Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kondisi masyarakat adat dan perlindungan hak-haknya selama tahun 2019 disebut masih sangat lambat. Di tengah ambisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf demi memuluskan berbagai investasi untuk meningkatkan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur, rakyat marjinal dan masyarakat adat menjadi korban.
Segala cara dilakukan untuk memuluskan jalan bagi investasi. Dari AMDAL dan IMB yang akan ditiadakan, perlakuan pada koruptor semakin melunak, berbagai kebijakan dari PP tentang OSS (Online Submission System), hingga sekarang wacana Omnibus Law dibuat demi investasi. Demikian catatan akhir tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diterima medanbisnisdaily.com, Jumat (20/12/2019).
AMAN menyebut upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak rakyat terlalu sangat lambat. Rakyat dihibur dengan dengan kunjungan, statement-statement kosong di media, pengakuan simbolik dan seremonial. Sementara, laju percepatan upaya perlindungan terhadap rakyat itu tak sebanding dengan laju perampasan hak dan ketidakadilan pada rakyat yang berlangsung sangat cepat dan masif.
Tanah-tanah dan wilayah adat semakin tergadai, hutan-hutan semakin habis, lautpun dirampok. Penggusuran dan perampasan tanah yang disertai intimidasi dan kekerasan oleh aparat semakin marak. TNI Polri dan perangkatnya kian hari kian ganas pada rakyat, demonstrasi dan protes menjadi ajang kekerasan, kriminalisasi terhadap rakyat semakin banyak.
Berladang yang merupakan sumber penghidupan komunitas tiba-tiba menjadi terlarang dan peladang ditangkap. Pembunuhan terhadap aktifis atau pembela HAM mulai terjadi tanpa upaya serius memecah akar persoalannya.
Ternyatalah, dalam pusaran arus investasi rejim Jokowi-Ma'ruf ini, situasi rakyat dikorbankan untuk investasi dan pembangunan mulai menjadi hal yang biasa, cuma "collateral damage" yang tak perlu diributkan. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo segera menyadari, bahwa dalam berbagai sejarah global, tidak ada pemerintahan di dunia yang bertahan jika lebih mengutamakan bisnis dan investasi ketimbang melayani dan memastikan hak-hak rakyat.