Rabu, 27 Mar 2019 11:55 WIB  •  Dibaca: 1,889 kali
Perusakan Sebagian Bangunan
Pemilik Pondok Mansyur Kembali Gugat Kasatpol PP
MedanBisnis - Medan. Pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, melalui kuasa hukumnya kembali menggugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Wali Kota Medan atas kerugian materiil dan inmateriil akibat dari kesewenangan oknum Satpol PP dalam melakukan pembongkaran sejumlah bagian bangunan food court tersebut.
Sebelumnya, gugatan terhadap kesewenangan oknum Satpol PP Kota Medan telah dikabulkan majelis hakim PTUN Medan pada Desember 2018. Saat itu, majelis hakim mewajibkan tergugat mencabut Surat Kasatpol PP Medan dan membayar biaya perkara senilai Rp 2.165.200.

“Kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Kasat Pol PP Medan dan Wali Kota Medan ke Pengadilan Negeri Medan,” kata kuasa hukum pemilik Food Court Pondok Mansyur, Parlindungan Nadeak, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jalan Danau Singkarak No 1 N Medan, Selasa (26/3).

Nadeak mengatakan, salah satu alasan pengajuan gugatan tersebut karena kliennya merupakan pemilik sah lahan seluas 910 meter persegi dan 1.216 meter persegi di kawasan Jalan Dr Mansyur, Lingkungan VII, Kelurahan Padang Bulan I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Dua lahan tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1114 tertanggal 8 November 2002 dan SHM No 1115 tertanggal 8 November 2002.

“Gugatan perbuatan melawan hukum ini sudah diterima pihak Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Register Nomor 207/Pdt-G/2019/PN Mdn,” jelasnya.

Nadeak mengklaim, putusan majelis hakim PTUN Medan yang mengabulkan gugatan kliennya terhadap kesewenangan pihak Satpol PP Kota Medan beberapa waktu lalu menjadi pertimbangan mendasar untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Apalagi, sejak belasan tahun terakhir, lahan tersebut telah digunakan untuk tempat usaha kuliner.

Dengan kata lain, lahan itu mempunyai pemilik yang sah, yakni Kalam Liano SE SH SpN MKn. Hal itu dibenarkan seorang warga Jalan Dr Mansyur No 110 Medan, Aleks Andri Erwin.

“Saya puluhan tahun tinggal di Jalan Dr Mansyur Medan dan tahu lahan itu milik Bapak Kalam Liano,” tegas pria yang sempat dihadirkan sebagai saksi penggugat dalam persidangan di PTUN Medan beberapa waktu lalu itu, melalui telepon seluler.

Dijelaskannya, semula lahan tersebut hanya perladangan tanpa ada bangunan apa pun. Kepala lingkungan (Kepling) saat itu, marga Barus, kemudian berinisiatif menyewa lahan kosong milik Kalam Liano untuk dikelola.

Pada perkembangannya, kepling itu menyewakan lahan kepada para pelaku usaha kuliner, sehingga berdiri beragam rumah makan dan minum. Setelah bertahun-tahun disewakan, kata Erwin, pemilik lahan itu kemudian berencana memanfaatkannya sendiri dengan membuka food court untuk meramaikan bisnis kuliner di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rakhmat A Harahap yang dihubungi via WhatsApp, hanya menyampaikan arahan dari pimpinannya, yakni Kasat Pol PP Medan. “Petunjuk dari pimpinan, Satpol hanya melaksanakan tugas sesuai ketentuan. demikian Tks,” tulis Rakhmat.

Sekadar mengingatkan, dalam perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN sebelumnya, majelis hakim PTUN Medan mengabulkan permohonan pihak Food Court Pondok Mansyur yang menyayangkan tindakan kesewenangan oknum anggota Satpol PP Medan membongkar sejumlah bagian bangunan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji menilai Surat Kasatpol PP Kota Medan, ditandatangani M Sofyan, Nomor 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan, tertanggal 10 Juli 2018, dikaitkan dengan fakta hukum mengenai Surat Peringatan I (24 Mei 2018), Surat Peringatan II (28 Mei 2018) dan Surat Peringatan III (4 Juni 2018), tidak sesuai prosedur.

Majelis hakim menyebutkan, Surat Peringatan I tertanggal 24 Mei 2018 memiliki tenggat 7x24 jam, sehingga berakhir pada 31 Mei 2018. Seharusnya, pihak Satpol PP Medan menerbitkan surat peringatan II pada 1 Juni 2018. Kenyataannya, pada 28 Mei 2018 telah diterbitkan surat peringatan II.

Begitu juga surat peringatan II yang memiliki tenggat 3x24 jam dan surat peringatan III dengan waktu berlaku 1x24 jam. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan Surat Kasatpol PP Kota Medan, Nomor 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan, tertanggal 10 Juli 2018, batal demi hukum. (junita sianturi)
 
Berita Hukum Lainnya
Rabu, 27 Mar 2019 11:57 WIB
Rabu, 27 Mar 2019 11:55 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:37 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:32 WIB
Selasa, 26 Mar 2019 11:31 WIB
Jumat, 22 Mar 2019 12:21 WIB
Jumat, 22 Mar 2019 12:20 WIB