Jumat, 14 Sep 2018 10:44 WIB  •  Dibaca: 346 kali
Nelayan Sumut Terbelah
Sikap nelayan terhadap pelarangan pukat cantrang terbelah. Ada yang pro ada yang kontra. Ribuan nelayan yang datang dari berbagai daerah di Sumut berunjuk rasa ke kantor Gubernur di Medan, Kamis (13/9) lalu.
Selain  menuntut pembebasan 16 nelayan yang  ditahan Polair Polda Sumut karena menggunakan pukat cantrang, mereka juga menolak Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang pekarangan pukat cantrang.

Padahal sebelumnya, ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) berunjukrasa ke Polda Sumatera Utara (Sumut), 27/8, dua pekan lalu. Bedanya, mereka mendukung pelarangan cantrang.

Uniknya, demonstrasi kedua kubu nelayan tersebut sama-sama mengklaim hidup mereka semakin susah. Kubu yang kontra menyebut mereka kehilangan mata pencaharian karena jika melaut akan ditangkap oleh polisi.

Namun kubu yang pro pelarangan menyebutkan mereka sulit mendapatkan ikan karena pukat cantrang masih bebas beroperasi.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat menemui ribuan nelayan di depan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/9) lalu, meminta agar nelayan tak terlalu memaksakan kehendaknya. "Beda pendapat itu wajar, tapi nanti kita lihat aturan hukumnya," katanya. "Siapa yang melanggar keputusan itu berarti melanggar hukum," kata Edy.

Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Agus Andrianto sebetulnya sudah bertindak tegas. Setelah berjanji terhadap nelayan pedemo yang pro pelarangan cantrang pada 27 Agustus lalu, pihaknya menangkap 16 nelayan yang menggunakan cantrang. Dia bahkan mencopot Kasat Pol Air Tanjungbalai AKP Ahmad Riskan Kausar karena "main mata" dengan nelayan pemakai pukat cantrang.

Saya tidak tahu apakah fenomena ini karena pemerintah setengah hati melarang cantrang. Buktinya, 17/1 lalu, Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti  mengumumkan bahwa pukat cantrang boleh lagi melaut di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa. Di luar wilayah itu, tetap dilarang. Syahdan, karena di wilayah Pantura masih banyak nelayan yang menolak pelarangan cantrang.

Nyatanya di Sumut pun banyak nelayan yang menolak pelarangan cantrang. Saya kira, DPRD Sumut tak ada salahnya membentuk pansus. Setelah investigasi ke lapangan, lalu menawarkan solusi yang win win. Jangan biarkan kaum nelayan terbelah. (Bersihar Lubis)
 
Berita Terkait
Jumat, 14 Sep 2018 10:44 WIB
Jumat, 22 Jun 2018 08:47 WIB
Selasa, 06 Feb 2018 08:35 WIB
Jumat, 05 Jan 2018 08:45 WIB
Jumat, 06 Mar 2015 07:45 WIB
Rabu, 04 Feb 2015 07:39 WIB
Sabtu, 18 Okt 2014 07:35 WIB