DPRD Sumut Pertanyakan Limbah PLTU Labuhan Angin

Home › Harian Cetak › Nasional

Kamis, 30 Agt 2018 10:00 WIB • Dibaca: 1,871 kali • https://mdn.biz.id/n/358049/

MedanBisnis - Medan. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan agar PT PLN (Persero) tidak mencemari perairan laut di seputaran PLTU Labuhan Angin, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Pasalnya kondisi air laut yang ada di sekitar PLTU Labuhan Angin yakni perairan Sibolga dan sekitarnya diduga mulai tercemari dan berwarna hitam saat dilihat dari udara.

"Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan, karena sangat membahayakan bagi kesehatan warga sekitar apabila mengkonsumsi ikan yang berasal dari laut tersebut," kata Ketua Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo kepada wartawan, Selasa (28/8).

Dijelaskan Ari, beberapa waktu lalu pihaknya telah meminta PT PLN untuk menyiapkan anggaran untuk mengangkut hasil limbah PLTU Labuhan Angin dengan pihak transporter, namun PLN berdalih agar pihak pengangkut limbah harus mempersiapkan spesifikasi izin usaha haruslah SIUP Faba dengan tekhnis angkut sebesar 3 ribu gros ton.

Hal ini tentunya, lanjut politisi muda Partai Gerindra tersebut, sangatlah tidak mungkin terpenuhi oleh para transporter karena tidak ada spesifikasi yang dimintakan dan tentunya akan merugikan pihak transporter jika mengangkut limbah sebesar 3 ribu gros ton.

"Syarat yang diajukan PLN itu tidak masuk akal, mana ada spesifikasi SIUP Faba dan 3 ribu gron ton tekhnis angkutnya yang diminta juga tidak akan bisa. Ini sama saja merugikan transporter," tegasnya.

Melihat kondisi itu, Ari menduga PT PLN (persero) telah melakukan pembiaran terhadap limbah-limbah yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang ada di Labuhan Angin sehingga mencemari lingkunga laut dan telah menyalahi atura yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang lingkungan hidup.

"Kita duga PLN ini sengaja melakukan pembiaran terhadap limbah PLTU Labuhan Angin. Ini jelas melanggar regulasi yang ada dan limbah yang dihasilkan itu bisa membahayakan masyarakat. Karena itu, pihak berwajib harus meninjau masalah ini ke PLTU Labuhan Angin dan melihat langsung pencemarannya," tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli ST yang meminta BPPT harus melakukan investigas perizinan luasan TPS yang diberikan kepada PT PLN untuk penampungan sementara limbah yang dihasilkan PLTU Labuhan Angin dan juga Pangkalan Susu.

"Kalau kondisi pencemaran lingkungannya sudah sangat memperihatinkan, maka BPPT harus mengecek luasa TPS nya. Selain itu, Kepolisian Daerah Sumut (Poldasu) dan Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) harus turun langsung menginvestigasi PLTU Labuhan Angin karena didiga tidak mengangkut limbahnya sesuai dengan regulasi yang ada," ketusnya.

Mengalirnya limbah PLTU Labuhan Angin bisa sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar dan juga biota laut.

"Apalagi jika sampai masyarakat mengkonsumsi hasil laut seperti ikan yang sudah tercemar dan terkena limbah berbahaya dari PLTU itu, maka akan membayahakan," pungkasnya.

Nezar mengingatkan dan meminta PT PLN segera menyiapkan anggaran untuk mengangkut limbahnya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di negeri ini. (irvan sugito)