Jumat, 29 Mar 2019 10:49 WIB  •  Dibaca: 7,803 kali
Pukat Cantrang pun Menjelma Isu Politik
Saya ingat di era Orde Baru, pelarangan pukat cantrang alias pukat harimau gegap gempita  dalam kampanye Golkar pada Pemilu 1982. Sebab walau sudah dilarang melalui Keppres 39/1980, namun diam-diam tetap melaut. Nelayan tradisi pun resah. Isu inilah yang dipakai Golkar sebagai tema kampanye untuk mengambil hati rakyat.
 Eh, tiba-tiba Cawapres Sandiaga Uno menjanjikan akan membolehkan penggunaan alat tangkap cantrang demi kesejahteraan nelayan. Kebijakan yang melarang pukat caantrang itu dinilainya sangat merugikan nelayan. "Insya Allah di bawah Prabowo-Sandi nelayan Pantura sejahtera," kata Sandiaga saat berkampanye di Lamongan, Selasa (26/3).

 Namun menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah melarang cantrang agar tidak merusak ekosistem laut. Tapi pemerintah juga sedang mengkaji penggunaan cantrang.

"Bila didapatkan hasil bahwa cantrang bisa digunakan tanpa merusak ekosistem laut, bisa saja nanti cantrang kita pakai," kata Luhut di Jakarta, Rabu (27/3) lalu.

Sebetulnya sejak awal sikap pemerintah terkesan ulur tarik. Kita ingat, 7 Januari 2018 lalu, Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti di hadapan belasan ribu nelayan yang berunjukrasa di kawasan Monas Jakarta, mengumumkan bahwa pukat cantrang boleh lagi melaut. Memang, hanya berlaku di wilayah pantai utara (pantura) Jawa. Di luar wilayah itu, tetap dilarang.

 Presiden Jokowi sendiri bahkan memanggil Susi ke istana. Lalu, dipertemukan dengan Pemda Tegal dan perwakilan nelayan. Nah, saat itulah, nelayan diperbolehkan lagi melaut dengan kapal cantrang.

Sikap Luhut yang moderat tampaknya sejalan dengan janji Sandiaga. Sebab, menurut Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Andre Rosiade, rencana Sandi itu masih butuh kajian dan evaluasi. "Nah kita duduk bareng-bareng, kita cari solusinya yang terbaik. Yang penting nelayan bisa sejahtera, lingkungan terjaga, Indonesia adil dan makmur," katanya di Jakarta, Rabu (27/3) lalu.

 Bedanya dengan era Orde Baru, pukat cantrang dilarang untuk mengambil hati nelayan tradisional. Tapi kini, sebaliknya, akan diizinkan untuk memikat hati nelayan cantrang. He-he, apakah kontroversi pukat cantrang telah menjelma menjadi isu politik menjelang Pemilu? (Bersihar Lubis)
 
Berita Terkait
Jumat, 29 Mar 2019 10:49 WIB
Selasa, 28 Agt 2018 10:18 WIB
Sabtu, 10 Feb 2018 09:25 WIB
Kamis, 18 Jan 2018 07:03 WIB