Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta,
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki janji kampanye mengenai
penyediaan hunian bagi masyarakat DKI lewat program down payment (DP)
0 rupiah. Program ini diluncurkan dalam rangka mengatasi masalah
kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, yang dikatakan belum
punya rumah sendiri.
Program kepemilikan rumah DP Rp 0 ini diberikan untuk masyarakat yang
ingin memiliki rumah, tanpa perlu membayar uang muka rumah atau rusun
yang harganya sekitar Rp 350 juta.
Lantas, realistiskah program tersebut?
Pengamat properti sekaligus Country Manager situs properti
rumah123.com, Ignatius Untung mengatakan, harga yang dipatok tersebut
terbilang sangat susah untuk mencarinya saat ini di Jakarta. Pasalnya,
saat ini harga rusunami komersil termurah di Jakarta sendiri berkisar
Rp 600 jutaan.
"Kalau mengacu ke harga rusunami komersil sekarang Rp 600 juta paling
murah. Dengan hitungan normal, orang gaji Rp 12 juta saja masih belum
bisa beli. Tapi kalau lihat positifnya, mungkin ada perhitungan
sendiri yang berbeda, entah harga sudah disubsidi sebagian atau
bunganya juga sudah disubsidi sebagian," katanya saat dihubungi
detikFinance di Jakarta, Senin (16/10/2017).
Hal ini diamini oleh CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda. Jika
disimpulkan gaji rata-rata penduduk Jakarta sebesar Rp 7,5 juta, maka
perhitungannya kemampuan cicilannya adalah sebesar Rp 2,5 juta atau
1/3 dari jumlah gajinya.
Artinya, masyarakat bisa saja membeli rumah yang harga Rp 300 jutaan.
Namun menurut dia, akan sangat sulit menemukan lahan di Jakarta saat
ini untuk membangun rumah dengan harga segitu. Sehingga persoalan
lahan menjadi pertanyaan selanjutnya.
"Kalau kita mau buat rusunami, ujung-ujungnya memang bukan masalah
pembiayaan, tapi masalah lahan. Tanahnya di mana. Karena saat ini
tanah-tanah yang ada itu enggak bisa lagi hak miliki. Karena kalau
beli tanah swasta itu harganya sudah mahal banget," tutur dia.
"Soal DP Rp 0, itu semua rekayasa pembiayaan, bisa semua. Kan kalau
kita lihat program sejuta rumah, FLPP DP nya pun sudah bisa 1%. Jadi
kita tidak usah memaksakan DP 0%. Karena akan banyak aturan yang harus
kita buat lagi," tambahnya.
Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan sendiri menyebut program rumah
dengan DP Rp 0 tersebut disebut akan berbentuk rumah susun atau
vertikal. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi
uang muka, sehingga masyarakat tak perlu membayar DP. Lokasi tanahnya
pun bisa berada di tanah pemda dan pemerintah.
Kendati begitu, dia bilang DP Rp 0 sendiri baru bisa diterapkan pada
2018, bukan langsung setelah menjabat pada Oktober 2017.dtc