Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Batubara. DPRD Batubara makin berang mendapat informasi seputar SMK Negeri Medang Deras yang dibangun di tengah hutan mangrove. Apalagi, di sekolah itu ditengarai hanya ada satu tenaga pengajar berstatus PNS.
“Sudah keterlaluan Dinas Pendidikan ini. Sudahlah gedungnya di tengah hutan mangrove, informasi yang sampai kepada kami hanya ada satu guru PNS. Selain itu, tenaga honor dan didominasi wanita," ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Batubara, Wahyudi kepada wartawan, Kamis (03/08/2017).
Pembangunan unit sekolah baru bersumber dari dana APBN sebesar Rp 2,4 miliar itu ditengarai penuh rekayasa. Diduga ada oknum yang sengaja mengatur agar sekolah itu dibangun demi kepentingan lain.
"Bisa jadi ada kepentingan kepemilikan lahan menuju sekolah itu. Mereka beranggapan dengan adanya sekolah maka harga tanah mereka mengalami peningkatan. Bersyukurlah kalau ternyata dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan SMK Negeri itu sudah ditangani Tipikor Polres Batubara. Satu hal yang agak aneh juga, kenapa ada orangtua yang mendaftarkan anaknya ke sana," kata anggota Komisi C ini.
Untuk melihat fakta di lapangan, Senin depan Komisi C akan turun ke lokasi. Mereka juga ingin mempertanyakan kepada orangtua siswa kenapa mereka mau menyekolahkan anaknya ke tengah hutan mangrove.
"Pantasnya gedung itu tempat pelatihan apalah gitu ya. Yang pasti bukan untuk pelajar. Sungguh kasihan kita melihat pelajar harus berusaha payah melewati jembatan darurat dan menyebrangi rawa hanya untuk bersekolah. Saya akan usulkan agar ada pengganti gedung sekolah itu, setidaknya untuk tahun depan," katanya.
Terkait pemeriksaan dugaan korupsi SMK itu, Kanit Tipikor Polres Batubara IPDA Dionisius Yudi Christiano melalui pesan singkat mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP. Setelah hasil audit diterima, maka akan dilakukan gelar perkara di Poldasu.