Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ketidaksukaan terhadap Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi yang dilontarkan aktivis kelompok Cipayung Plus dalam diskusi mengusung topik "Quo Vadis Pembangunan Sumatera Utara" di Hotel Santika Medan yang digelar pada Sabtu (2/9/2017), dinilai mencoreng nama besar Cipayung sendiri.
"Pernyataan yang mengatasnamakan aktivis kelompok Cipayung Plus Sumut sebagai syahwat dari oknum politisi yang ingin bersaing dalam Pemilihan Gubernur Sumut di Pilkada 2018 mendatang. Kami prihatin dan menyesalkan kritisi yang ditujukan kepada Erry Nuradi sebagai bentuk 'pesanan' tersebut," terang Loedy Awaloedin Thayeb kepada wartawan, Senin (4/9/2017).
Sebagai mantan pimpinan aktivis kelompok Cipayung, Loedy Awaloedin Thayeb merasa prihatin karena kritisisasi yang dimunculkan baru-baru ini mengundang berbagai pertanyaan.
"Mahasiswa kritis, sudah seharusnya. Tapi nama besar kelompok Cipayung sudah terukir dengan tinta emas dalam perjalan sejarah bangsa ini yang sampai tercoreng karena syahwat politik oknum tertentu," ucap Loedy Awaloedin Thayeb.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut Loedy, apakah kritisisasi yang muncul itu sebagai ungkapan keprihatinan atas kemurnian rasa ikut bertanggung jawab akan keadaan Sumatera Utara saat ini. Atau malah lebih sebagai pesanan sponsor atas rivalitas menjelang kontestasi Pilgubsu yang tidak lama lagi. Hal ini menurut Loedy patut dipertanyakan.
"Pasalnya forum Cipayung Plus yang seharusnya sakral dan bebas terkontaminasi virus atau kepentingan politik pihak manapun, nyatanya menjadi hambar karena kehadiran salah seorang kader salah satu Partai Politik yang juga berambisi untuk maju di Pilkada Sumut," sesalnya.
Loedy juga mengaku sedih dan meminta agar jangan mengorbankan nama besar kelompok Cipayung yang dengan susah payah dahulu dirinya bersama rekan-rekan Kelompok Cipayung memperjuangkannya dalam suasana Rapresive Orde Baru.
"Jangan gunakan nama Kelompok Cipayung kalau mau bermain politik praktis. Apalagi jika ada sesuatu imbalan politik murahan," pungkasnya.