Jumat, 14 Sep 2018 10:46 WIB  •  Dibaca: 383 kali
Gubsu akan Pelajari Permen KP
Nelayan Tolak Larangan Pukat Ikan
MedanBisnis - Medan. Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, memicu protes ribuan nelayan di Sumatera Utara (Sumut).
Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (13/9). Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Permen tersebut. "Permen itu membuat ribuan nelayan tidak bisa melaut. Bahkan aparat mengintimidasi kami," kata Akbar, seorang nelayan dari Pantailabu, Deliserdang.
Adapun masa gabungan tersebut merupakan nelayan dari Kabupaten Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Deliserdang, Serdangbedagai dan Belawan.

"Kami tidak butuh Permen, kami butuh makan," kata koordinator aksi, Abdul Karim Lubis.
Mereka menuntut pemerintah, terutama Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk menjamin hak-hak nelayan. "Saat ini banyak nelayan yang menganggur, dan kami tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Gara-gara Permen itu, nelayan sudah tak bisa lagi melaut selama sebulan terakhir," katanya.

Sebagian besar nelayan tersebut beroperasi menggunakan pukat tarik dan alat cantrang yang kini dilarang penggunaannya. Nelayan mengaku kerap mendapat intimidasi dari aparat saat melaut dengan alasan penegakan Permen tersebut.

Selain itu, mereka menuntut pembebasan 16 nelayan yang hingga kini masih ditahan Polair Polda Sumut di Belawan, Medan. Nelayan tersebut ditangkap di perairan Tanjungbalai, Percut Seituan dan Pantailabu karena kedapatan menggunakan pukat trawl atau yang populer dengan istilah cantrang, beberapa waktu lalu.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah saat menjumpai massa mengatakan pihaknya akan mempelajari batas melaut yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 yang diprotes nelayan. "Beda pendapat itu wajar tapi nanti kita lihat aturan hukumnya. Ada satu pihak yang tidak menghendaki adanya cantrang. Karena mencari ikan di laut memang sudah ada aturannya 2 mil, 4 mil, nanti kita pelajari," kata Edy.

Begitupun, kata dia, nelayan juga jangan terlalu memaksakan kehendak karena ada perbedaan pendapat antarnelayan sendiri dalam penggunaan cantrang atau pukat trawl. Di pihak lain, nelayan mendukung penghapusan cantrang, sementara di pihak lain nelayan menolak.

 "Nanti kita pelajari dan segera kita putuskan, siapa yang melanggar keputusan itu berarti melanggar hukum," sambungnya.
Masih kata Edy, sebenarnya kalau tidak ada yang mengadu domba, maka tidak akan bentrok para nelayan. Tapi sepertinya sudah begitu namanya mencari makan. "Makanya saya perlu ketemu sama bos-bosnya ini," katanya.

Terkait nelayan yang ditangkap oleh Polair Polda Sumut, Edy menegaskan kalau nelayan salah harus ditangkap."Kalau salah ya harus ditangkap, polisi harus tegas. Siapa yang salah harus ditangkap. Kalau polisi tidak menangkap, berarti polisi yang tidak menjalankan amanah," tegas Edy. (daniel pakuali)
 
Berita Terkait
Senin, 21 Jan 2019 09:41 WIB
Jumat, 16 Nov 2018 09:06 WIB
Jumat, 19 Okt 2018 10:36 WIB
Jumat, 21 Sep 2018 11:17 WIB
Jumat, 14 Sep 2018 10:46 WIB
Jumat, 14 Sep 2018 10:44 WIB
Senin, 03 Sep 2018 09:31 WIB