Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan mengajak seluruh masyarakat dalam menekan angka ketimpangan di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Bambang menyebutkan, keterlibatan semua kalangan masyarakat dalam menekan angka ketimpangan di Indonesia akan dilakukan dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017 yang berlangsung pada 9 Agustus-10 Agustus 2017.
Dia mengungkapkan, dalam acara IDF 2017 ini akan mengundang tidak hanya dari kalangan akademisi, melainkan kalangan dunia usaha, hingga masyarakat biasa yang memiliki ide dalam menekan angka ketimpangan.
"IDF forum multi stakeholder. Kita ingin jadi forum platform, dunia usaha, akademisi, pihak berpartisipasi. Solusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan bisa datang dari dunia usaha dan non goverment," kata Bambang.
Ketimpangan, kata Bambang, memang bukan isu nasional melainkan isu global yang harus diatasi bukan dari pemerintah tetapi juga adanya keterlibatan seluruh stakeholder.
Lanjut Bambang, mengurangi angka ketimpangan akan memberikan dampak yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tidak hanya tumbuh, tapi perekonomian menjadi lebih berkualitas.
Dia bercerita, tingkat ketimpangan dari sisi pengeluaran atau gini rasio di Indonesia saat ini berada di level 0,393 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski masih berada di level yang aman, namun angka gini rasio masih perlu aksi ekstra dari seluruh stakeholder untuk menurunkannya kembali.
"Sekarang di bawah 0,4, angka masih mepet, jadi hal yang perlu mendapat perhatian," ungkap dia.
Keterlibatan banyak stakeholder dalam menekan angka ketimpangan, jelas Bambang, karena adanya contoh nyata yang berasal dari dunia usaha yaitu mengenai hadirnya ojek online yang menjadikan pekerja non formal menjadi formal.
"Bukan hanya memiliki upah, tapi security dari sisi keselamatan kerja, dan itu bukan program pemerintah, tapi itu ide pengusaha," kata Bambang.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan belajar dari banyak negara yang berhasil menjadikan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), seperti yang dilakukan Brazil di mana bantuan sosial mampu menekan gini rasio sebesar 0,1.
Kendati demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menekan angka ketimpangan nasional. Seperti praktik korupsi, penyediaan pelayanan dasar, kemudahan akses perlindungan sosial, teknologi, hingga kebijakan fiskal. (dtf)