidak hanya itu, korban yang telah berusia lanjut juga harus menanggung berbagai biaya lain yang timbul akibat kecelakaan, mulai dari biaya pendampingan hukum selama proses pidana, biaya perawatan medis, terapi, akupuntur, hingga pengobatan tradisional yang masih dijalani sampai saat ini.

"Dengan dasar itu, penggugat meminta agar tergugat bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian materiil yang telah dialami, dengan nilai gugatan mencapai Rp 350 juta dan masih dimungkinkan bertambah seiring berlanjutnya proses pemulihan korban," kata Arwansyah.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Frans Manurung di Ruang Cakra 3 PN Medan, Senin sore, dihadirkan tiga orang saksi, yakni Hendro, Subetti selaku istri korban, dan Edy selaku menantu korban.

Dalam persidangan tersebut, pihak penggugat memohon agar majelis hakim memeriksa dan memutus perkara secara seadil-adilnya. Kuasa hukum menyampaikan perkara yang dialami korban telah berjalan hampir tiga tahun sejak kecelakaan terjadi, sementara selama itu korban masih terus menanggung dampak fisik, psikologis, serta kerugian ekonomi.

"Karena itu, pihak korban berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang benar-benar mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang hingga hari ini masih merasakan akibat dari peristiwa tersebut," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, dr Dwi Upayana Bastanta Barus telah divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun oleh Pengadilan Negeri Medan pada 9 Juli 2025.

Peristiwa kecelakaan terjadi pada 1 Maret 2024 saat korban Selamat pulang berbelanja dari Pasar Meranti menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 2847 AKI. Ketika melintas di depan rumah terdakwa, mobil Toyota Rush BK 1611 KB yang dikendarai terdakwa berjalan mundur keluar dari halaman rumah tanpa pemandu hingga menabrak korban.

Setelah kejadian, pengemudi mobil diketahui meninggalkan lokasi dan tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab. Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru.

Akibat kecelakaan itu, korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 10/VER/RSCAM/RM/I/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang diterbitkan dokter pemeriksa Rumah Sakit Columbia Asia Medan.

Setelah pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), korban diketahui tidak dapat menggerakkan bagian kakinya secara normal sehingga dilakukan pemeriksaan MRI. Hasilnya menunjukkan bantalan lutut korban mengalami robekan serius akibat benturan sehingga harus menjalani operasi.

Selain cedera pada lutut, korban juga mengalami luka serius pada bagian siku yang turut mengharuskannya menjalani tindakan operasi. Seluruh rangkaian perawatan medis tersebut menjadi bagian dari kerugian yang dijadikan dasar tuntutan restitusi terhadap tergugat.

Peringati Tahun Baru Islam 1448 H, Bupati Asahan Ajak Masyarakat Perkuat Iman dan Muhasabah Diri

Indra Sikoembang — 2026-06-29 19:51:00

Peringatan berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Wakil Bupati Asahan, Kajari Asahan, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danlanal TBA, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, serta jamaah pengajian.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Asahan.

Ia berharap momentum pergantian tahun baru Islam membawa berkah sekaligus menjadi awal yang baik dalam mewujudkan harapan dan kemajuan daerah.

"Semoga di Tahun Baru Islam ini Allah SWT memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mewujudkan apa yang kita harapkan. Kita harus terus meningkatkan keimanan kepada Allah SWT," ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh jamaah dan masyarakat Asahan untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum melakukan introspeksi diri (muhasabah) terhadap amal ibadah yang telah dilakukan selama ini.

"Mari kita mengoreksi diri kita, sejauh mana amal ibadah kita kepada Allah SWT. Semoga di tahun ini, kita semua dapat meningkatkan kualitas amal ibadah kita," katanya.

Selain itu, Taufik berharap Kabupaten Asahan senantiasa berada dalam kondisi aman, damai, dan sejahtera. Ia juga menginginkan Asahan tumbuh menjadi daerah yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, yakni negeri yang baik, subur, makmur, serta mendapat ampunan Allah SWT, dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Dalam tausiyahnya, Al-Ustadz H Abdul Latif Khan mengajak seluruh jamaah untuk memperbanyak kesabaran dan senantiasa berprasangka baik (husnuzan) kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

"Yakinlah senantiasa kepada Allah SWT. Karena apabila kita yakin Allah bersama kita, maka Allah akan selalu menyertai, melindungi, serta memberikan petunjuk-Nya kepada kita dalam setiap langkah," pesannya.

Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tersebut menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keimanan, kebersamaan, serta komitmen membangun Kabupaten Asahan yang religius, harmonis, dan semakin maju.