Senin, 25 Mar 2019 11:20 WIB  •  Dibaca: 3,408 kali
Rp 300 Juta-Rp 500 Juta Per Unit
Harga Rumah ASN Diusulkan Lebih Mahal
MedanBisnis - Jakarta. Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada pemerintah agar penyediaan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri dibedakan dengan rumah subsidi FLPP.
Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, pihaknya mengusulkan agar harga rumah bagi abdi negara itu bisa lebih mahal dari rumah subsidi FLPP, yaitu pada kisaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per unit. Harga tersebut, lanjut Eman, tentunya disesuaikan dengan lokasi dan minat ASN, TNI dan Polri yang bersangkutan.

Terkait usulan di atas, pihaknya juga mengusulkan supaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah ASN, TNI dan Polri hanya dikenakan terhadap selisih harga rumahnya saja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2014 hanya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat diberikan pembebasan PPN.

Saat ini rumah subsidi untuk MBR berkisar Rp 130 juta hingga Rp 205 juta per unit. Sementara konsumen yang membeli rumah dengan harga jual di atas ketentuan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%."Jadi kami berharap ada perpaduan antara PMK dengan harga rumah untuk ASN, TNI dan Polri," kata Eman di sela peringatan puncak HUT REI ke-47 di Surabaya, Minggu (24/3).

Pihaknya turut mengusulkan agar syarat rumah subsidi wajib dihuni, dihapus. Menurutnya, saat ini banyak ASN, TNI dan Polri tidak bisa membeli rumah di kampung halamannya karena adanya syarat rumah yang dibeli harus dihuni.
Ketentuan di atas diatur dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2014. Padahal mereka selama berdinas sering berpindah-pindah domisili sesuai penugasan negara.

REI juga mengusulkan supaya ASN, TNI dan Polri dibebaskan dari pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI Checking untuk mendapatkan hunian murah.

Menurut Eman, selama ini banyak calon konsumen dari ketiga instansi tersebut terkendala proses BI Checking. Pihaknya menilai sejauh ini risiko kredit macet yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri tergolong kecil. "Kami minta ada kemudahan prosedur BI checking untuk calon konsumen dari ASN, TNI dan Polri, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap yang kontinu diberikan setiap bulan oleh negara," tambahnya.

Data Bappenas menyebutkan, masih ada sekitar 900 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah. REI, ungkap Eman, pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 430 ribu unit rumah.
Kalau kebijakan khusus untuk ASN, TNI dan Polri dapat diberikan, maka sedikitnya ada tambahan permintaan sebanyak 350 ribu unit rumah dari berbagai tipe yang dapat dibangun pada 2019.

Skema Pembiayaan
Pemerintah diketahui telah merampungkan skema FLPP. Skema baru itu disebut mengikuti ketentuan rumah subsidi yang sudah ada, hanya saja batasan penghasilannya diubah menjadi Rp 8 juta per orang.

Bukan hanya batas penghasilannya saja yang berubah, beberapa skema baru pun muncul. Satu di antaranya adalah dibebaskannya pemilihan tipe ukuran rumah, bahkan hingga tipe 72.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa dalam pembiayaan rumah subsidi untuk ASN/Polri akan ada tambahan skema baru.

Khalawi menyebutkan, aturan tersebut adalah dibebaskannya pemilihan tipe rumah bagi ASN/Polri. Selain itu nantinya ada batas subsidi yang akan ditanggung pemerintah."Tipe rumahnya mungkin yang berbeda bisa sampai tipe 72 maksimal, harganya juga tidak dibatasi. Cuma KPR-nya dibatasi Rp 300 juta untuk golongan 3 dan 4, dan golongan 1 dan 2 itu Rp 250 juta KPR-nya," ungkapnya.

Selama ini diketahui rumah dengan KPR subsidi memiliki ukuran standar, yaitu maksimal ukuran tipe 36.

Nantinya, menurut Khalawi, subsidi yang diberikan kepada pemohon akan dibatasi. Dia mencontohkan apabila ada golongan I membeli rumah seharga Rp 500 juta maka hanya mendapatkan subsidi Rp 300 juta. "Jadi subsidinya sesuai dengan KPR-nya itu. Lalu untuk tenor tetap 20 tahun," tambahnya.

Untuk rumahnya sendiri Khalawi juga menyatakan bahwa pemohon bisa bebas memilih tipe rumah. Apakah rumah tapak atau vertikal. "Bisa pilih ya. Mau vertikal atau tapak," ungkapnya.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Eko Heri Djulipoerwanto mengatakan bahwa pihaknya sedang mematangkan aturan mengenai pelonggaran batasan gaji tersebut."Kita sekarang lagi matangkan. Supaya ketika policy-nya dikeluarkan kemudian ditarik lagi, tidak seperti itu," ungkapnya.

Namun, Eko menilai memang permintaan perumahan dari kalangan masyarakat bergaji Rp 4 juta ke atas dan belum bisa untuk mencicil rumah itu masih banyak. Kalangan-kalangan tersebutlah yang menurutnya akan difasilitasi."Selama ini kan permintaan orang banyak yang di atas Rp 4 juta. Ada orang yang (penghasilannya) naik di atas Rp 4 juta kemudian tidak eligible lagi atas bantuan pemerintah, itu yang mau ditangani," ungkap Eko. (dtf)
 
Berita Terkait
Senin, 25 Mar 2019 11:20 WIB