Senin, 21 Jan 2019 09:41 WIB  •  Dibaca: 222 kali
Dispensasi Melaut Tak Kunjung Terbit
Nelayan Teri Medan Komplain Permen KP
MedanBisnis - Medan. Masyarakat nelayan di kawasan Belawan meminta agar pemerintah pusat segera membuat kebijakan yang berpihak atau dispensasi melaut terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 71 Tahun 2016 tentang  Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan  Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Hal ini terungkap saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem  Nezar Djoeli melakukan reses di Lingkungan 13 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (19/1).

Hadir pada acara tersebut, Kasubsi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan Josia Suwarta Sembiring, tokoh masyarakat H Len dan para nelayan dari Pekan Labuhan dan Belawan.

Pada kesempatan itu, masyarakat nelayan Rizal Boy Marbun dan Anto mengungkapkan bahwa akibat dari dampak Permen KP 71 Tahun 2016 yang dinilai tidak berkeadilan, kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan semakin sulit untuk bertahan hidup dikarenakan tidak bisa melaut untuk mencari  ikan teri yang menjadi icon Kota Medan.

“Setiap kali melaut, kami merasa dihantui dan ketakutan karena adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Saat ini kami hanya bisa melaut selama 15 hari dalam satu bulan, setelah itu kami tidak melaut karena adanya razia. Penghasilan sebagai anak buah kapal yakni 1 hari untuk makan 1 minggu,” keluh Rizal yang diamini Anto.

Untuk itu, lanjut kedua nelayan tersebut, mereka meminta agar pemerintah pusat bisa memberikan dispensasi kepada nelayan teri medan untuk bisa melaut lagi. Soalnya, di bebarapa daerah dispensasi itu diberikan  seperti di Jawa Tengah, Pantura, Padang dan Aceh.

Hal yang sama juga dikatakan nelayan teri medan lainnya yakni Indra Lubis. Dia menjelaskan dampak dari jarang melaut, anak-anak mereka saat ini terancam putus sekolah dan merasa tersisihkan dari masyarakat lainnya yang memiliki pendidikan.   “Hal ini semua karena terbitnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

 Apa salah kami, kami hanya mencari nafkah di laut. Kalau memeng ada larangan, seharusnya pemerintah pusat memberikan kami pekerjaan lain yang layak sebagai solusi agar kami bisa menafkahi keluarga dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kami,” ketus Indra.

Menanggapi keluhan itu, Kasubsi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Belawan, Josia Suwarta Sembiring mengatakan keluhan itu akan disampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada Dirjen Tangkap Kemen KP di Jakarta.

Kata Josia, para nelayan teri medan harus tetap yakin bahwa apapun yag digariskan dan nantinya terkait dengan Permen KP Nomor 71, pihaknya akan tetap menyampaikan kepada masyarakat luas. “Termasuk jika nantinya ada pemberian ijin melaut lagi. Akan tetapi sampai saat ini izin tersebut belum dikeluarkan,” tuturnya.

Sementara anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah menjadi pembahasan pihaknya di Komisi A DPRD Sumut. Tidak hanya itu, kata Nezar, pihaknya juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian KP di Jakarta untuk membahas peraturan yang dinilai tidak berkeadilan sosial ini. Akan tetapi sampai saat ini belum juga dikeluarkan dispensasi seperti yang diharapkan.

"Kita sudah berupaya, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemen KP. Saya juga telah menekan Pemprovsu agar membuat peraturan daerah (Perda),” katanya. (irvan sugito)
 
Berita Terkait
Senin, 21 Jan 2019 09:41 WIB