Kamis, 16 Agt 2018 12:13 WIB  •  Dibaca: 414 kali
Brilian Mochtar: Banyak Kejanggalan
Revitalisasi Molor, Pengembang Pasar Timah Merugi
MedanBisnis—Medan. Proses revitalisasi Pasar Timah di Jalan Timah, Kecamatan Medan Area, terus tertunda. Akibatnya, Sumandi Widjaya selaku investor yang akan membangun gedung pasar itu, mengaku merugi.
Sumandi mengungkapkan, biaya untuk membangun pasar itu kurang lebih Rp 30 miliar. Namun, saat ini proses pembangunan belum jalan pihaknya setidaknya telah mengeluarkan biaya kurang lebih Rp10 miliar.
"Ini terjadi karena pemerintah tidak tegas memindahkan pedagang," katanya di Medan, Rabu (15/8).

Pengeluaran yang besar itu, kata dia, dikeluarkan untuk menyewa lahan PT KAI sebagai lokasi penampungan sementara kurang lebih Rp 500 juta/tahun. Saat ini, lokasi penampungan sementara pedagang berada di dekat pasar. Sebagai catatan, lokasi penampungan sementara saat ini merupakan yang kedua, karena yang pertama dibanguan di sebelah Yang Lim Plaza.
"Namun karena ada pengerjaan trek ganda KA, terpaksa dipindah ke tempat yang sekarang," katanya.

Biaya lainnya yang dikeluarkan adalah biaya pembangunan tempat penampungan yang terpaksa 'ditombok'. Padahal, jika saja proses relokasi pedagang berjalan lancar, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.
"Saya terpaksa nombok. Rugi," Sumandi Widjaya mengeluh. Untuk itu, dia meminta Pemko Medan untuk lebih tegas memindahkan pedagang. Apalagi, gugatan pedagang di Mahkamah Agung tidak berkaitan dengan gedung pasar yang akan dibangun.

Adapun bangunan Pasar Timah rencananya akan dibangun tiga lantai. Lantai I dan II digunakan pedagang, sementara lantai III sebagai galeri UMKM Kota Medan.
Pemko Medan menggandeng Sumandi untuk melakukan proses revitalisasi pasar itu.

Namun, proses pengerjaan telah molor lima tahun. Penolakan pedagang untuk dipindah ke lokasi penampungan sementara menjadi penyebab utama.
Pedagang beralasan, bangunan penampungan itu menyalahi aturan karena tanpa IMB dan berdiri di jalur hijau milik PT KAI. Masalah ini digugat pedagang dan masih berproses kasasi di MA.

Banyak Kejanggalan
Sementara itu anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Brilian Mochtar menilai sangat banyak kejanggalan dan keanehan dalam rencana revitalisasi Pasar Timah tersebut. Ia yakin hal itu sangat memberatkan pedagang Pasar Timah yang telah berjualan di pasar tradisional tersebut selama puluhan tahun.
Sekadar mengingatkan, Brilian Moktar adalah satu-satunya anggota DPRD Sumut yang konsisten memberikan advokasi dan memperjuangkan aspirasi pedagang Pasar Timah.

Sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapil Kota Medan, Brilian Moktar mengaku merasa sangat heran dengan rencana revitalisasi Pasar Timah, termasuk dengan sikap Pemko Medan.

Dengan alasan telah mendapatkan “restu” dari Pemko Medan, pengembangan berulangkali mau menggusur Pasar Timah, tapi tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang jelas.
Pengembang mengaku telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun tidak pernah memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Padahal menurut UU 32/2009 tentang Lingkungan, Amdal harus diselesaikan terlebih dulu sebelum penerbitan IMB.
Sebagaimana yang termaktub dalam surat balasan wali kota Medan no. 511-3/9152 tanggal 19 Juli 2013 tentang rencana revitalisasi yang mengharuskan PD Pasar mengurus Amdal dan Amdalalin.
Apalagi pengembangan di lahan Pasar Timah itu, pengembang mau dibangun pasar tradisional, pasar modern, dan hotel dibangun gedung lima tingkat di lahan sepanjang 375 meter.

“Pembangunan yang mau dilakukan tidak main-main. Itu wajib adanya Amdal,” kata Brilian.
Kejanggalan lain berupa pemanfaatan lokasi karena adanya parit sekunder yang merupakan parit strategi nasional dengan panjang 2 meter dan kedalaman 3 meter yang berada di tengah Pasar Timah.

Kalau diambil perbatasan lahan PT KAI yang berada persis di samping Pasar Timah, pembangunan yang dilakukan pengembangan akan mengenai parit sekunder tersebut. Parit itu pasti akan tertutup.
Karena itu, revitalisasi yang dilakukan pengembang harus ada izin dari Kementerian PUPR. Apalagi ketentuan pemerintah, tidak boleh ada bangunan dalam jarak 6-12 meter dari rel.
Kejanggalan selanjutnya, pengembang berupaya melakukan pemaksaaan pembangunan dengan alasan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi C DPRD Kota Medan.
Padahal, untuk kebijakan peminjaman lahan pemerintah itu harus ada tidak cukup dengan rekomendasi komisi, melainkan keputusan dewan melalui rapat paripurna.

Putusan rapat paripurna itu untuk mengatur biaya sewa, retribusi, dan manfaat lahan. Dan Ketua DPRD Kota Medan Henry John Hutagalung menyatakan pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi itu.
“Kami mengingatkan, pengembangan jangan melaga sesama anggota dewan,” ujar Brilian.

Kejanggalan berikutnya, bangunan yang dibuat pengembang hanya berjarak satu meter dari rel layang yang sedang dibangun pemerintah. Tentu saja, Itu sangat membahayakan keselamatan transportasi.
Karena itu, Brilian Moktar mengaku sangat heran jika muncul IMB tanpa memperhatikan kondisi di lapangan.

Kini muncul pertanyaan besar, apakah Dinas TRTB Kota Medan mengeluarkan IMB secara asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi di lapangan.
Demikian juga kejanggalan dari surat walikota yang disebutkan pengembang telah memberikan izin prinsip untuk merevitalisasi Pasar Timah.
Dalam aturan, izin prinsip hanya berlaku selama enam bulan. Kalau gagal, diperpanjang enam bulan lagi. Kalau masih gagal, maka batal demi hukum.
Surat walikota itu keluar tahun 2013, sedangkan sekarang sudah tahun 2018. Lalu, apa surat walikota berlaku khusus dan mengalahkan regulasi nasional?
Kejanggalan yang tidak kalah mengagetkan, pada 9 Agustus, pengembang berencana ingin membongkar Pasar Timah dengan melibatkan prajurit Kodim 0201/BS.

Tentu saja, pengerahan prajurit TNI itu melanggar aturan karena itu bukan proses eksekusi. Untung saja, Dandim 0201/BS sigap dengan menarik pasukannya setelah mengetahui itu bukan eksekusi. Berarti ada indikasi pembohongan yang dilakukan pengembang agar melibatkan militer.

Karena itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, dan Ketua DPRD Henry John Hutagalung diharapkan turun untuk melihat kondisi Pasar Timah.
"Sebagai anggota DPRD dari PDI Perjuangan, saya meminta itu dibatalkan. Jangan memaksakan pembangunan yang ilegal karena akan berdampak buruk pada pemerintahan di Kota Medan,” kata Brilian.
Kata dia, ada hal yang cukup mengagetkan ketika Kelurahan Sei Rengas 2 mengeluarkan surat alas hak yang digunakan pengembang untuk mengurus IMB.
Ia bertanya, apakah lurah bisa mengeluarkan alas hak agar pengembang bisa mengurus IMB? Apalagi dalam lahan yang mau direvitalisasi itu ada jalan umum yang merupakan milik pemerintah.

Ia mengingatkan kalau pengalihan fungsi dan pemakaian sebagian atau seluruh jalan umum harus melalui rapat paripurna DPRD dan disetujui kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur tersebut.
Karena itu, ia berharap agar Walikota Medan Dzulmi Eldin untuk tidak mudah dikelabui pengembang dengan menyebutkan kegiatan pembangunan di Pasar Timah itu sebagai revitalisasi. Patut diingat, kata Brilian, kegiatan itu bukan revitalisasi pasar, karena revitalisasi itu dibiayai APBN dan dikelola PD Pasar. “Mohon Pak Walikota cerdas dan tidak dibodohi pengembang," tegas Brilian Moktar. (daniel pekuwali)
 
Berita Infrastruktur & Properti Lainnya
Sabtu, 18 Agt 2018 09:58 WIB
Sabtu, 18 Agt 2018 09:58 WIB
Sabtu, 18 Agt 2018 09:58 WIB
Sabtu, 18 Agt 2018 09:57 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:14 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:13 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:12 WIB
Kamis, 16 Agt 2018 12:12 WIB